Sidang Pra Peradilan Polda Tanpa Dihadiri Termohon

Suasana sidang pra peradilan perdana antara Victor Yeimo dengan Polda Papua, yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Kamis (19/8) kemarin.(Gamel Cepos)

 

 

Emanuel Gobay SH., MH

JAYAPURA – Sidang pra peradilan perdana antara Victor Yeimo dengan Polda Papua, Kamis (19/8) akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura. Hanya saja sidang yang dipimpin hakim tunggal Naibaho ini tidak berlangsung lama. Setelah sidang dibuka, hakim kemudian menanyakan soal surat kuasa, sumpah dari pemohon termasuk KTA dan beberapa administrasi lainnya. Namun sidang ini kemudian ditutup untuk dilanjutkan pada sidang berikutnya pada 23 Agustus.
Sidang juga lebih cepat setelah hakim tidak melihat adanya termohon dalam ruang sidang. Disini Emanuel Gobay mengaku kecewa karena pihak termohon dalam hal ini Polda Papua tak hadir. Menurut Gobay ini menunjukkan fakta dimana aparat penegak hukum tidak taat terhadap hukum. “Kami tunggu sebelum jam 10 tapi mereka tetap tidak hadir, harusnya ini bisa dihargai,” ujar Emanuel kepada wartawan saat ditemui usai sidang, kemarin. Kuasa hukum juga meminta kliennya bisa dihadirkan. Dasar gugatan pra peradilan ini lanjut Emanuel adalah berkaitan dengan fakta penangkapan pada 9 Mei lalu yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1981.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua LBH Papua ini juga membeberkan bahwa saat penangkapan Polisi tidak membawa surat tugas dan surat penangkapan ditambah dan penangkapan ini dilakukan oleh Satgas Gakkum Nemangkawi yang tidak pernah disebutkan dalam definisi penyidik yang disebut dalam pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana sehingga dari dasar ini Satgas Gakkum Nemangkawi saat menangkap Victor Yeimo dianggap melakukan tindakan yang illegal.
“Mereka (Satgas Nemangkawi) bukan penyidik dan bukan penyidik pembantu sehingga tidak punya kewenangan menangkap. Lalu soal pemenuhan klien kami sebagai tersangka dimana klien kami punya hak untuk dikunjungi keluarga, mendapatkan akses kesehatan, dikunjungi rohaniawan termasuk dokter dan medis. Ini tidak terjadi sebab penahanannya dilakukan di rutan Mako Brimob,” tambahnya.
Atas dasar tidak terpenuhi hak-hak tersangka dan proses penangkapan yang tak sesuai prosedur menjadi alasan dilakukan pra peradilan. Pihaknya juga meminta majelis melakukan perintah salah satu pasal dalam peraturan Kapolri soal managemen penyelidikan yang menyebutkan dengan tegas bila penangkapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur maka hakim pra peradilan wajib melepaskan terdakwa.
“Kami tegas meminta hakim tunggal untuk menjalankan ketentuan tersebut. Kami juga minta hakim menyatakan bahwa Satgas Gakkum Nemangkawi bukan penyidik dan tidak punya kewenangan menangkap dan kami minta hakim menyatakan penangkapan ini illegal,” pintanya. Viktor Yeimo sendiri dijerat dengan pasal makar, pasal penghasutan, pasal pengrusakan, melawan petugas serta penyertaan. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *