Harusnya Kadis PU, Bukan Direktur RS Dok II

Jansen Monim. (DOPK/CEPOS)

JAYAPURA – Keputusan Gubernur, Lukas Enembe untuk mengganti  beberapa pejabat di Provinsi Papua, salah satunya Direktur RSUD Dok II Jayapura Drg Aloysius Giay M.Kes mendapat beragam tanggapan. Salah satu yang ikut mempertanyakan adalah anggota Komisi IV DPR Papua, Jansen Monim. Ia mengaku bingung dengan keputusan tersebut mengingat selama ini kinerja mantan kepala dinas kesehatan tersebut cukup baik. Kata Jansen kalaupun dikatakan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, sejatinya hal tersebut sah – sah saja karena menjadi sebuah rumah sakit rujukan perlu dilengkapi dengan fasilitas dan infratsruktur yang baik.

“Alasannya diganti karena lebih  focus pada proyek infrastruktur dan bukan pelayanan medis. Disitu saya menilai apa yang dikerjakan Aloysius sudah bagus dan selama ini pelayanan juga tetap berjalan,” kata Jansen melalui ponselnya, Sabtu (21/8). Lalu fasilitas rumah sakit kita tahu beberapa waktu lalu banyak pasien covid yang tidur sampai ke luar – luar, ini tidak lepas dari kondisi ruang yang tidak mencukupi dan belum siap dan infrastrukturnya memang belum ada namun sedang disiapkan. “Saya melihat dari contoh RS Jantung terpadu sudah 3 tahun diusul tapi tidak pernah  dilirik namun tahun 2020 kemarin barulah pihak rumah sakit dan DPR bantu dorong dan akhirnya selesai,” cerita Jansen.

“Jadi kalau dibilang hanya pikir proyek saya pikir memang harus memikirkan infrastuktur dulu  barulah pelayanan bisa dimaksimalkan dan itu tidak salah,” tambahnya. Pasalnya sebagus apapun tenaga medis jika tak  didukung dengan kondisi bangunan yang layak nanti malah menjadi sorotan. “Jadi sebagus apapun dokter jika infrastrukturnya tidak ada bagaimana mau melayani. Kalau pelayanan mau maksimal ya harus  siapkan infrastrukturnya. Cara berfikirnya harusnya seperti itu,” singgung Jansen.

Ia khawatir dengan pergantian pejabat ini nantinya akan menganggu jalannya system administrasi rumah sakit dan Jansen berpendapat belum tentu pejabat baru bisa. Disini Jansen dulu menyinggung bahwa jika mau dilakukan pergantian seharusnya Kadis PU Provinsi yang diganti. Pejabat yang diduga duduk karena titipan. “Harusnya kepala dinas PU itu yang diganti, coba periksa pekerjaan jelang PON yang sudah dianggarkan tapi masih banyak yang belum diselesaikan dan ini akan jadi masalah karena PON tinggal beberapa hari. Seharusnya Kadis PU itu yang dievaluasi kalau perlu diganti,” singgungnya.  (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *