Penyelesaian Jalan Alternatif Tetap Jadi Perhatian Pemerintah

Jhon Wiklif Aufa (Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Papua,  Jhon Wiklif Aufa mengatakan, penyelesaian jalan alternatif yang ada di kawasan Asei Kecil tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Karena lahannya di atas 5 hektar,  itu kewenangannya ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.  Di mana Kepala Kantor BPN sebagai pelaksana, ” katanya di Sentani, Jumat (24/9).

Dikatakan,  semua dokumen mulai dari dokumen perencanaan,  persiapan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Jayapura. Namun  secara fisik di lapangan, memang sudah dibangun infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum.  Secara aturan memang semestinya pengadaan tanah lebih dulu baru dilakukan pekerjaan fisiknya.  Namun karena ini terlanjur dan terdesak karena situasi dan suasana menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) sehingga pemerintah terpaksa mengambil jalan untuk tetap membangun, namun tidak mengabaikan hak masyarakat adat.

“Tanah itu masih berstatus tanah adat dan milik masyarakat adat.  Karena belum dibayar, ya tetap milik mereka, “ujarnya.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah sekarang karena luasnya di atas 5 hektar.  Pemerintah melalui instansi teknis terkait tentunya akan melakukan sejumlah pekerjaan terkait persiapan administrasi berkaitan dengan teknis penyelesaian tanah tersebut.  Karena itu, masyarakat adat juga diminta untuk bekerjasama dengan pemerintah, terutama menyiapkan batas-batas dari lahan tersebut antara marga yang satu dan marga yang lainnya dan itu harus diselesaikan terlebih dahulu.  Sebelum pemerintah melakukan pembayaran.

“Batas antara marga di lapangan mereka sendiri harus yang pasang.  Setelah itu nanti ada tim yang turun dari BPN.  Kita turun untuk mengukur dan mendata, itu siapa yang punya, ” jelasnya.

Dari hasil pengukuran dan kepemilikan tanah itu nanti, sSelanjutnya BPN akan mengeluarkan,  peta bidang dan daftar nominatif.  Data nominatif itu diperoleh dari pendataan selama 30 hari.  Dimana BPN mengumumkannya kepada masyarakat berdasarkan pendataan dari pihaknya.

“Mereka terima tidak data itu, kalau mereka keberatan ya nanti kita turun lagi untuk memperbaiki data itu. Sampai clear and clean, diumumkan, Kakanwil akan menyerahkan kepada appraisal, ” jelasnya.

Selanjutnya apprasial akan turun ke lapangan untuk melakukan penilaian dari setiap bidang tanah tersebut.  Hasil dari perhitungan appraisal ini nanti ditentukan luas tanah berdasarkan kepemilikannya dan nilai harga jualnya di masing-masing bidang tanah sesuai dengan kepemilikannya itu.

Dia menegaskan sistem pembayaran dan penilaian tanah atau ganti rugi kepada masyarakat adat ini tidak lagi seperti sistem sebelumnya.  Dimana sebelumnya itu ditentukan oleh panitia sembilan berdasarkan NJOP atau PBB.  Namun sekarang mekanisme pembayaran dan perhitungannya sudah berbeda, karena pemerintah sudah mempercayakan tim independen melalui appraisal.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *