DPMK Mulai Ketat Salurkan Anggaran ke Kampung

Elisa Yarusabra (Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) belakangan ini terlihat cukup ekstra ketat dalam hal penyaluran alokasi anggaran ke setiap kampung. Baik itu alokasi dana penanganan Covid-19, dana kampung, dana desa dan sumber-sumber dana lainnya yang mengalir ke kampung-kampung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan, meski sudah memasuki triwulan ke-3 tahun ini belum semua kampung menerima aliran dana dari pemerintah mulai dari dana Kampung dana desa dan sejumlah anggaran lainnya yang masuk ke kampung. Hal ini disebabkan beberapa kampung yang belum menerima alokasi anggaran ini belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dana sebelumnya.
“Persoalan belum semuanya itu karena persoalan administrasi. Itu yang harus mereka lengkapi sebelum dananya disalurkan, ” ujarnya.
Dia merincikan data terbaru ada lebih dari 80 kampung yang sudah melengkapi persyaratan dokumen APBK 2021, yang harus diserahkan ke pemerintah sebelum dana disalurkan. Sementara sisanya dari 139 kampung yang ada di 19 distrik di Kabupaten Jayapura itu sementara dalam proses melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan utama dalam pencairan dana desa.
“Yang terbaru itu ada sekitar 80 sampai 85 kampung yang sudah menyerahkan dokumen. Sisanya itu akan kita minta di waktu minggu-minggu ini,”tegasnya.
Karena menurutnya dokumen APBK atau APBDes di setiap kampung ini merupakan syarat mutlak bagi setiap kampung untuk mendapatkan alokasi dana dari pemerintah. Karena tidak ada belanja kampung tanpa ada perencanaan yang jelas yang tertuang di dalam APBDes. Karena itu mengenai hal tersebut Sebenarnya bukan saja menjadi tanggung jawab atau tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung saja. Bagaimana mengingatkan setiap aparatur kampung untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka terkait dengan dokumen dokumen pertanggungjawaban dan juga perencanaan penggunaan keuangan ini.
“Saya berharap anak-anak kampung yang duduk di Gunung Merah ini, ke kampunglah bantu kampungnya. Jangan di Gunung Merah saja urus birokrasi. Pimpinan OPD yang dari kampung sudah bisa sekali turun untuk membantu pemerintah kampungnya, ” tambahnya. (roy/tho)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *