BPN Target Seluruh Bidang Tanah Disertifikatkan

Warga menunjukkan sertifikat yang  diserahkan oleh BPN tanpa pungutan biaya apapun, Jumat (23/9)  pekan lalu. BPN Papua  tengah berupaya agar seluruh bidang tanah bisa memiliki sertifikat.((Gamel Cepos)) 

John Wiclif Aufa

John Aufa: Lewat PTSL Bisa Gratis

JAYAPURA – Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, John Wiclif Aufa memberi streching kepada pegawai BPN untuk lebih gigih dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait sertifikat tanah. Saat ini diakui banyak sekali masyarakat yang belum memegang sertifikat atas tanah mereka sehingga kerap menimbulkan persoalan di lapangan. Dihari ulang tahun agraria ke 61 ia meminta semua berubah. Yang lama ditinggalkan dan semua menuju ke arah yang lebih baik. Papua harus bisa mendorong seluruh bidang tanah memiliki sertifikat.

Wiclif menegaskan bahwa ia ingin merubah paradigma lama. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum harus dievaluasi sebab masih banyak masyarakat yang belum punya sertifikat, hak atas tanah dan ini harus disiapkan. Pria yang baru menjabat 1 tahun 8 bulan ini  menegaskan bahwa harus hadir untuk masyarakat. “Contohnya rumah berlabuh (di Dok IX) ini belum semua karena terbentur aturan dengan institusi lain dan lahirnya UU Cipta Kerja ini baik dimana masyarakat adat bisa diproses lewat hak pengelolaan. Ada juga ada hak milik, hak guna bangunan (HGB) maupun hak pakai. Bila HGB ini habis ya kembali ke masyarakat adat,” jelas Wiclif usai upacara HUT KE 61 di Halaman BPN, Jayapura, pekan kemarin.

Ia menyampaikan bahwa undang – undang Cipta Kerja  mengakomodir soal ini dan semua tertuang dalam PP 18 Tahun 2021. Ia tak menampik jika PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) menjadi kendala khusus di Papua. Dan disini Wiclif yang dikenal tegas menyatakan bahwa pemerintahan provinsi belum memiliki kepedulian untuk hak-hak masyarakat. “Kita punya uang katanya banyak tapi untuk orang asli Papua masih sangat terbatas yang merasakan dampaknya. Selama ini program BPN  untuk sertifikat  menggunakan dana APBN  padahal sebenarnya bisa dicover lewat dana APBD. Itu termasuk pajak – pajak dan pastinya akan sangat membantu,” sarannya.

Bupati walikota ini perlu membebaskan pajak  Biaya Perolehan Hak Atas Tanah agar seluruh bidang tanah bisa didaftarkan dan khusus Papua harusnya bisa seperti itu.  Pemda bisa membiayai lewat APBD dan pemerintah yang membayar semuanya termasuk untuk pajaknya, semua ditanggung pemerintah jadi semua gratis. Ini kata Wiclif merupakan kemerdekaan yang diberikan oleh negara lewat PTSL.“Kedepan  seluruh bidang tanah harus terdaftar dan memberi kepastian hukum,” tambahnya. Meski demikian iapun mengakui jika banyak sengketa yang menjurus pada mafia tanah. Mafia tanah ini juga harus disikapi hati – hati sebab ada yang bermain dengan pihak tertentu untuk menguasai, duduki tanah orang kemudian disampaikan kepada petugas di BPN.

“Ini harus dieliminir dan lewat digitalisasi dimana semua sudah terdata secara digital jadi ketika ada orang mau beli dia bisa lihat  siapa pemilik tanah tersebut. Ada aplikasi kami namanya Sentuh Tanahku dan itu bisa membantu,” tambahnya. BPN sendiri diakui masih harus banyak berbenah dimana mungkin selama ini lebih banyak menunggu, kali ini dalam kepemimpinannya ia ingin semua pegawai BPN menjemput bola. “Saya akan paksa seluruh kepala kantor turun  ke tengah masyarakat. Tidak bisa terus menunggu dan menggunakan pola – pola lama,” tegasnya. Iapun membeberkan bahwa untuk pembuatan sertifikat jika menggunakan jalur PTSL maka tidak ada biaya yang dikeluarkan alias gratis. “Yang  penting lokasinya tidak bermasalah,” sambungnya.

Iapun meminta masyarakat bisa mengunakan jalur ini agar dimudahkan mendapatkan sertifikat kepemilikan. Selama ini diakui masih banyak masyarakat yang tak paham soal bagaimana mengurus sertifikat sehingga menggunakan perantara bahkan calo yang akhirnya  merogoh uang yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Bisa bertahun – tahun.

Namun kata pria asal Sentani ini, dalam proses pembuatan sertifikat jika semua berkas lengkap maka  hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Bukan bertahun – tahun seperti yang selalu dirasakan warga. “Kalau lewat PTSL, kemudian berkasnya lengkap, taka da masalah dan setelah diumumkan 14 hari tak ada complain, itu tinggal melakukan pengukuran. Normalnya 2 bulan yang penting berkas lengkap,” beber John Wiclif. Ditambahkan jika tidak lengkap maka pihak BPK nantinya hanya mengeluarkan peta bidang tanah atau di dalam BPN diistilahkan dengan sebutan K3.

Kemudian jika ada masalah pihaknya mengkategorikan K2 namun bila ada hak maka istilahnya menggunakan K4. Disini masyarakat juga diminta  untuk mengakses informasi pertanahan menggunakan aplikasi sentuh tanahku. “Dicoba saja, itu bisa di download. Ada banyak data yang bisa diperoleh dari aplikasi tersebut,” tambahnya. Jadi John kembali menegaskan biasa membuat sertifikat jika menggunakan PTSL itu gratis.  “Sekali lagi jika menggunakan PTSL itu program pemerintah dan semua gratis.

Disinggung soal mafia tanah, pria yang dikenal tegas dan tak kompromi ini tak menampik bahwa untuk mafia tanah terkadang muncul dari masyarakat sendiri atau  justru oknum dari BPN.  “Untuk mafia tanah kami sudah bekerjasama dengan Polda dan ada tim kejaksaan di dalam. Biasanya yang terjadi adalah jual di atas jual, tumpang tindih. Lalu soal mafia ini bisa juga oknum BPN jadi kalau  ada yang macam – macam silahkan lapor saja sebab BPN harus berubah,” tandasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *