Kampung Bermasalah, BLT dan Non BLT Dana Desa Dipending

Lepinus Gombo, SPd, MSi. (Denny/ Cepos )

WAMENA-Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya Lepinus Gombo, SPd, MSi mengungkapkan bahwa penyaluran BLT dan Non BLT Dana Desa masih ada kampung yang mengalami penundaan, meski dananya sudah direalisasikan ke kampung.
Menurut Lepinus Gombo, SPd, MSi, dari 328 kampung penerima BLT dan Non BLT dari dana desa memang sudah dilakukan penyaluran selama 4 hari, akan tetapi masih ada kampung yang harus ditunda pencairannya akibat permasalahan yang ada. Namun nanti akan dijadwalkan ulang setelah diselesaikan permasalahan itu.
“Memang ada beberapa kampung yang bermasalah, sehingga dilakukan penundaan,”ungkapnya Jumat (27/8) kemarin.
Menurutnya, untuk penyaluran pihaknya masih menunggu laporan dari kepala distrik dan kepala kampung, karena sampai saat ini ada kampung yang belum menyelesaikan masalah dengan masyarakat. Namun rata -rata permasalahan yang terjadi ini antara masyarakat dengan kepala kampung, sehingga kepala kampung sebagai pejabat pengguna dana desa bisa memproses, namun konflik dengan masyarakat harus diselesaikan dulu.
“Kami belum bisa memberikan pengantar pencairan dana desa itu kepada kampung yang belum menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat, karena itu juga dilaporkan kepala Distrik jika permasalahan itu diselesaikan dulu baru bisa disalurkan,”jelasnya
Untuk pencairan dana desa tahap I Kata Lepinus Gombo, ini rata -rata sudah 80 persen dicairkan ke Kampung sementara 20 persennya masih bermasalah. Artinya ini adalah masalah internal kepala Kampung dengan masyarakat, mungkin ada warga yang merasa jika pencairan dana sebelumnya tidak jelas atau bagaimana, sehingga mereka datang meminta untuk pencairan ini harus di pending dulu sebelum masalah diselesaikan.
“Rata -rata pencairan sudah berjalan normal, sementara untuk nominal BLT per KK itu Rp 1.800.000 karena pencairannya untuk 6 Bulan, sementara untuk non BLT itu bisa dilihat dari Program dan kegiatan yang sudah dilakukan dalam bentuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” katanya.
Dijelaskan bahwa dalam PKTD itu ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga upah kerja dari masyarakat itu bisa diterima oleh masyarakat langsung. Karena itu, dana di masa Pandemi Covid -19 ini semua masyarakat bisa menerima dana ini baik dalam program kegiatan maupun bantuan langsung tunai, sehingga muaranya langsung ke masyarakat.
“Mungkin ada masyarakat yang punya usaha tapi dalam masa pandemi ini terganggu, sehingga dengan bantuan yang bersumber dari dana desa ini bisa kembali menghidupkan usaha masyarakat di kampung,”bebernya.(jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *