Mansur: Peningkatan Perlindungan Keamanan Masyarakat Papua Harus Ditingkatkan

Ketua Umum KKSS Papua Dr.H.Mansur M.,SH.,,MM.,bersama Ketua IKT Papua Edy Rante Tasak mengutuk keras kejadian di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Ft: Priyadi/cepos

JAYAPURA-Menyikapi masih seringnya kejadian penembakan dan aksi anarkis yang dilakulan KKB di daerah pegunungan hingga banyak kerugian moril dan materil. Hal ini harus menjadi perhatian serius aparat keamanan di papua. Jangan sampai masyarakat sipil, ASN, Nakes, TNI/POLRI menjadi korbannya.

Untuk itu, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Papua Dr.H.Mansur M.,SH.,,MM.,meminta aparat keamanan di Papua bisa ditingkatkan lagi lebih dipertebal khususnya di daerah rawan demi perlindungan keamanan bagi rakyat papua.

“Jika kejadian sudah seperti ini sangat biadab dan tidak manusiawi ini sudah bahaya kita harus tingkatkan perlindungan keamanan bagi rakyat di Papua aparat keamanan harus bisa dimaksimalkan oleh negara,”ucapnya, Sabtu,(18/9)

Mansur menjelaskan, aparat kepolisian dan aparat keamanan serta intelijen daerah sangat kurang sehingga papua ini butuh kinerja aparat keamanan (Apkam) TNI/Polri Papua sangat banyak yang tiga kali lipat luas pulau jawa.

Dengan kondisi geografis yang luas dalam melayani masyarakat perlu perliduungan, sehingga tujuannya wilayah-wilayah konflik itu harus terwujud deteksi sini dan kinerja Apkam TNI/Polri termasuk intelijen itu secara cepat dan tepat.

“Tujuan akses informasi yang dini di Papua memang penting diketahui pemerintah pusat terutama Bapak Presiden, Panglima dan Kapolri serta pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga penting bersinergi dengan para Apkam di daerahnya tidak jalan sendiri-sendiri,”jelasnya.

Menurut Mansur, dengan demikian itulah negara hadir dalam perlindungan kepada rakyatnya.
Di papua sangat perlu menerapkan low emposemant jika ada yamg menerapkan hukum maka terapkanlah dengan baik dan benar, siapa yang salah maka perlu dipertanggung jawabkan, pasti aparat penegak hukum dengan biasa bertugas, karena penegakan hukum dan keadilan sangat bisa dilakukan yang penting tegas dan terukur.

Dicontohkan, insiden di kiwirok tiga hari sebelumnya sudah diketahui informasinya, bahwa akan ada penyerangan terbukti ada yang dievakuasi pegawai perbankan dan lainnya bahkan ada yang dengan jalan kaki meninggalkan kota Distrik Kiwirok, itu berarti lemah akses informasi secara dini atau terbatasnya aparat di tingkat kecamatan.

“Saya harap kejadian ini menjadi catatan khusus dan deteksi dini itu perlu, intelegensi itu sangat penting dan dalam bekerja tidak boleh terlihat atau terbaca di lapangan, intelegensi di papua harus dibenahi jangan sampai selalu kecolongan seperti kejadian kerusuhan di papua pada tahun 2019. Daerah rawan harus jadi perhatian serius dan peningkatan keamanan harus ditingkatkan,”jelasnya.

Kata Mansur, selama ini warga banyak yang korban jiwa di papua oleh kebiadapan sudah hampir 200 orang warga KKSS dalam kurung waktu 10 tahun terakhir ini warga itu termasuk anggota TNI/POLRI yang jadi korbannya belum warga lainnya dari Paguyuban nusantara.

Ditambahkan, bahwa jika perlu harus dirubah seperti dulu bahw Apkam bisa melaporkan kondisi kinerja pemerintahan di daerah akibat lemahnya sistem koordinasi dan budaya kerja stakeholders dan elit daerah. Sehingga kapan saja dan dimana saja dapat dievaluasi cara pelayan masyarakat di daerah.

“, Kelemahannya era sekarang pasling egoisme stakeholder dan Apkam jalan masing-masing sehingga tidak mencapai sasaran da ntujuan bersama untuk kepentingan rakyat.Kelemahan penyelenggaraan sekarang karena masing-masing institusi cenderung jalan-jalan sendiri (egoisme sektoral) dikedepankan,”sindirnya.(dil).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *