Dua Dekade, Partai Demokrat Nyatakan Tetap Berkoalisi Dengan Rakyat

Pimpinan dan kader Partai Demokrat ketika menyambangi camp pengungsi di Arso Kabupaten Keerom yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Selain mendata jumlah warga, Partai Demokrat juga memberikan bantuan sekaligus mengecek penyebab terjadinya banjir. (Gamel/cepos)

Wakil Ketua II, Yunus Wonda bersama Sekretaris DPD Partai Demokrat, Boy Markus Dawir berdialog dengan para pendemo yang menolak RUU Omnibus Law yang digelar di Taman Imbi beberapa waktu lalu. Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang tak setuju dengan Omnibus Law. (Gamel/cepos)

JAYAPURA – Perjuangan dalam berdemokrasi untuk sebuah tujuan kesejahteraan rakyat memang tak harus selamanya bersama dan satu arah. Penting untuk membangun sebuah semangat baru  di luar sistem guna mengawal jalannya kebijakan dalam pemerintahan. Ini agar pemerintah ikut terkontrol dan tidak kebablasan dalam menerapkan sebuah aturan.

 

Dari pemikiran tersebut secara tegas Partai Demokrat menyatakan akan tetap berkoalisi dengan rakyat. Memperhatikan apa yang diinginkan dan apa yang menjadi isi hati  rakyat untuk diperjuangkan bersama.

“Telah menjadi komitmen bersama bahwa kami akan mengawal kebijakan pemerintah meski tak berada dalam sistem. Kami menyatakan tetap berkoalisi dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Atmosfir ini yang harus dijaga,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Boy Markus Dawir  terkait dua dekade Partai Demokrat saat terkonfirmasi, Jumat (27/8).

 

Berkoalisi agar bisa memastikan bahwa aspirasi masyarakat akar rumput tetap bisa mendapat ruang sekalipun tak sejalan dengan yang diinginkan pemerintah. Pasalnya Partai Demokrat melihat banyak kebijakan pemerintah pusat yang belum sejalan dengan kondisi di daerah, bahkan sampai melahirkan dua regulasi yang berdampak pada kepincangan dalam penerapan aturan.

 

 

Ini ditandai dengan  pemberlakuan Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sementara di Papua juga menerapkan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang akhirnya terkadang berbenturan di lapangan. Disatu sisi Otonomi Khusus memberikan ruang  ditingkat provinsi namun di daerah justru menerapkan UU Nomor 23 tahun 2014.

 

Dua pijakan hukum membuat pemerintah provinsi cukup berhati – hati dalam bekerja dan disini Partai Demokrat masih memegang pendapat untuk penerapan UU Otsus.

 

“Papua memiliki kekhususan dan sepatutnya UU Otsus yang diberlakukan bukan yang lain. Ini akan berkaitan dengan kewenangan tentunya,” jelasnya.

 

 

Dalam dua dekade ini juga Partai Demokrat masih berbicara tentang keadilan dan kedamaian untuk rakyat dimana menurut Boy Dawir jika asas keadilan di Papua terpenuhi maka tidak sulit untuk membangun Papua.

 

Bila keadilan dirasakan tentunya akan dibarengi dengan kedamaian yang dengan sendirinya mendorong aspek ekonomi kerakyatan. Boy menyebut kebijakan lain yang dianggap belum sesuai dengan kondisi di Papua adalah penerapan undang – undang cipta kerja.

 

Undang – undang yang disahkan pada tahun 2020 ini menjadi satu pergumulan partai berlambang mercy yang ikut menolak.

Bersama PKS, Partai Demokrat menyatakan dengan tegas menolak undang – undang cipta kerja karena beberapa alasan. Pertama menulai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, kedua, keluar atau disahkan di tengah pandemic dan ketiga terkesan mengenyampingkan hak – hak kaum pekerja.

 

“Undang – undang ini keluar di tengah pandemic dan seakan melukai hati rakyat yang sedang berjuang melawan covid 19 sehingga pemikiran Partai Demokrat ketika itu adalah seharusnya pemerintah lebih focus pada penanganan pandemi. Undang – undang ini juga terkesan mengesampingkan hak – hak dan kepentingan kaum pekerja dan justru berpihak pada pemodal,” beber Boy.

 

 

Penyampaian ini juga disampaikan Wakil Ketua II DPW Partai Demokrat, Yunus Wonda saat menerima pendemo yang menolak Omnibus Law. Kata Yunus Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang diakui dunia namun selama ini pemilik negeri tidak pernah  menjadi raja  di negeri sendiri. Banyak masyarakat hanya menjadi penonton dan terus tertinggal.

 

“Kami coba menengahi dan mendudukkan masalahnya. Regulasi ini kami anggap tidak berpihak pada masyarakat sehingga kami memposisikan untuk menolak,” tegasnya. Dan yang tak kalah penting terpenting adalah undang – undang ini menggeser semangat Pancasila karena mendorong ekonomi menjadi kapitalistik dan neoliberalisme.

 

 

“Ekonomi yang berlandas Pancasila paling tidak mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan Partai Demokrat melihat negara perlu menghadirkan posisi baik pengusaha, pemerintah dan pekerja sehingga terbangun iklim kerja dan usaha yang harmonis dan saling menghargai,” bebernya. Saat ini kata Yunus pihaknya tengah focus untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dialami rakyat yakni pandemi. Yang dilakukan adalah menyiapkan agenda kegiatan vaksinasi dan menyalurkan bantuan social.

 

“Kemarin teman – teman dari partai mendapat mandat dari DPP untuk ikut memikirkan apa kesulitan masyarakat dan kami ditugaskan untuk mencarikan solusinya sehingga ada bantuan kewirausahaan yang kami berikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) disejumlah titik. Selain itu ada juga sembako yang dibagikan ke warga yang tidak mampu,” tambahnya.

 

 

Diakui dengan adanya pandemic ini memukul semua aspek kehidupan dan jika tak ada kebijakan yang berpihak tentu akan semakin menyulitkan masyarakat untuk bisa bertahan.

 

“Situasi semua sedang sulit tapi kami ingin memastikan bahwa partai kami tidak akan kemana. Sebisa mungkin kami tetap turun, mendampingi, memantau serta meringankan beban karena itulah kami lebih memilih berkoalisi dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kami juga berharap pandemic ini bisa segera berakhir dan kehidupan bisa kembali normal dan ekonomi kembali pulih,” tutup Yunus. (ade/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *