Kasus Nasional Turun 90,4 Persen

Para siswa mencuci tangan setibanya di SDN 05 Kalisari, Jakarta, Senin (30/8/2021). Pemprov DKI menggelar pembelajaran tatap muka di tengah pandemi covid-19 mulai 30 Agustus 2021 secara terbatas dengan kapasitas 50 persen pada setiap satuan pendidikan.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA

*DIY dan Bali Masih Level 4, Hari Pertama Pembelajaran Tatap Muka
JAKARTA, Jawa Pos-PPKM Level 2-4 terus berlanjut. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, perkembangan kasus nasional terus menunjukkan perbaikan sejak 23 Agustus lalu.
Tren kasus konfirmasi secara Nasional turun hingga 90,4 persen. Khusus untuk Jawa-Bali, turun hingga 94 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu. ”Jumlah kota/kabupaten yang masuk (turun, Red) menjadi level 2 meningkat dari 10 menjadi 27, level 3 dari 67 menjadi 76, dan level 4 turun dari 51 menjadi 25 kabupaten/kota,” jelas Luhut kemarin.
Beberapa aglomerasi besar pun turun dari level 4 ke level 3. Diantaranya adalah Malang Raya dan Solo Raya. Jadi, aglomerasi yang sudah masuk ke level 3 meliputi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya, sementara Semarang Raya turun dari level 3 ke level 2.
Bagaimanapun, masih ada dua wilayah aglomerasi yang berada pada level 4, yakni DI Yogyakarta dan Bali. Luhut optimistis DIY akan masuk ke level 3 dalam 1 minggu kedepan. Sementara meskipun masih di level 4, Bali terus menunjukkan tren perbaikan dari waktu ke waktu, dan diperkirakan dapat turun ke level 3 pada beberapa waktu kedepan.
”Khusus untuk wilayah Bali, dalam arahan Presiden beliau meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan,” jelas pria yang akrab disapa Opung ini.
Presiden Joko Widodo mengatakan dalam satu minggu ini sudah menjadi perbaikan situasi Covid-19. Jokowi mencontohkan bad occupancy rate (BOR) nasional rata-ratanya 27 persen.
“Untuk itu pemerintah memutuskan mulai 31 Agustus hingga 6 September, Jawa-Bali ada tambahan aglomerasi yang masuk level 3,” ungkapnya. Aglomerasi itu adalah Malang Raya dan Solo Raya. Sementara Semarang Raya turun ke PPKM level 2.
Lebih lanjut Jokowi merinci di Jawa-Bali dari 51 kabupaten/kota yang berada status PPKM level 4, turun menjadi 25 kabupaten/kota. Selanjutnya yang menduduki level 3 dari 67 kabupaten/kota naik menjadi 76 kabupaten kota. Lalu ada 27 kabupaten/kota yang menduduki level 2 dari sebelumnya yang hanya 10 kabupayen/kota.
“Untuk wilayah di luar Jawa-Bali juga terjadi perbaikan,” ungkapnya. Level 4 dari tujuh provinsi menjadi empat provinsi.
Protokol kesehatan di beberapa sektor dinilainya sudah menunjukkan hasil yang baik. Untuk itu pemerintah akan melakukan penyesuaian kembali aturan PPKM ini. “Namun kita tetap harus berhati-hati dalam menghadapi tren perbaikan ini,” ucapnya. Apalagi ada negara yang tingkat vaksinasinya tinggi namun masih terdampak gelombang ketiga.
Pada minggu ini, pemerintah akan melakukan perubahan kategori warna pada Peduli Lindungi. Orang yang teridentifikasi positif Covid-19 maupun kontak erat akan ditandai dengan warna hitam. Jika orang-orang ini masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik, maka mereka akan langsung dievakuasi untuk isolasi atau karantina.
Beberapa penyesuaian aktivitas PPKM diantaranya kapasitas dine in di dalam mall menjadi 50 persen dan waktu jam operasi diperpanjang menjadi jam 21.00. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan ujicoba 1000 outlet restoran di luar mall dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25 persen kapasitas di Surabaya, Jakarta, Bandung dan Semarang.
“Kedepan penggunaan platform Peduli Lindungi nantinya akan terus digunakan, diluaskan hingga diwajibkan di hampir seluruh akses publik yang dilakukan penyesuaian tanpa terkecuali,” pungkas Luhut.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, di luar Jawa Bali, ada asesmen di beberapa hal pada evaluasi mingguan. Airlangga memerinci, di Sumatera, fatality rate mencapai 3,35 persen dan kasus aktif mengalami penurunan -42,17 persen.
Di Nusa Tenggara, fatality rate tercatat 2,23 persen dan kasus aktif turun cukup tajam yakni -65,36 persen, kemudian di Kalimantan fatality rate 3,1 persen dan kasus aktif dari tanggal 9-30 Agustus turun -51,75 persen. Lalu, Sulawesi tercatat fatality ratenya 2,48 persen dan kasus aktif turun -47,34 persen. Di Maluku dan Papua fatality rate mencapai 1,55 persen dan kasus aktif turun -29,9 persen. ‘’Sehingga sejalan dengan data nasional terjadi perbaikan,’’ ujarnya.
Evaluasi di PPKM level 4, ada 20 kab/kota dengan tren penurunan mobilitas yang melandai. Sementara ada 9 kab/kota yang mengalami kecenderungan meningkat. ‘’Yaitu Bandar Lampung, Pekanbaru, Pematang Siantar karena ini merupakan aglomerasi dengan Simalungun. Kemudian Jambi, Sumba Timur, Kupang, Jayapura, Padang, dan Palembang,’’ imbuhnya.
Airlangga memerinci, dari asesmen PPKM sebelumnya yang digunakan sebagai acuan PPKM ke depan, pada PPKM level 4, dari 104 kab/kota turun menjadi 85 kab/kota. Untuk PPKM level 3 juga turun, dari 234 kab/kota menjadi 232 kab/kota. Sementara untuk PPKM level 2 naik, dari 48 kab/kota menjadi 68 kab kota, PPKM level 1 naik dari 0 kab/kota menjadi 1 kab/kota.
‘’Dari level tersebut, di luar Jawa terjadi perbaikan level asesmen. Ada tiga kabupaten yang mengalami perbaikan yakni Palembang, Batang Hari, Jambi, dan Sumba Timur,’’ jelasnya.
PTM Hari Pertama
Sementara itu, Senin (30/8) pagi dijalani berbeda oleh para siswa di sejumlah daerah. Kegiatan belajar tak lagi dilakukan hanya lewat layer handphone ataupun komputer. Mereka sudah mulai tatap muka di sekolah.
Di SMPN 13 Kota Semarang, Jawa Tengah misalnya. Siswa sejak pagi sudah bersiap untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pertama meraka. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek langsung pelaksanaan PTM kemarin di sela-sela kegiatan gowesnya.
Dia pun berdialog dengan para siswa yang hadir. Ganjar bertanya bagaimana rasanya bisa kembali ke sekolah. “Enak sekolah di rumah apa di sini?,” tanya Ganjar. Para siswa kompak menjawab lebih enak belajar di sekolah daripada di rumah. “Bisa ketemu teman-teman. Lebih paham saat diterangkan guru,” kata mereka.
Ganjar pun tidak sepenuhnya percaya dengan pernyataan itu. Sambil bercanda, dia mengatakan, apakah tidak lebih enak belajar di rumah karena bisa rebahan.
Candaan Ganjar itu ternyata dibenarkan oleh salah satu siswa, Alvi Layinatul Fauzizah. Ia menayatakan bahwa PTM kali ini membuatnya senang sekaligus sedih. Senang karena bisa masuk kembali bertemu teman-teman. Sedihnya tidak bisa lagi belajar sambil tiduran dan makan. “Kan biasanya kalau belajar daring bisa sambil rebahan,” tuturnya.
Meski begitu Alvi tetap memilih bisa belajar tatap muka seperti saat ini. Selain lebih paham dan mudah mengerti pelajaran, ia juga bisa bertemu dengan teman-teman sekelasnya.
Sejak pandemi dia belum pernah sekolah, dan tidak pernah bertemu teman-temannya. “Saya sudah akrab, sering ketemu saat daring tapi belum ketemu langsung. Satu setengah tahun kan nggak sekolah,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Gladis, siswi lainnya. Ia mengatakan, sejak diterima ke SMP itu, ia belum pernah bertemu dengan teman-temannya. Kemarin, dia baru bisa bertemu siswa yang lain. Dia merasa sangat senang. Galdis berharap Korona segera hilang, sehingga bisa belajar di sekolah . “Kalau belajar daring agak susah dipahami,” pungkasnya.
Kegiatan PTM terbatas ini juga berlangsung di Ibu Kota. Misalnya, di SDN 05 Kalisari Jakarta Timur. Siswa datang berduyun-duyun dengan diantar oleh orang tuanya. Kendati begitu, orang tua dilarang tetap berada di wilayah sekolah selama PTM berlangsung.
Kepala Sekolah SDN 05 Kalisari Jakarta Timur Munif Istiawan mengungkapkan, PTM terbatas digelar bergiliran. Di hari pertama, siswa kelas 1 dan kelas 4 yang melaksanakan pembelajaran dari sekolah. Harusnya, ada 288 anak yang terjadwal masuk. Namun, hanya 270 anak yang mengikuti PTM terbatas ini. Sementara, 18 anak lainnya memilih untuk tetap belajar dari rumah.
”Bagi anak yang tidak masuk tetap dilayani belajar secara daring setelah pelaksanaan belajar di kelas,” ungkapnya, kemarin.
Untuk durasi belajar, kata dia, dilaksanakan 3×35 menit untuk satu mata pelajaran esensial. Munif menekankan tidak ada target capaian kurikulum pada awal tatap muka. Namun, lebih pada pembelajaran pada siswa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di sekolah selama masa pandemi berlangsung. Mulai dari prokes di dalam kelas hingga saat bersama teman-temannya. ”Sudah 1,5 tahun mereka belajar secara daring dari rumah. Jadi di awal PTM ini memang bukan mengejar materi,” tegasnya.
Menurutnya, hari pertama PTM terbilang lancar. Sesuai dengan prediksi tim sekolah. Dselain itu, halaman sekolah yang luas juga sangat membantu pengaturan siswa untuk masuk kelas tanpa menimbulkan kerumunan. Nantinya, PTM akan dievaluasi sebulan sekali berdasarkan perkembangan dan laporan harian dari sekolah penyelenggara.Berdasarkan perkembabgan tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menyikapi dengan mengambil kebijakan tertentu sebagai solusi kalau ada permasalahan.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan mulai kemarin semakin banyak madrasah yang mulai kembali PTM secara terbatas. Sebelumnya sektiar 18 persen madrasah menjalani uji coba PTM terbatas. Program percontohan atau piloting itu berjalan selama dua pekan.
Yaqut menegaskan pelaksanaan PTM secara terbatas di tengah pandemi merujuk pada SKB empat menteri. Di dalam SKB itu diatur bahwa PTM terbatas dapat dilakukan di daerah dengan status PPKM level 1-3 dengan maksimal 50 persen kapasitas kelas. Kemudian untuk jenjang PAUD atau RA maksimal lima orang murid setiap harinya.
Dia menegaskan program vaksinasi untuk pelajar tidak menjadi syarat atau acuan dibukanya kembali PTM terbatas. ’’Meskipun begitu vaksinasi bagi para pelajar terus dilakukan,’’ katanya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR kemarin. Begitupun dengan vaksinasi untuk para guru juga bukan menjadi syarat diperbolehkannya PTM terbatas. Tetapi program vaksinasi bagi guru terus dilakukan.
Yaqut menuturkan Kemenag mengeluarkan kebijakan madrasah yang ingin kembali menjalankan PTM terbatas harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari gugus tugas penangan Covid-19 setempat. Ketentuan ini tidak diatur di dalam SKB empat menteri. Namun Yaqut mengatakan kebijakan tersebut dia ambil untuk meningkatkan rasa keamanan dalam pelaksanaan pembelajaran.
Ketentuan boleh tidaknya madrasah untuk melaksanakan kembali PTM terbatas ada di kantor Kemenag kabupaten dan kota. Kemudian orang tua siswa juga tetap memiliki hak apakah memperbolehkan kembali anaknya untuk mengikuti PTM atau tetap belajar dari rumah. Jadi tidak ada paksaan kepada orang tua untuk anaknya kembali bersekolah di tengah pandemi.
Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag M. Ali Ramdhani mengatakan ada 395.592 orang guru di bawah Pendis Kemenag yang sudah divaksin Covid-19. Kemudian sisanya masih ada 371.130 orang guru lainnya yang masih menunggu jadwal giliran disuntik vaksin.
Terpisah, merespon mulai maraknya penyelenggaraan PTM terbatas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) secara daring dengan kementerian dan Lembaga terkait kemarin (30/8). Dalam rakornas tersebut, KPAI menyampaikan hasil pengawasan PTM dan Vaksinasi Anak usia 12-17 tahun.
Pengawasan PTM sendiri dilakukan di 10 provinsi dan pengawasan vaksinasi anak usia 12-17 tahun dilakukan pada 86.286 anak dari 34 provinsi di Indonesia. Termasuk, 30 pelajar dari Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), yaitu dari singapura dan Filipina. Peserta didik dari SILN Singapura seluruhnya sudah di vaksin, namun yang dari SILN Filipina seluruhnya mengaku belum di vaksin.
Terkait PTM, Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan pengawasan penyiapan buka sekolah pada tahun 2020. Pengawasan ini dilakukan di 49 sekolah di 21 kabupaten/kota, di 9 Provinsi.
Adapun 9 provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jogjakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasilnya, 83,3 persen sekolah tidak siap melaksanakan PTM terbatas. Sisanya, hanya 16,7 persen sekolah yang siap PTM di masa pandemi.
Pengawasan ini pun terus belanjut. Selama Januari-Agustus 2021, KPAI melakukan pengawasan PTM terbatas ke 46 sekolah di 12 kabupaten/kota, di 7 provinsi. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Banten. Dalam pengawasan kali ini, KPAI dibantu mitra di daerah, yaitu KPAD Kota Batam yang melakukan pengawasan di 6 sekolah/madrasah dan KPAD Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan pengawasan di 13 sekolah/madrasah. Ternyata, di tahun ini, sekolah lebih siap melakukan PTM terbatas.
”Adapun hasilnya menunjukkan peningkatan kesiapan PTM yang mencapai 79,54 persen. Yang belum siap hanya 20,46 persen,” tutur Retno.
Retno mengatakan, KPAI mendukung penuh PTM terbatas ini asal memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, sekolah/madrasah harus dipastikan sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas. Termasuk memastikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dapat terpenuhi. ”Jika belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah harus membantu pemenuhannya,” katanya.
Kedua, sekolah/madrasah harus dipastikan vaksinasinya mencapai minimal 70 persen warga sekolah. Mengingat sudah ada program vaksinasi anak usia 12-17 tahun. Menurutnya, jika hanya guru yang divaksin maka kekebalan komunitas belum terbentuk. Sebab, jumlah guru hanya sekitar 10 persen dari jumlah siswa. ”Sementara kekebalan kelompok terbentuk jika minimal 70 persen populasi sudah divaksin, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan dunia, WHO,” tegasnya.
Oleh karena itu, KPAI mendorong Pemerintah Pusat untuk memeastikan percepatan dan penyediaan vakinasi anak merata di seluruh Indonesia. Terlebih, dari survey singkat KPAI, anak-anak yang belum divaksin ternyata belum mendapatkan kesempatan vaksinasi di daerahnya.
Ketiga, pemerintah daerah harus jujur dengan positivity rate daerahnya. Di mana, WHO telah menentukan bahwa positivity rate di bawah 5 persen baru aman membuka sekolah tatap muka. Untuk itu, maka 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) perlu ditingkatkan, bukan dikurangi agar positivity ratenya menjadi rendah.
Kemudian, karena PJJ dan PTM dilaksanakan secara beriringan maka perlu ada pemetaan materi tiap mata pelajaran. Retno meminta agar materi mudah dan sedang di berikan di PJJ dengan bantuan modul. Sementara, materi yang sulit disapaikan saat PTM agar ada interaksi dan dialog langsung antara peserta didik dengan pendidik.
Tak kalah penting, KPAI juga mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM dan Vaksinasi Anak. Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan.
Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat, misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung.
Sementara itu, DPR mengapresiasi langkah pemerintah yang memulai uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun, mereka belum menyatakan dukungan penuh atas PTM tersebut dan masih menunggu hasil evaluasi nantinya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR belum mengambil sikap pasti mendukung atau menolak diadakannya PTM dalam waktu dekat.
“Kita masih memonitor bagaimana hasil kegiatan hari ini (kemarin, Red). Juga tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian peningkatan area tatap muka di zona-zona berikutnya,” jelas Dasco di Kompleks DPR Senayan kemarin.
Dari evaluasi itu, lanjut dia, barulah legislatif akan memutuskan untuk mendukung PTM atau tidak. “Soal mendukung atau tidak mendukung, kita lihat hasil evaluasinya nanti, apakah kemudian efektif atau tidak,” lanjut politisi Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan bahwa uji coba PTM ini cukup baik diadakan jika melihat kondisi darurat pendidikan di Indonesia. Huda mencatat bahwa telah terjadi learning loss yang signifikan dan penurunan tingkat partisipasi kasar siswa. Selain itu, orang tua juga banyak yang tidak siap menggantikan peran guru bagi anak-anak di rumah.
“Kami ingin sampaikan bahwa sudah terjadi darurat pendidikan dan secepatnya perlu dilakukan PTM dan PTM ini sifatnya terbatas,” ujarnya. Terbatas itu, imbuh dia, bisa dengan memberikan opsi belajar tatap muka dua hari dalam seminggu. (tau/lyn/dee/lum/wan/mia/deb/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *