Pemprov dan Pusat Diminta Selesaikan Hak Ulayat Masyarakat Adat

Suasana pertemuan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dengan masyarakat adat Kampung Ifar Besar di lokasi pemalangan jalan alternatif, Jumat (3/9). (Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Jayapua sudah menyurat ke Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat untuk membantu menyelesaikan permasalahan hak ulayat  yang dipakai membangun jalan alternatif Telaga Ria menuju Yabaso.

“Kami sudah menyurat ke Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat untuk membahas penyelesaian tuntutan masyarakat adat Kampung Ifar Besar atas lahan yang dibangun jalan alternatif, Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, sepanjang 8 kilometer, ” kata Mathius Awoitauw kepada media ini, Minggu (5/9).

Bupati  Awoitauw mengatakan, masyarakat adat sempat lakukan pemalangan di lokasi ruas jalan yang dibangun itu. Karena mungkin mereka perlu informasi dan penjelasan langsung. Karena selama ini, ada komunikasi yang belum tepat.

“Saya bilang, nanti saya turun langsung ke lokasi dan kumpul di lokasi jalan alternatif itu, baru kita jelaskan ke masyarakat adat.  Saya sudah jelaskan, bahwa memang perhitungan oleh appraisal ini dari Telaga Ria sampai Yabaso itu 8 kilometer.  Ini lebih panjang dari Netar ke Telaga Ria, tapi totalnya sekitar itu,”katanya

Karena itu, Mathius mengatakan, pihak appraisal menghitung lebih dari Rp 1 juta per meter persegi. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sanggup membayar seperti itu.

“Kami dari pemerintah daerah sudah menyurat ke Gubernur untuk bisa membantu, kemudian kami juga sudah menyurat kepada Presiden untuk membantu menyelesaikan persoalan ini,”ungkapnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *