Tinggal 2 Bulan, Belum Ada Kepastian Pilkada Ulang 

Letkol Inf. Arif Budi Situmeang, SIP (Denny/Cepos)

WAMENA-Meski batas waktu 120 hari (empat bulan) yang diputuskan MK untuk pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Yalimo, kini tersisa 2 bulan lagi, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kepastian pelaksanaan Pilkada Ulang di Kabupaten Yalimo.

    Dandim 1702/ Jayawijaya Letkol Inf. Arif Budi Situmeang, SIP yang juga membawahi wilayah  Kabupaten Yalimo, mengakui bahwa pilkada atau pemungutan suara ulang di Yalimo ini sudah mendekati 120 hari, namun  pihaknya masih menunggu keputusan dari penyelenggara apakah PSU akan dilaksanakan. Pada prinsipnya, lanjut Dandim,  dari TNI siap untuk membackup Polri siap untuk memberikan pengamanan kepada penyelenggara.

   “Kita siap untuk memberikan dukungan personel dari Kodim 1702/ Jayawijaya, Batalyon 756/ Wimane Sili untuk mengamankan pelaksanaan PSU ini, namun sampai saat ini kami masih menunggu keputusan dari penyelenggara,”ungkapnya Senin (4/10) kemarin.

   Selain dukungan personel, kata Arif Budi Situmeang, pihaknya juga siap untuk memberikan keamaan bagi masyarakat di Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan PSU. Karena,  apapun itu PSU ini merupakan keputusan negara lewat Mahkamah Konstitusi yang bersifat mutlak dan mengikat.

   “Karena keputusan ini wajib dan mengikat, maka sudah kewajiban harus dilakukan penyelenggara dalam hal ini KPU Yalimo, dan kami siap untuk memberikan dukungan keamanan untuk menyukseskan PSU tersebut,”katanya.

  Menurutnya untuk 120 hari kerja terhitung sejak 29 Juni lalu, sehingga akan berakhir di 17 Desember mendatang, sesuai amar putusan Majelis Hakim Mahkama Konstitusi. Namun sampai saat ini situasi di Yalimo masih sama,  dimana masih ada pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pendukung dari pasangan Erjon yang tak ingin ada PSU.

   “Kalau situasinya masih sama, pemalangan masih dilakukan, karena masyarakat masih melakukan pemalangan pintu masuk ke Distrik Elelim sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Yalimo,”jelasnya.

   Masyarakat pendukung Erjon hanya menginginkan adanya pelantikan bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebab telah memenangkan pilkada di daerah itu dua kali, sehingga warga tidak mau lagi dilakukan PSU disana. Namun PSU ini merupakan perintah negara yang harus dilakukan.

   “Kami sebagai aparat keamanan ingin agar  dalam pelaksanaan PSU ini berjalan dengan aman dan dapat diterima masyarakat, oleh karena itu di sisa waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara melakukan PSU,” tutupnya  (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *