Aktivitas Kota Dikembalikan hingga Pukul 22.00 WIT

Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., didampingi Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol. Gustav R Urbinas, Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM., dan ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Jayapura Yuli Rachman saat memberikan imbauan kepada seorang warga untuk menggunakan masker pada operasi yustisi di Taman Imbi, akhir Juli lalu. (Gratianus Silas/Cepos)

 

Wali Kota Benhur Tomi Mano saat memimpin rapat Pemkot Jayapura bersama Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya dalam evaluasi dan penanganan Covid 19 di Kota Jayapura, di kantor Wali Kota Jayapura, Senin (30/8) kemarin. (Gratianus Silas/Cepos)

*BTM Belum Diperbolehkan, Masih Belajar Daring dari Rumah
JAYAPURA-Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., bersepakat bersama Forkopimda Kota Jayapura, serta seluruh stakeholder terkait lainnya bahwa waktu aktivitas masyarakat dan ekonomi di Kota Jayapura dimulai pada pukul 6.00 WIT hingga 22.00 WIT.
Hal ini disepakati dalam Rapat Pemkot Jayapura bersama Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya dalam evaluasi dan penanganan Covid-19 di Kota Jayapura, di kantor Wali Kota Jayapura, Senin (30/8) kemarin.
“Pelaku usaha mulai dari warung, toko, kafe, restoran, dan sejenisnya diperbolehkan untuk membuka usahanya hingga pukul 22.00 WIT. namun dengan tetap mematuhi dengan ketat protokol kesehatan. Termasuk juga bagi pengelola tempat wisata dan tempat hiburan malam, spa, salon, tempat cukur rambut, bar, yang beroperasi mesti mengikuti instruksi wali kota,” ungkap Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., membacakan kesimpulan Rapat Forkopimda, Senin (30/8) kemarin.
Dengan pembatasan waktu aktivitas yang telah disepakati bersama ini, maka warga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah di atas pukul 22.00 WIT. Kecuali bagi pelayanan kesehatan, tugas yang berkaitan dengan Covid-19, maupun kegiatan pemerintahan yang bersifat darurat (urgent). “Operasi terpadu penertiban kegiatan masyarakat di atas pukul 22.00 WIT akan dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu, mesikipun pemerintah pusat telah memberi sinyal agar belajar tatap muka (BTM) segera dapat dilakukan di sekolah, nampaknya Pemkot Jayapura belum mau terburu-buru. Berdasarkan kesepakatan bersama itu, BTM belum diperbolehkan sepanjang bulan September.
“TK, PAUD, SD, dan SMP tetap belajar daring dari rumah, dimana kita terus melihat perkembangan kasus di September. Kalau kasus terus turun, maka per 1 Oktober BTM kita lakukan khusus SD dan SMP dulu,” jelasnya.
Adapun jikalau di sepanjang Agustus tidak diperbolehkannya ibadah di rumah ibadah, maka pada September, peribadatan di rumah ibadah dapat kembali dilaksankaan. Namun, tentunya dengan tetap ketat menerapkan protokol kesehatan.
“Tempat ibadah dibuka 50 persen, disesuaikan denga kapasitas daya tampung rumah ibadah, serta tetap ketat mengikuti protokol kesehatan dalam peribadatan yang dilakukan,”
Kegiatan resepsi pernikahan dapat kembali digelar di hotel dan tempat lainnya dengan melihat kapasitas daya tampung hotel, dengan maksimal undangan mencapai 100 – 200 orang, serta wajib terapkan protokol kesehatan.
“Setiap penyelenggaraan resepsi pernikahan, olahraga, pertemuan, dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang atau kerumunan wajib mendapatkan izin keramaian dari Polresta Jayapura Kota dan izin aktivitas dari Satgas Covid 19 Kota Jayapura. Kesepakatan ini mulai berlaku 1 September 2021,” tutupnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari, memaparkan bahwa temuan kasus sepanjang Agustus menurun, bila dibandingkan dengan bulan Juli.
“Agustus, ditemukan 1.037 kasus atau rata-rata sehari adalah 36 kasus. Sedangkan di Juli lalu, rata-rata kasus kita per hari itu mencapai 77 kasus. Jadi, turun setengahnya. Angka kematian kita juga menurun, dari 3,3 persen di bulan Juli menjadi 2 persen di bulan Agustus ini. Sementara rt-r0 kita berada di angka 0,46, yang artinya penularan kecil terjadi, meskipun kita tidak boleh lengah,” jelas dr. Ni Nyoman Sri Antari.
“Sementara untuk warga kota yang dirawat di kapal isoter KM Tidar, secara kumulatif sebanyak 37 orang, di mana 8 orang telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan, sehingga kini tersisa 29 orang yang masih dalam perawatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Papua menyebutkan dari evaluasi PPKM yang telah berlangsung kurang lebih dua minggu lebih ini memberikan dampak yang cukup menggembirakan.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule SpOG(K) mengatakan untuk pastinya, evaluasi PPKM masih berkelanjutan sampai dengan 6 Sepetember 2021 mendatang.
“Karena kita mengikuti ketentuan nasional, maka pada 6 september mendatang baru akan ditentukan apakah PPKM ini akan berlangsung atau sebaliknya. Namun bisa kami pastikan bahwa kesimpulan dari PPKM yang telah kita lakukan adalah jika dibandingkan dengan angka rata-rata harian kasus Juli dan Agustus ada penurunan yang signifikan,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (30/8) kemarin.
Diakuinya, rata-rata kasus pada Juli 2021 sebanyak 370 kasus/hari, sementara untuk bulan Agustus sampai dengan saat ini turun menjadi 199 perhari, atau laju kasus harian menurun diangka 46,2%.
“Selain itu angka kematian Covid-19 juga alami penurunan pada bulan Agustus, jika dibandingkan dengan Juli 2021. Dimana dari 393 kematian atau rata-rata 13 kasus kematian perhari turun menjadi 257 kasus atau rata-rata 9 kasus kematian perhari,” sambungnya.
Menurutnya, penurunan juga terjadi pada jumlah pasien yang dirawat sebesar 39 persen. Kasus kesembuhan meningkat 99 persen, berdasarkan RT 0,96 persen ini pihaknya memprediksi bahwa 30 hari ke depan kasus akan mengalami penurunan.
“30 Hari ke depan kasus akan alami penurunan, dengan catatan upaya-upaya penanggulangan tidak kendor, dan dilakukan secara komperhensif dan yang terakhir adalah percepatan vaksinasi harus dilakukan,” terangnya.
Lanjutnya, percepatan vaksinasi harus tetap dilakukan khususnya bagi daerah-daerah pelaksanaan PON XX di bulan Oktober dan Peparnas di bulan November.
“Inilah gambar umum hasil kita, sementara itu saran kami baik Satgas Provinsi kepada Satgas Kabupaten/Kota, yakni bahwa pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota harus tetap memperkuat dan meningkatkan managemen kesehatan.” tambahnya.
Selain itu, melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 di Papua untuk mencapai head immunity terutama pada daerah pada klaster PON XX dan Peparnas XVI, dr. Silwanus menyebutkan harus terus meningkatkan koordinasi, kolaborasi lintas sektor, guna menjaga ketertiban dan keamanan.
“Selain itu perlu juga dilakukan edukasi masif bagi masyarakat, bersama dengan TNI-Polri, bahkan kami juga masih menganjurkan agar pemberlakuan pembatasan harus tetap dilakukan, serta pengetatan akses melalui transportasi udara dan laut, antar kabupaten/kota maupun antar negara RI-PNG,” pungkasnya. (gr/ana/nat) *Judul Sambungan: Tempat Ibadah Dibuka 50 Persen dari Kapasitas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *