Kemensos Diminta Berikan Perhatian untuk KAT

John NR Gobai (Yewen/Cepos)

JAYAPURA– Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di seluruh Indonesia termasuk cukup banyak, terutama di daerah-daerah yang ada di Indonesia timur, khususnya yang ada di Papua. Oleh karena itu, membutuhkan perhatian khusus untuk mengurus KAT yang ada di Papua.

Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRP Papua, John NR Gobai mengungkapkan bahwa KAT di Papua masih dominan banyak. Oleh karena itu, membutuhkan perhatian khusus dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Kemensos RI harus memberikan perhatian terhadap kelompok KAT yang ada di Papua, agar dapat ditangani secara baik,” ungkapnya melalui pesan tertulisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu (6/10).

John mengatakan, KAT sendiri merupakan kelompok dengan jumlah tertentu yang berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena letak geografis yang sangat sulit. Oleh karena itu, membutuhkan perhatian dalam mengatasi KAT di daerah-daerah pedalaman yang ada di Papua.

“KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat olehkesatuan geografis, ekonomi, dan atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan atau rentan sosial ekonomi, terutama yang ada di Papua,” katanya.

John menjelaskan, Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan atau rentan sosial ekonomi.

“Karena permasalahan keterpencilan dan kemiskinan, maka KAT sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu penangnan khusus agar dapat hidup setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya,” jelasnya.

Dia menyatakan, di Papua terdapat Perdasus No 8 tahun 2014 tentang Penanganan Komunitas Adat Terpencil.Regulasi ini harus bsa diimplementasikan dengan baik mengingat di Papua tentu terdapat Suku Suku, yg dapat suku atau kelompok Suku yg dapat disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT). Misalnya, Suku Elseng di Kabupaten Jayapura, Suku Korowai di Selatan Papua, Suku Keuw dan Suku Auye di Nabire dan lain-lain.

“Tentu ada yang lain yang memerlukan penelitian untuk memastikannya serta menyusun program pemberdayaannya, melalui Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten di Papua,”ujar Anggota DPRP Papua dari 14 kursi Otonomi Khusus (Otsus) ini. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *