Berdayakan Masyarakat Adat Lewat Pemanfaatan Hasil Hutan

Bupati Keerom, Piter Gusbager didampingi Kepala Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Papua, Yan Yap Ormuseray saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bupati Keerom, Selasa (24/8). (Erik / Cepos)

JAYAPURA-Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua benar-benar serius dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adat dalam pengelolaan hasil hutan (kayu). Bahkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua dalam waktu dekat akan melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Keerom dalam mewujudkan hal tersebut.
Rencananya, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua nantinya akan memberikan pelatihan secara langsung kepada masyarakat adat untuk menciptakan industri mebel dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Keerom.
Kepala Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Papua, Yan Yap Ormuseray mengatakan, bahwa upaya tersebut bagaimana mewujudkan visi dan misi gubernur Papua, Lukas Enembe, Papua bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.
Upaya tersebut juga merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dikerjakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Keerom dengan menyediakan koperasi masyarakat adat di kampung Ampas, Distrik Waris yang mulai memberikan dampak baik terhadap perekonomian masyarakat setempat.
“Kayu linggua kalau dijual di Keerom itu harganya 1 kubik itu 1 juta, dan kalau sudah diolah menjadi bangku satu kubik kayu bisa berharga 16 juta itu contoh kecil, dan harga kemarin juga mereka masih coba-coba dan kalau mengikuti standar harga yang ada mungkin akan jauh lebih jauh dari itu,” ungkap Ormuseray kepada Cenderawasih Pos di sela-sela pertemuan dengan Bupati Keerom di ruang kerjanya, Selasa (24/8).
Ia berharap, apa yang mereka sudah kerjakan di Kampung Ampas dapat dilakukan di Kampung-kampung adat lainnya yang ada di Keerom. Apalagi menurut Ormuseray, upaya tersebut juga dapat mengendalikan laju perambahan hutan di Kabupaten Keerom.
“Dan menurut bapak bupati dalam waktu dekat akan dibuka di tempat lain, ini juga bisa menghasilkan lapangan kerja kepada masyarakat tapi juga bisa mengendalikan laju perambahan hutan. Sehingga kayu-kayu masyarakat selama ini di bawah keluar dengan harga terlalu murah itu bisa dikendalikan dan masyarakat bisa mengelola sendiri sehingga punya pendapatan yang jauh lebih baik,” pungkas Ormuseray.
Sementara itu, Bupati Keerom, Piter Gusbager menyambut baik program tersebut. Bahkan Gusbager meminta agar proses MoU dapat dipercepat. Ia juga mengapresiasi koperasi masyarakat adat yang telah dibangun oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kampung Ampas. Menurutnya, dampak program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Papua di Kampung Ampas selama 2 tahun, mereka berhasil. Dan kita Pemerintah Keerom mengapresiasi itu, dan tidak hanya di Kampung Ampas tapi juga pengembangan tepung sagu di kampung Suskun dan senggi, produk sagu dan kue sudah dihasilkan,” ucap Gusbager. (eri/tri)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *