Tak Ada RAPBD, Kunker DPRD Jayapura Seperti Bertamasya

Clief Ohee. (Robert Mboik/cepos)

SENTANI-Salah satu anggota DPRD kabupaten Jayapura, Clief Ohee, menyoroti agenda dewan yang saat ini melaksanakan kunjungan kerja APBD perubahan 2021. Namun secara pribadi dia menilai agenda kunjungan kerja ini tidak jelas arahnya karena rancangan APBD perubahan dari pihak eksekutif belum juga diserahkan kepada legislatif.
“Materi APBD perubahan dari pihak eksekutif belum diserahkan ke DPR. Sehingga mau kunker, kita mau kunker apa, apa materinya?” kata Clief Ohee kepada wartawan di Sentani, Kamis (2/9).
Karena itu pihaknya yang berada di Komisi B belum melakukan kunjungan kerja. Sebab menurutnya, kunjungan kerja yang dilakukan tanpa dasar hanya akan menghabiskan anggaran dan hanya terkesan untuk sekedar jalan-jalan.
“Tidak ada yang bisa kita dapat, buktinya materi RAPBD belum ada. Jadi kalau belum ada materi mau pergi lihat, lihat apa ? Kita mau jalan-jalan saja ” tegasnya.
Dia pun tak menampik jika sebagian anggota DPRD Kabupaten Jayapura sudah mulai melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah tempat termasuk ke sejumlah instansi pemerintah di Kabupaten Jayapura. Merujuk pada persoalanya, semestinya alur untuk melaksanakan kunker ini dimulai dari adanya RAPBD yang harus diterima. Dimana dibuka dengan sidang paripurna I, selanjutnya baru laksanakan kunker. Dari situ akan terlihat dan diketahui oleh seluruh anggota DPR, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah termasuk jajarannya di tingkat organisasi perangkat daerah.
“Dari situ kita tahu OPD A melakukan apa, pekerjaannya dimana, hasilnya seperti apa,” tandasnya.
Bahkan dia menilai, sejauh ini selama periode ini, eksekutif selalu terlambat dalam menyerahkan dokumen materi ke DPR. Baik itu materi KUA-PPAS, RAPBD, termasuk LKPJ dan LKPD. Semuanya bernasib sama, sama-sama selalu mengalami keterlambatan. Sehingga DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi mengikuti siklus yang disusun dalam jadwal.
“Sehingga kami di DPR tidak mempunyai cukup waktu untuk mempelajari dan membahasnya. Itu menjadi bagian yang dilematis. Setiap kali kami memberikan rekomendasi melalui fraksi. Tetapi rekomendasi itu terkesan diabaikan oleh eksekutif. Jadi saya pikir DPR juga harus punya sikap, itu pendapat saya, “ujarnya.
“Pengalaman saya 2 tahun di sini seperti itu apakah ini sistemik, terpolarisasi, seperti yang anda tanyakan itu. Apakah ini upaya pelemahan terhadap lembaga DPR, publik yang menilai,” sambungnya.
Lantas dia juga meminta seluruh rekan sejawatnya agar harus konsisten selama mengemban tugas sebagai wakil rakyat di lembaga terhormat itu.
Dia juga berharap agar anggota DPR juga harus benar-benar memisahkan diri dari kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan kelompoknya. Karena menurut dia anggota DPRD itu dipilih oleh rakyat dan wakil rakyat di lembaga tersebut untuk menjembatani kepentingan rakyat.
Dia juga meminta kepada TAPD Kabupaten Jayapura, menyerahkan dokumen KUA-PPAS harus dilampirkan dengan materi RKPD dan itu wajib. Baik itu di APBD Induk juga perubahan. Karena dalam RKPD itu termuat rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun. Sejauh ini yang diserahkan ke DPR itu hanya materi KUAPPAS. Padahal, KUAPPAS ini disusun berdasarkan RKPD.
“Setiap kali materi diberikan KUA-PPAS baik induk maupun perubahan, itu tidak disertai dengan materi RKPD. Itukan rencana kerja pemerintah daerah, kita harus tahu dulu. APBD itukan mengikuti rencana, jadi janganlah kami dikasi RAPBD, tapi kita tidak dikasi RKPD. Kita harus tahu rencananya Apa karena APBD itu sifatnya mengikuti. Dari situ kita bisa tahu arahnya kemana ini, ” tambahnya. (roy/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *