Satwa Dilindungi Jangan Lagi Dijadikan Asesoris

Wakil Wali Kota, Ir H Rustan Saru MM (duduk dua dari kiri) besama beberapa anggota DPRD Kota Jayapura ketika menghadiri penutupan Festival Port Numbay di Pantai Palong, Holtekam, Kamis (30/9). (Gamel Cepos)

JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura, Ir H Rustan Saru MM setuju agar ke depan Kota Jayapura bisa lebih tertib dalam menggunakan atribut atau asesoris yang menggunakan bagian tubuh atau potongan dari satwa dilindungi terutama Burung Cenderawasih. Ia melihat jika ini tak ditertibkan maka akan terus terjadi perburuan termasuk pesanan yang kemudian berdampak pada populasi burung Cenderawsih di hutan. Rustan Saru sependapat bahwa tak harus menangkap dan membunuh untuk kemudian memperdagangkan sebab itu dengan sendirinya akan merusak habbit dan mengurangi populasi satwa kebanggaan Papua itu.
“Kalau kita menggunakan mahkota cenderawasih sebagai souvenir saya pikir ini jangan sebab ini merusak habitat dan mengganggu populasi dan ini secara adat juga saya dengar tidak semua boleh menggunakan. Hanya orang – orang tertentu saja yang boleh menggunakan dan itupun saat ada acara adat yang betul – betul sakral. Saya setuju soal ini,” ujar Rustan saat ditemui pada penutupan Festival Port Numbay di Pantai Palong, Holtekamp, Kamis (30/9). Saya pikir tidak bisa dipakai diacara – acara biasa. Rustan tak menampik jika ada beberapa lapak yang lokasinya tak jauh dari kantor Wali Kota Jayapura yang masih memperdagangkan souvenir dari potongan hewan dilindungi.
Kalaupun akan digunakan dalam acara – acara seni maupun penyambutan maka sebaiknya menggunakan souvenir imitasi tanpa harus menggunakan potongan – potongan hewan dilindungi karena secara aturan ini juga sudah diatur dalam Undang Undnag Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE. . Dari kondisi Rustan juga berharap ekonomi kreatif bisa terpacu untuk membuat yang imitasi. “Pakai yang imitasi saja, jangan lagi pakai mahkota Cenderawasih asli. Saya pikir komitmen pemerintah juga jelas soal perlindungan,” bebernya.
Lalu disinggung masih ada lapak yang menjual, kata Rustan ini menjadi tugas bersama untuk mengingatkan apalagi jika harus digunakan untuk PON. “Itu jagan sampai karena kemungkinan aka nada banyak yang protes juga. Cukup pakai yang imitasi saja,” imbuhnya. Untuk penanganannya, Rustan menyebut bahwa Dinas Kehutanan atau BBKSDA perlu melakukan pengawasan dan memantau penjualan di lapangan. “Kalau ada yang masih menjual itu perlu diingatkan untuk tidak dilakukan lagi karena yang saya tahu statusnya masih terancam karena banyaknya penebangan – penebangan atau perambahan hutan,” tutupnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *