Tim Pemekaran PPS Gunakan UGM Susun Naskah Akademis 

Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua  Thomas Eppe Safanpo, ST, MT saat menyerahkan data dan aspirasi masyarakat Kabupaten Asmat kepada Tim UGM  dalam rangka penyusunan naskah akademis untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan.    (Sulo/Cepos)

MERAUKE-Tim Pemekaran Provinsi Papua  Selatan (PPS) mengunakan jasa dari Universitas Gajah Madah (UGM) Jogjakarta  untuk melakukan penyusunan naskah akademis terkait dengan pembentukan Provinsi Papua Selatan.

   Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan  Thomas Eppe Safanpo, ST, MT, dihubungi  Cenderawasih Pos lewat telepon selulernya, mengungkapkan bahwa Tim dari UGM tersebut berjumlah sebanyak 8 orang turun ke 4 kabupaten yang bakal menjadi wilayah dari Provinsi Papua Selatan nanti yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan  Kabupaten Boven Digoel.

   “Setiap  kabupaten, ada  2 orang  yang turun ke sana,’’ kata   Thomas Eppe Safanpo yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Asmat 2 periode tersebut.

   Thomas Eppe Safanpo menjelaskan  bahwa  kedatangan Tim dari UGM  ini disambut antusias  oleh  masyarakat dan tokoh  yang ada di Kabupaten Asmat. “Jadi masyarakat dan para stakeholder yang ada di Asmat menyambut antusias kedatangan tim dari UGM ini,” terangnya.

   Dikatakan, penyusunan naskah akademis  ini merupakan salah satu syarat  yang dibutuhkan dalam pembentukan PPS. “Jadi mereka datang   untuk mendegar aspirasi masyarakat dalam rangka penyusun  dokumen naskah akademik sebagai kelengkapan salah satu administrasi dalam rangka mendorong pecepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan. Ini kan dalam bentuk penelitian sosial terkait aspirasi masyarakat. Mereka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan  yang kemudian dijawab oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Jadi dalam bentuk pengumpulkan responden begitu,” kata Thomas.

    Thomas memperkirakan, setelah pengumpulan data  dan aspirasi tersebut kemudian diolah menjadi naskah akademis  yang diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan. “Sekitar 1 bulan kedepan selesai. Kemudian diserahkan kepada kita. Kemudian kita  serahkan ke DPR RI dan pemerintah pusat,” tambahnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *