Tragedi Kiwirok Melanggar HAM

Helikopter milik TNI AU yang mengevakuasi 9 nakes dan 1 anggota TNI Satgas Pamtas yang terluka saat mendarat di Lapangan Frans Kaisiepo, Makodam XVII/Cenderawasih, Jumat (17/9) lalu. (Elfira/Cepos)

Anggota Komisi V DPR Papua, Tarius Mul, S.Sos didampingi  anggota Komisi III DPR Papua, H. Junaidi Rahim dan anggota Komisi II DPR Papua, Muhammad Darwis Massi, SE, saat menjenguk nakes yang menjadi korban penyerangan di Distrik Kowirok yang dirawat di RS. Marthen Indey, Kota Jayapura, Sabtu (18/9). (Yewen/Cepos)

*Komnas Ham Tegaskan Korban yang Harus Mendapat Perlindungan Sejak Awal

JAYAPURA-Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) angkat bicara perihal kejadian penyerangan di Distrik Kiwirok yang menyebabkan satu orang tenaga kesehatan (Nakes) atasnama Gabriella gugur dan satu lagi atas nama  Gerald Sokoy belum ditemukan termasuk beberapa orang Nakes yang mengalami luka-luka.

Aktifis HAM Perempuan Papua, Fien Jarangga menyampaikan, kejadian di Kiwirok patut dikutuk. Karena dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dan pelaku harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.

“Saya mengutuk tindakan ini. Para medis dan orang-orang yang bekerja atas nama kemanusiaan harus dilindungi. Karena pekerjaannya tanpa batas. Artinya, mereka tidak dibatasi oleh kepentingan-kepentingan di luar tugas kemanusiaan yang dijalaninya,” tegas Fine melalui pesan WhatsApnya kepada Cenderawasih Pos, Minggu (19/9).

Sementara itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey menyampaikan, atas nama pimpinan Komnas HAM di Papua menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang terjadi di Distrik Kiwirok yang mengakibatkan seorang pekerja kemanusiaan gugur.

Terkait apakah peristiwa di Kiwirok melanggar HAM, Frits Ramandey mengatakan, jika merujuk pada definisi UU HAM No. 39 tahun 1999 tentang pelanggaran HAM, dimana dalam UU tersebut menyebutkan, pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara  yang mengakibatkan hak hidup seseorang hilang merupakan perbuatan pelanggaran HAM. Peristiwa Kiwirok diakuinya memenuhi definisi UU itu.

“Hingga saat ini Komnas HAM belum bisa menyatakan kejadian di Kiwirok sebagai perbuatan pelanggaran HAM berat. Bahwa dia masuk kategori pelanggaran HAM, iya. Kiwirok masuk dalam kategori pelanggaran HAM,” tutur Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Minggu (19/9).

Disampaikan Frits, Komnas HAM bekerja berdasarkan data, informasi dan fakta yang ada. Untuk kasus Kiwirok, Komnas HAM mengumpulkan data dan melakukan konfirmasi tentang informasi dan monitor terhadap fakta yang terjadi di Kiwirok. Termasuk sudah berkoordinasi dengan Kapolres Pegunungan Bintang dan Kapolda Papua.

Lanjut Frits, salah satu dari korban telah menghubungi Komnas HAM. Komnas HAM akan mendatangi para korban untuk juga mendengarkan secara tertutup apa yang mereka hendak sampaikan kepada Komnas HAM. “Mereka ini korban yang harus mendapatkan perlindungan sejak awal dan mendapatkan pelayanan,” tegas Frits.

Menurut Frits, Komnas HAM Perwakilan Papua sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham dan Kapolda Papua untuk bagaimana memberi perlindungan kepada para korban serta memberi perhatian kepada kebutuhan mereka. “Terkait kasus ini, Komnas HAM akan mengirim tim ke Kiwirok yang akan  saya pimpin sendiri untuk melihat  situasi di sana dan bagaiman pekerja medis,” kata Frits.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau Pembela Ham Theo Hesegem angkat bicara perihal masyarakat sipil orang asli Papua dan warga non Papua yang kerap menjadi korban kekerasan konflik di Papua.

Melalui rilisnya, Theo menyampaikan keprihatinan terhadap krisis kemanusiaan di Papua. Ia juga menyampaikan turut berduka atas meninggalnya petugas medis di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang saat penyerangan yang terjadi Senin (13/9) lalu.

Theo menyebut, kematian di daerah konflik bukan kali pertama. Dalam catatannya, hingga hari ini ratusan jiwa masyarakat sipil di Papua telah meninggal dunia. Hak mereka untuk bebas hidup di atas tanah Papua telah diakhiri dengan kematian. Kematian ini  berdampak dari konflik kekerasan yang dilancarkan oleh TNI-Polri dan OPM.

Menurutnya, perang yang berlangsung di Papua diawali dengan  peristiwa pembantaian terhadap karyawan PT. Istaka Karya tahun 2018 silam yang terjadi di Kabuparen Nduga. Hingga saat ini, perang masih terus dilanjutkan, dan terjadi di beberapa Kabupaten seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Mimika, Maybrat Papua Barat dan terakhir di Pegunungan Bintang.

“Hari ini kita kembali mendengar petugas kesehatan bernama Gabriella meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Sedangkan kita ketahui bahwa petugas kesehatan, guru, jurnalis harus diberikan akses dengan bebas untuk melayani masyarakat sipil dalam konflik bersenjata antara kedua bela pihak yang bertikai,” tutur Theo.

Ia menegaskan, dalam situasi apapun  tenaga medis dan guru harus diberikan akses kebebasan dari kedua bela pihak untuk berakses dengan bebas. Karena hukum humaniter Internasional juga menjamin bagi petugas kesehatan, guru dan wartawan harus bebas dari ancaman penghilangan atau ancaman pembunuhan. Karena tugas mereka adalah melakukan pelayanan terhadap publik di masyarakat.

Terkait perang terbuka yang dilakukan di kota-kota, dari sisi kemanusiaan Theo menyampaikan bahwa masyarakat sipil OAP dan non OAP selalu saja hidup penuh dengan rasa takut dan trauma yang luar biasa. Mereka tidak akan tenang menjalani kehidupan sehari-hari karena selalu mengalami rasa takut.

“Masyarakat sipil yang selalu hidup dengan penuh rasa takut dan trauma di daerah konflik tak ada obat yang bisa diberikan kepada mereka untuk menyembukan rasa takut dan trauma yang dimaksud, apa lagi bagi keluarga yang merasa kehilangan dengan berujung kematian. Mungkin akan muncul kebencian disertai dengan caci maki terhadap pelaku konflik kekerasan,” terangnya

Kekerasan yang menelan jiwa masyarakat sipil di papua perlu ada tindakan konkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah Daerah. Karena semua kebijakan ada di pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Menurut Theo, Pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi tidak peduli menyelesaikan konflik kekerasan di Papua. Sedangkan dilain sisi, presiden terus berbicara dan mendesak penyelesaian secara damai terhadap  konflik kekerasan di negara myanmar. Hingga muncul pertanyaan apakah korban masyarakat sipil di Myanmar beda dengan masyarakat sipil di Papua ? Sedangkan semua warga sipil harus ditolong.

“Mungkin saya salah, tetapi saya menilai selama ini presiden tidak mampu menyelesaikan konflik di Papua. Selama ini presiden hanya perintahkan pengiriman pasukan di Papua dengan harapan aparat akan melakukan  penyelesaian konflik melalui operasi penegakan hukum,” jelasnya.

Menurut Theo, pengiriman pasukan yang sangat berlebihan di Papua bukan suatu proses penyelesaian konflik kekerasan. Kebijakan ini sangat keliru, kekerasan tidak pernah akan berakhir apa bila terjadi berlawanan antara kedua bela pihak dengan kekuatan yang mengandalkan senjata. Kekerasan akan berakhir kecuali ada kesepakatan kedua bela pihak yang hendak melakukan perdamaian.

“Konflik di Papua tidak pernah akan berakhir, kalau tidak ada kesepakatan kedua bela pihak pemerintah dan elit-elit politik Papua merdeka untuk melakukan kesepakan perdamaian. OPM-TPNPB adalah sayap perjuangan OPM, sama dengan TNI-Polri yang merupakan sebagai alat kekuatan negara atau pertahanan negara yang di dalamnya juga ada elit-elip Indonesia. Tetapi kalau tidak pernah ada kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri kekerasan konflik di Papua antara elit-elit perjuangan Papua merdeka dan elit-elit pemerintah  Indonesia, konflik di Papua tidak pernah akan berakhir,” kata Theo.

Dikatakan Theo, konflik di Papua tidak pernah akan berakhir karena kedua belah pihak antara OPM dan TNI-Polri mempertahankan ideologinya masing-masing, dan biasanya orang  mempertahankan ideologinya masing-masing, konflik kekerasan  tidak pernah akan berakhir, dan berujung akan berjatuhan korban jiwa, antara kedua bela pihak termasuk masyarakat sipil.

Dengan banyaknya korban sipil yang berjatuhan, Theo meminta pemerintah pusat perlu mengevaluasi konflik bersenjata yang terjadi di papua. Pemerintah harus mendengar suara-suara keluarga korban dari masyarakat sipil yang meninggal dunia akibat konflik kekerasan bersenjata antara TNI-Polri dan OPM.

“Atas meninggalnya petugas medis di Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, Presiden harus membuka mata dan telingga serta mengevaluasi konflik kekerasan bersenjata di Papua yang merupakan bagian dari Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga kini sangat minim anggota DPR Papua yang berbicara soal kasus terbunuhnya satu tenaga kesehatan Gabriela Meilani di tangan TPN-OPM di Pegunungan Bintang. Padahal saat ketika menyangkut terdakwa Victor Yeimo yang menjadi aktor kerusuhan 29 – 30 Agustus 2019 banyak yang memilih pasang badan bahkan siap menjadi jaminan. Ya jaminan terhadap pelaku atau otak kerusuhan di Jayapura ketika itu. Meski demikian setelah ditunggu akhirnya ada juga anggota DPRP yang berbicara. Kali ini dari kelompok khusus DPRP.

“Saya pikir perlu ada komunikasi dengan seluruh Forkopimda. Sebab ini bukan hanya persoalan Pegunungan Bintang semata tetapi juga persoalan Papua dan negara. Ini harus disikapi bijaksana dan tidak bisa terus menerus pekerja kemanusiaan diperlakukan seperti ini,” koar Yonas Nusi, salah satu anggota Poksus saat ditemui di Jayapura, Sabtu (18/9).

Ia menyebut di Papua jika ada satu yang sakit maka semua harus merasakan. “Saya mau sampaikan tenaga medis, penginjil, guru, mereka bekerja tanpa  pamrih  dan jika mereka sudah merasa terancam maka dampaknya bisa luas. Kami di Komisi I minta segera DPR Lakukan bamus terkait kejadian – kejadian terkini saat ini,” pinta Yonas.

  Bamus bukan  digelar hanya ketika DPR  membutuhkan tetapi ketika ada masalah di tengah rakyat ia meminta pimpinan DPR segera melakukan bamus memberikan proteksi terhadap pekerja kemanusiaan yang lagi terdesak dan  membutuhkan perlindungan. “Ini sebenarnya sesuatu yang menampar kita sebagai pemimpin. Sekalipun kita disuguhi dengan PON namun persoalan ini juga tak bisa didiamkan. Para petugas kemanusiaan ini bekerja karena panggilan dengan banyaknya keterbatasan namun jika diperlakukan seperti ini saya pikir ini  hanya menumbuhkan rasa trauma dan membuat petugas kemanusiaan enggan untuk mengabdi di daerah – daerah rawan. Itu haruus jadi perhatian,” tegas Yonas.

Iapun memohon agar pimpinan DPRP jangan lagi banyak pertimbangan. Harus segera lakukan bamus dan eksekutif harus dihadirkan. Sebab ini bagian dari upaya untuk memproteksi para pekerja  kemanusiaan, yang bekerja tanpa pamrih.

Yonas berpendapat bahwa jika Papua terus begini bagaimana Papua bisa menyamai provinsi lain. Seharusnya bila ada hal – hal yang mengganjal silakan lewat instrument yang disiapkan. “Kalau tenaga medis diganggu dan mereka memilih menarik diri saya pikir situasi di daerah akan semakin sulit. Mereka bekerja agar anak – anak serta generasi Papua sehat dan saya pastikan Tuhan tidak akan merestui apa yang mereka lakukan,” cecarnya.

Sementara Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menyampaikan, petugas nakes adalah pahlawan kesehatan yang mau mengabdi di daerah yang tidak mudah dan seharusnya kejadian kemarin tidak terjadi kepada warga sipil terlebih pekerja kemanusiaan.

“Pemerintah memiliki tugas menyiapkan tenaga kesehatan dan tugas pemerintah untuk menjaga dan mengamankan tenaga kesehatan. Harusnya meski berbeda pendapat tenaga kesehatan tidak boleh disentuh, ditempat manapun sebab jika mereka dicederai maka saya pikir dunia akan mengecam,” ucap Johny Banua saat ditemui di Holtekamp.

Ia meminta TNI-Polri memberikan jaminan keamanan. Johny juga memastikan jika DPRP tidak diam dan tidak menunggu. Sebab saat kejadian  dirinya masih memantau dan meminta datanya. “Saya juga berpikir bahwa pemerintah daerah perlu memberikan santunan kepada pihak keluarga korban. Sebab ia bekerja dengan kepedulian dan saat ini kembali dalam kondisi luka  termasuk ada yang meninggal. Pemda juga harus memberi perhatian atas pekerja yang meninggal di wilayahnya akibat konflik bersenjata. Sebab keamanan itu juga menjadi tanggungjawab pemerintah setempat,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRP membesuk nakes korban penyerangan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang yang kini mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit (RS) Marthen Indey, Kota Jayapura, Sabtu (18/9).

Kunjungan ini dipimpin anggota Komisi V DPRP, Tarius Mul, S.Sos., yang merupakan perwakilan rakyat dari Dapil V meliputi Pegunungan Bintang, Yalimo dan Yahukimo. Tarius Mul tak sendiri, dia didampingi anggota Komisi III DPRP Papua, H. Junaidi Rahim dan aggota Komisi II DPR Papua, Muhammad Darwis Massi, SE.

Dari pantauan Cenderawasih Pos, anggota DPRP yang membesuk langsung melihat kondisi korban yang merupakan tenaga medis berjumlah 4 orang dan 1 anggota TNI yang mendapatkan perawatan di RS. Marthen Indey.

Tenaga medis yang dirawat ini terdiri dari 1 orang dokter, 1 orang mantri dan 2 orang bidan. Mereka dirawat di ruangan yang berbeda-beda. Satu mantri dirawat bersamaan dengan 1 orang anggota TNI, 2 orang bidang dirawat di satu ruangan, sedangkan dokter dirawat di satu ruangan secara terpisah.

Para korban tenaga kesehatan ini telah dioperasi oleh pihak dokter RS. Marthen Indey dan kondisi mereka mulai membaik. Pihak RS. Marthen Indey sendiri telah memastikan untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik agar kondisi korban bisa segera pulih.

Mewakili Komisi V DPR Papua, Tarius Mul menyatakan turut prihatin terhadap penyerangan yang dilakukan terhadap nakes di Kowirok, sehingga musibah ini merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pihaknya dari Komisi V DPR Papua datang membesuk para nakes yang menjadi korban penyerangan di Kowirok yang dirawat di RS. Marthen Indey.“Kami berharap masalah yang sudah terjadi ini jangan terulang atau terjadi lagi,”ucapnya.

Tarius menyampaikan kepada Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang bersama setiap stakeholder yang lain agar tidak menyibukan diri dengan hal-hal yang lain. Tetapi fokus untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi di Kowirok. Sehingga ada jaminan keamanan bagi para nakes yang bertugas di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Untuk keamanan kami lihat pihak TNI-Polri sudah mengambil langkah-langkah, sehingga kita saling mendukung agar keamanan di sana bisa dijaga dengan baik. Keamanan juga harus turun dan dipisahkan warga yang tinggal serta pelaku. Sehingga situasi keamanan di Kowirok dan Kabupaten Pegunungan Bintang secara umum bisa kembali kondusif,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa saat ini masalah sudah terjadi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang sudah menarik semua tenaga medis yang ada di seluruh Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kami harapkan agar membedakan apapun yang terjadi. Kesehatan sangat penting untuk kita bersama, sehingga harus jaga mereka di sana. Yang berikut ini masalah sudah terjadi, sehingga kedepan tidak boleh lagi terjadi,” harap Tarius.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Papua, H. Junaidi Rahim mengatakan, perlu ada jaminan keamanan bagi para nakes dan masyarakat di Kowirok. Selama belum ada, maka nakes dan masyarakat tidak boleh ke sana dulu.

Junaidi menjelaskan, kasus penyerangan ini bukan saja baru terjadi di Kowirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, tetapi terjadi juga di daerah-daerah lain yang ada di Papua. Oleh karena itu, aparat keamanan TNI-Polri harus mampu menjamin keamanan bagi warga sipil, terutama para petugas medis dan petugas pendidikan yang melayani masyarakat di kampung-kampung.

“Kepada TNI-Polri untuk menangkap semua pelaku yang membuat rusuh di Kowirok tanpa terkecuali dan membuat posko-posko keamanan di semua objek vital dan menambah personel untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat di Papua,” jelasnya.

Junaidi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang yang telah memberikan perhatian. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada dinas harus konsen harus melihat sampai tenaga nakes ini sampai dalam kondisi yang sembuh.

“Kita akan lihat. Kalau di sana suasana belum aman, maka nakes tidak boleh pergi. Harus benar-benar menjamin keamanan kepada para  nakes dan masyarakat di sana,” ucapnya.

Sementara itu, evakuasi jenazah Gabriella Meilani dari Kabupaten Pegunungan Bintang ke Jayapura, Papua kembali tertunda. Cuaca buruk memaksa Kodam XVII/Cenderawasih membatalkan rencana evakuasi yang sudah mereka susun. Meski begitu, evakuasi pasti dilaksanakan apabila kondisi dan situasi sudah memungkinkan.

Keterangan itu disampaikan langsung oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Arm Reza Nur Patria. Kepada Jawa Pos dia menyampaikan bahwa perkembangan evakuasi akan segera disampaikan bila tim sudah bergerak. Menurut dia, mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan yang jadi korban kekejaman Kelompok Separatis Teroris (KST) itu menjadi atensi intonasinya.

Selain evakuasi, upaya mencari Gerald Sokoy juga masih berjalan. ”Upaya pencarian tenaga kesehatan masih dilakukan,” terang Reza kemarin (19/9). Gerald merupakan salah seorang tenaga kesehatan yang hilang pasca KST merusak dan membakar sejumlah fasilitas kesehatan di Pegunungan Bintang. Dia hilang ketika berusaha menyelamatkan diri dari serangan KST.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes A. M. Kamal, tim gabungan TNI – Polri memperluas area pencarian Gerald. Itu mereka lakukan setelah menambah kekuatan personel. Tujuannya tidak lain agar korban segera ditemukan. Tentunya semua pihak berharap Gerald dapat ditemukan dalam keadaan selamat.

Merespon penyerangan terhadap tenaga kesehatan di Pegunungan Bintang, Ketua IDI Wilayah Papua, Donald Aronggear mengaku telah bersurat kepada Gubernur Papua untuk meminta jaminan keamanan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Sayangnya, sampai kemarin surat itu belum mendapat tanggapan.

Berkenaan dengan kondisi tenaga kesehatan yang bertugas di sana, Donald menyebut, seluruhnya sedang dalam penanganan medis dan psikis untuk trauma yang dialami. ”Kondisi dokter Restu Pamanggi yang mengalami fraktur di bagian tangan sudah dioperasi dan sedang dalam proses pemulihan secara medis, seraya menjalani pemeriksaan psikis untuk pemulihan secara mental,” jelasnya.

Sementara, jenazah Suster Gabriela Meilani yang gugur akibat penyerangan tersebut sudah diangkat dari jurang. Jenazah ditempatkan di lokasi perlindungan terdekat di Kiwirok sambil menunggu evakuasi. ”Proses evakuasi jenazah oleh helikopter TNI mengalami kendala oleh cuaca yang kurang baik serta penembakan,” ungkapnya.

Kemudian, mengenai pelayanan kesehatan di wilayah Kiwirok, Oksibil, dan Pegunungan Bintang, menurut Donald,  saat ini dihentikan sementara. Pelayanan akan dilanjutkan kembali sambil menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para tenaga kesehatan yang bertugas di sana. Karenanya, dia berharap pemerintah segera merespon permasalahan tersebut.

Dengan begitu, aktivitas pelayanan masyarakat terutama di wilayah pedalaman bisa dilanjutkan. Masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan pun dapat segera ditangani. ”IDI Papua juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan Kerjasama dari TNI dan Polri di Papua yang telah membantu mengevakuasi, menyediakan fasilitas transportasi, dan masih banyak lagi terhadap para korban,” pungkasnya.

Legislator menilai insiden meninggalnya tenaga kesehatan di Kiwirok menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan. Khususnya di daerah konflik. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendesak pemerintah menuntaskan kasus penyerangan tenaga kesehatan oleh KKB, apalagi fasilitas kesehatan seharusnya tidak boleh terdampak konflik apa pun. “Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik. Mereka berada di daerah terpencil di pegunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan,” jelas Netty kemarin.

Selain mengusut tuntas kasus itu, Netty juga mendorong pemerintah menjamin keamanan dan perlindungan nakes yang bertugas di wilayah berbahaya atau wilayah konflik. Sebab, keamanan seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Netty menegaskan pula, kondisi pandemi membuat keberadaan nakes semakin penting.

Dia berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Netty juga meminta pemerintah memberikan dukungan dan santunan memadai bagi keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab. “Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman,” lanjutnya.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengecam keras insiden tewasnya perawat Gabriella Meilani saat berusaha melarikan diri dari serangan kelompok bersenjata di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua.

Dia menyebut hilangnya nyawa tenaga kesehatan (nakes) sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di wilayah setempat. ”Kami juga sangat menyesalkan dan mengecam keras terjadinya insiden yang membuat Gabriella terpaksa lari dan menyelamatkan diri,” ujarnya.

Wirya menilai serangan, penyiksaan, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia sangat tidak dibenarkan. Terlebih sampai mengarah ke pembunuhan di luar hukum. ”Hak untuk hidup adalah hak fundamental,” tuturnya.

Dia mendesak negara untuk mengusut tuntas kematian perawat tersebut. Menurutnya semua pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik aparat keamanan, kelompok bersenjata maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif dan independen di pengadilan sipil. “Tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini dipraktekkan dalam menyelesaikan konflik di Papua,” imbuhnya.

Dia menambahkan, untuk mencegah siklus kekerasan yang terus berulang di Papua, negara harus segera mengakhiri impunitas yang selama ini terjadi. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menambahkan, situasi Papua yang terus menerus diwarnai kekerasan tidak lepas dari rendahnya perhatian élite-elite politik Jakarta dalam memastikan penegakan hukum berjalan adil bagi semua pihak. “Setiap kali ada kekerasan, setiap itu pula kita melihat negara gagal melakukan investigasi secara fair dan menyeluruh,” ujarnya.(fia/ade/bet/nat/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *