Dua Komisi Temukan Data Penerima Bansos Masih Bermasalah

Mukri Hamadi

JAYAPURA – Komisi A dan Komisi D DPRD Kota Jayapura memaparkan bahwa dari hasil evaluasi dan pendalaman yang dilakukan terkait bantuan sosial di Kota Jayapura ternyata masih banyak ditemukan permasalah. Kondisi ini diakui sama seperti yang dialami daerah-daerah lain di luar Papua. Utamanya adalah data penerima bansos tersebut. Yang menjadi klasik adalah ada yang berkah menerima justru tidak menerima dan ada yang sudah berubah identitas maupun domisili namun masih terdaftar sebagai penerima.
“Kami coba melihat kondisi penanganan bantuan social di Kota Jayapura dan nampaknya mengalami kendala yang hampir mirip dengan beberapa daerah. Kami dari Komisi A bersama Komisi D sudah membahas persoalan bansos yang sudah cukup lama ini dan kami anggap penting dilakukan pengawasan dari DPRD sebab sejak covid melanda, banyak bantuan social yang turun namun tetap saja dikeluhkan masyarakat,” beber Mukri Hamadi, Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura melalui ponselnya, Jumat (10/9). Dua komisi ini lanjutnya tengah melakukan proses pendalaman soal mekanisme dan aturan mainnya.
Di Jayapura sendiri kata Mukri ada sekitar 25.000 penerima bantuan social, mulai dari Bantuan Sosial Tunai (BST), Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hanya saja dikatakan bahwa data penerima masih carut marut. “Pertama, data Penerima Keluarga Harapan (PKH) ternyata di kelurahan banyak yang tidak tahu, kedua masyarakat yang seharusnya menerima ternyata tidak diterima dan pihak kelurahan kebingungan darimana mereka memulai mendapatkan data penerima. Lalu data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga masih simpang siur, kadang diterima, kadang tidak,” bebernya.
Ada penerima beras justru anak – anak, ada yang sudah meninggal dan pindah domisili tapi namanya masih terdaftar. Murki berpendapat bahwa seharusnya setiap bulan atau setiap tahun data ini divalidasi kembali sebab ada juga yang sudah meninggal namun masih tercantum. “Lalu penanggungjawab atau struktur pemerintahan ditiap lokasi belum ada. Harusnya data penerima ini awalnya dari kelurahan kemudian dibawa ke tim verifikasi dan dibawa ke dinsos untuk diverifikasi kemudian dimasukkan dalam system data terpadu kementerian,” papar Mukri.
Tahun 2021 dikatakan ada bantuan beras PPKM Mikro namun yang sudah terima PKH dan BST tidak boleh lagi menerima. “Kami lakukan pendalaman dan coba menurunkan semacam hotline untuk menerima masukan dari masyarakat termasuk kendala yang dihadapi. Nantinya hasilnya kami sampaikan ke eksekutif dan kami berharap tahun ini semua persoalan bantuan social ini tuntas, tak ada masalah lagi,” imbuhnya. Ketua Komisi D, Stanish Hike menambahkan persoalan ini agak rumit dan tidak gampang karena harus mengurai data namun ia tetap berharap bantuan social ini tepat sasaran.
“Memang ada banyak temuan dimana tidak layak dibantu ternyata masih menerima bantuan, datanya belum tersusun baik. Ada yang pindah, sudah meninggal, ini solusinya seperti apa. Apakah bantuan dikembalikan atau bagaimana. Kalau tidak terpakai kembalikan ke kas negara saja agar tidak ada keluhan lagi dari setiap pembagian bansos,” imbuhnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *