Agar Tak Ada Dusta Antara Jakarta dan Papua

Marinus Yaung

*Marinus Soal Dana Rp 10 Triliun untuk PON XX

JAYAPURA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya membeberkan besaran anggaran yang digunakan untuk perhelatan PON XX di Papua. Angkanya  ternyata sangat fantastis. Bukan Rp 3,6 triliun seperti yang disampaikan selama ini oleh PB PON melainkan  Rp 10,43 triliun. Sebuah angka yang sangat besar yang digelontorkan untuk Papua. Publikpun cukup terhenyak dengan angka ini meski dipastikan tidak semua menjadi tanggungjawab PB PON karena ada pekerjaan infrastruktur juga yang dibangun.

Terkait ini pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih (Uncen),  Marinus Yaung berpendapat bahwa sudah sepatutnya angka Rp 10 triliun lebih ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tak ada yang bermasalah. Jangan justru usai PON ada sejumlah pejabat yang dipegang karena bermasalah soal anggaran.

“Rp 10 trilliun sangat besar dan harus dipertanggung jawabkan. Saya pikir bu menteri Sri Mulyani mengumumkan ini sebagai bagian pertanggungjawaban dia terhadap anggaran yang dipakai untuk PON. Ia harus melaporkan kepada publik berapa besarnya dan itu sudah tepat,” jelas  Marinus Yaung, Selasa (5/10).

Ia menambahkan bahwa dari tiga sukses yang salah satunya adalah sukses administrasi. Tentunya harus sesuai dengan prosedur hukum dimana itu diperuntukkan. Yaung melihat Sri Mulyani mengumumkan seperti itu agar tidak ada dusta diantara Papua dengan Jakarta. Jangan di Papua hanya dibilang cuma sebesar Rp 3,6 Triliun namun ternyata jauh lebih besar. Lalu hal yang perlu diantisipasi adalah ada beberapa bidang event olahraga yang ternyata dananya sudah habis dan ini bisa terjadi  lantaran tak adanya tes event.

“Harusnya sebelum PON ada tes event jadi kalau ada kekurangan di setiap olahraga dapat dibackup dengan anggaran. Makanya saat ini lihat banyak sekali cabang olahraga yang dananya sudah habis. Untuk bayar wasit dan official mereka kalang kabut mencari sana sini,” sindir Yaung. Ia meyakini usai pelaksanaan event PON barulah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan masuk melakukan audit dan ia berharap  tak ada yang tercecer dalam pelaporannya  dan semua pihak berlaku profesional dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara.

“Sudah kewajiban pihak panitia untuk meminimalisir adanya permasalahan yang terjadi seperti adanya kekurangan di sana sini mulai dari makanan basi, makanan terlambat, pembayaran wasit dan official yang tidak berjalan dengan baik hingga ada yang memilih mogok,” bebernya.

Dalam sukses administrasi nantinya akan dilihat apakah administrasi PON berjalan dengan baik atau tidak. Administrasi dalam arti setiap bukti pembayaran dokumen dokumen lengkap atau tidak. “Itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh PB PON kepada BPK dan pemerintah pusat. Termasuk sukses prestasi dimana semoga atlet yang mendapat medali bisa segera menerima bonus. Kalau boleh sesuai prinsip Presiden Jokowi dalam mendukung kemajuan olahraga di Indonesia. Bahwa pemerintah jangan menunda pembayaran sampai keringat mereka mengering. Bayar sebelum keringat mereka mengering,”  imbuhnya. (ade/cr-265/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *