PSGMKI Jayapura Kecam Aksi Pembunuhan dan Kekerasan di Papua

Ketua PSGMKI Jayapura Benyamin Arisoy SE. M.Si bersama Sekretaris PSGMKI Jayapura Christian Sohilait ST. M.Si ketika memberikan keterangan pers di Kota Jayapura, Senin (20/9). (PSGMKI Jayapura For Cepos)

JAYAPURA-Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jayapura mengeluarkan kecaman terhadap berbagai aksi pembunuhan dan juga kekerasan yang terjadi di Papua dan menyampaikan perihatin serta turut berduka cita yang mendalam.

Adapun aksi yang kekerasan dan pembuhan yang dikecam seperti pembunuhan pendeta, terbuhuhnya pekerja bangunan dan terakhir terbunuhnya tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Dengan mengikuti perkembangan dan mendalami terjadinya aksi kekerasan yang terus berlanjut di Papua, sejak Tahun 1962 sampai denganterbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, pembunuhan para pekerja di Infrastruktur di Kabupaten Yahukimo dan yang terakhir pengrusakan Puskesmas serta pembunuhan dan kerasan tenaga kesehatan maka kami melalui kajian iman dan refleksi iman dengan ini menyatakan keperihatinan dan turut berduka cita,”Ungkap Ketua PSGMKI Jayapura Benyamin Arisoy SE. M.Si yang didamping Sekretaris PSGMKI Jayapura Christian Sohilait ST. M.Si, Senin (20/9)

Arisoy mengungkapkan bahwa dalam prespektib alkitab tindakan merusak atau membakar sarana umum kekerasan, membunuh atau menghilangkan nyawa dengan alasan apapun adalah perbuatan dosa dan melanggar firman Tuhan.

“Pembunuhan Pendeta, Pekerja dan Nakes adalah pelanggaran HAM, Usaha dan perjuangan apapun tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan dan pembunuhan, karena akan melahirkan kekerasan dan pembunuhan yang lain dan tidak akan berkesudahan bahkan mendatangkan kutukan,”tambahnya.

Pihaknya menambahkan penindakan dan pengekan Hukum terhadap KKB oleh aparat keamanan harus terukur dengan memperhatikan HAM serta perlindungan kepada warha masyarakat sipil yang tidak terkait dengan permasalahan konflik sehingga tidak terjadi teror ketakutan yang menciptakan ingtatan penderitaan.

Proses penyelesaian konflik antara kerdua belah pihak diharapkan harus mengedepankan cara-cara beradab dan humaniter untuk mencari solusi dan menciptakan rekonsiliasi melalui jalur komunikasi verbal, dialog, diplomasi, baiksecara vertikal, horizontyal dan diogonal dalam rangka tataran nasional dan Internasioanal.
“Meminta kepada pihak yang berkonfrontasi baik aparat keamanan maupun KKB untuk sementara waktu dapat menahan diri serta tidak saling menyerang sehingga menghindari jatuhnya korban kekerasan baru,”tambahnya.

Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di Tanah Papua harus proaktif mnendorong dan mencari jalan untuk penyelesaian akar masalah yang terjadi di Papua dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan, gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pihak yang berkonflik dengan mengedepankan niat dan keinginan baik serta mengenyampingkan kecurigaan dan ketidakpercayaan.(gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *