Bappeda Tolikara Gelar Monitoring Evaluasi Laporan Pembangunan 2021

Sekda Tolikara Ir. Palangsong Latuconsina dan Ketua I DPRD Yohan Wanimbo didampingi Kepala Bappeda Mufli Musaad,SSos, MSi ketika membuka monitoring evaluasi pembangunan daerah 2021 di Aula Kantor Bappeda di Igari, Selasa (28/9) pekan kemarin. (Diskominfo for Cepos)

KARUBAGA-Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo,SE,M.Si diwakili Sekda Tolikara Ir. Palangsong Latuconsina dan Ketua I DPRD Tolikara Yohan Wanimbo didampingi Kepala Bappeda Mufli Musaad membuka kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pembagunan Daerah Tahun 2021 di Aula Kantor Bappeda Igari, Selasa (28/9) pekan kemarin.

Monitoring,Evaluasi Laporan Pembagunan yang digelar sehari itu diikuti pimpinan OPD bersama staf.

   Sekda Tolikara Ir. Palangsong Latuconsina dalam arahannya mengatakan sistem kerja Pemerintah sekarang e-word and E-banesmanst, dimana penyampaian laporan tepat waktu dan sesuai fakta di lapangan maka akan diperhitungkan pada tahun-tahun yang akan mendatang.    

  Penyampaian laporan ini berkaitan dengan sistem pemeriksaan secara berkala,sehingga dokumentasi menjadi penting dan titik koordinat juga sangat penting karena saat ini kita menyusun laporan dengan sistem e-monev.

  “Saat ini laporan keuangan dan aset kita masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian WDP, ke depan kita berusaha tingkatkan naik menjadi opini wajar tanpa pengecualian (WTP),”. tegas Sekda Latuconsina.

  Mewakili Bupati Usman G. Wanimbo,SE, MSi, ia berharap para pimpinan OPD bersama staf bekerja tingkatkan kwalitas kerja dengan terapkan disiplin kerja tinggi. Saat ini kita dihadapkan pada Kasben penyelesaian Surat Pertanggungjawaban SPJ, dan APBD Perubahan serta APBD Tahun 2022. Karenanya pimpinan OPD bersama Staf bekerja dengan penuh semangat untuk menuntaskan program kerja.

  “Kalau bisa bulan Januari 2022 APBD Tolikara sudah mulai dilaksanakan, ini harapan Bupati Usman dan Masyarakat pada umumnya,” harap Sekda Latuconsina.

  Sementara itu Kepala Bappeda Tolikara Mufli Musaad,S.Sos dalam arahannya menegaskan tugas untuk membangun Kabupaten Tolikara, membangun masyarakat dan tugas-tugas lain salah satunya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pembagunan Daerah.

  Menurutnya monitoring merupakan salah satu fungsi dari manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD. Guna mengendalikan uang rakyat, mengendalikan Perencanaan, mengendalikan program dan kegiatan yang direncanakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah OPD bersama-sama Legislatif Daerah.

  Monitoring,Evaluasi ini untuk memotret dan medeteksi sejauhmana progres realisasi keuagan dan realisasi fisik yang sudah dicapai masing-masing Instansi. “Mungkin untuk realisasi keuangan cukup dengan realisasi terbitnya SP2D sudah bisa terdeteksi. Tetapi realisasi fisik dibutuhkan laporan fisik dari lapangan yang menjadi tugas kita bersama, bukan saja Bappeda”. tegas   Mufli Musaad.

   Kepala Bappeda Mufli Musaad berharap kepada Pimpinan OPD bersama Staf teknis menyampaikan laporan sesuai kondisi riil di lapangan yang sebenar-benarnya. Terutama terkait dengan pekerjaan fisik yang telah dibangun seluruh Tolikara. Integritas sebagai Aparat Sipil Negara menjadi hal penting sehingga apa yang direalisasikan itu dipertanggungjawadkan tepat sasaran. Apabila realisasinya tidak sesuai dengan fakta dilapangan tentunya tahapan selanjutnya akan menjadi bias.

  “Dalam monitoring ini saya harapkan pimpinan OPD berpartisipasi dan  bertanggungjawab menyampaikan  realisasi keuagan dan fisik secara falid,terbaru sehingga kita bisa ambil langkah-langkah tidak menemukan masalah-masalah dilapangan,” ujar Kepala Bappeda Mufli mesaad.

   Dikatakannya setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan penyiapan dokumen anggaran perubahan 2021 dan penyusunan program kegiatan APBD induk 2022.  “Saya berharap kita bisa mengukur kemampuan kita dimana kita bisa kejar target tetapi ternyata realisasi fisik tidak bisa. Hal ini punya dampak serius pada kita semua apakah realisasi fisik sebelum Desember sudah bisa rampung atau tidak, kalau tidak bisa jangan dipaksakan,” tegas  Kepala Bappeda Mufli musaad. (Diskominfo Tolikara)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *