Bersepakat Pelaksanaan PON Tidak Diganggu

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono saat memantau Venue PON Lapangan Mandala, Senin (16/8). (Elfira/Cepos)

JAYAPURA – Menjelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Peparnas XVI Papua 2021. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri yang juga selaku Ketua Kontingen PON XX Papua melakukan peninjaun ke beberapa lokasi Venue yang bermasalah.
Peninjauan yang dilakukan Kapolda bersama pihak terkait untuk memastikan tak ada lagi persoalan lokasi venue saat hari H pelaksanaan PON seperti pemalangan dan lainnya. “Mereka bersepakat pelaksanaan PON tidak akan diganggu,” tegas Kapolda, Kamis (19/8)
Sebagaimana Kapolda sendiri diserahkan tanggung jawab untuk melakukan langkah langkah penegakan hukum terhadap akses pemalangan. Pihaknya juga telah bekerjasama dengan pemerintah provinsi, Sub PB PON, Koni dan Pangdam yang sebelumnya telah mengunjungi semua lokasi venue khusuusnya di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Kunjungan tersebut untuk menguprade masalah yang selama ini tidak ada titik temunya.
“Kita membangun komunikasi intens dengan tokoh masyarakat dan pemilik tanah, alhamdulillah sudah mendapat hasil yang maksimal. Semua tempat yang selama ini terjadi pemalangan bisa dibuka dan mengijinkan pemerintah melaksanakan aktivitas di venue untuk persiapan PON,” jelas Kapolda. Dalam komunikasi dengan pemilik tanah lanjut Kapolda, mereka bersepakat PON tidak akan diganggu.
“Laporan yang kami terima sebelumnya ada 9 lokasi Venue yang bermasalah soal hak ulayat, namun setelah kami melakukan pengecekan dan bertemu langsung dengan masyarakat dan diselesaikan dengan kebudayaan,” kata Kapolda.
Sebelumnya pada Rabu (18/8) Kapolda melakukan peninjauan di Venue Akuatik Kompleks Stadion Lukas Enembe Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Dalam peninjauan tersebut dihadiri pemilik hak ulayat tanah di Kampung Harapan yakni Jack Orare, Erik Ohee, Dikson Ohee dan Yanto Ohee.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda selaku Ketua Kontingen PON XX Papua berharap pembangunan tidak boleh terganggu khususnya saat pertandingan dilaksanakan nanti. Untuk permasalahan tanah yang 8 hektar nanti bisa koordinasikan dengan Biro Hukum Pemprov Papua dan Dit Reskrimum Polda Papua.
“Mekanisme penyelesaian permasalahan ini jangan sampai melanggar hukum, karena sebelumnya saya bersama Pangdam XVII/Cenderawasih dan Ketua PB PON sudah mengecek venue-venue yang bermasalah dan dari Pemda akan memberikan uang permisi. Untuk teknis pembagiannya nanti akan diatur pihak Pemda,” jelasnya.
Selain itu, Polda Papua juga akan bantu dorong ke Pemerintah Provinsi dengan mengutamakan pendekatan Budaya. (fia/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *