Ratusan Korban Banjir Bandang Tagih Janji Bupati

Ratusan warga Sentani yang tergabung dalam Forum Peduli Kemanusiaan Banjir Bandang Sentani 16 Maret 2019 saat melakukan aksi demo di depan pintu masuk Kantor Bupati Jayapura, Rabu, (18/8). (Robert Mboik Cepos)

Mereka Minta Pembangunan Rumah bagi Korban Banjir Segera Diwujudkan

SENTANI- Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Kemanusiaan Banjir Bandang Sentani, 16 Maret 2019 lalu, kembali melakukan aksi demonstrasi di depan pintu masuk Kantor Bupati Jayapura, Rabu (18/8). Aksi kali ini menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura untuk segera mewujudkan pembangunan rumah bagi korban bencana banjir bndng di wilayah Danau Sentani.
Koordinator massa, Manase Taime mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya itu, hanya ingin menuntut dan menagih janji Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si yang sebelumnya berjanji untuk menyalurkan dana pembangunan rumah kepada masyarakat untuk dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat adat selaku korban bencana banjir.
“Kami mau menagih janji bupati karena sebelumnya bupati sampaikan bahwa dana akan diserahkan langsung kepada ondoafi di kampung untuk bersama-sama masyarakat mengerjakan rumah yang menjadi korban dari banjir 2019 Maret, tapi kami tunggu-tunggu sampai hari ini tidak dilakukan,”ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemkab Jayapura segera merealisasikan pembangunan rumah yang sudah dijanjikan itu terhadap seluruh korban bencana banjir bandang yang ada di wilayah Danau Sentani.
“Intinya kami meminta sebelum PON, rumah-rumah yang ada di Danau Sentani yang atapnya sudah karat, harus diganti baru, ” ujarnya.
Aksi demo kali ini mendapat pengawalan ketat dari Polres Jayapura. Sejumlah anggota tampaknya bersiaga di lokasi tempat demo itu. Aksi demo ini tidak berlangsung lama karena langsung dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian karena tidak mengantongi izin.
Namun sebelum mereka dibubarkan, polisi memberi kesempatan kepada pemerintah dalam hal ini BPBD untuk menjelaskan, kegiatan yang sudah mulai dilaksanakan oleh BPBD sehubungan dengan apa yang menjadi tuntutan mereka.
Kapolres Jayapura, AKBP. Fredrickus Williamson Agusthinus Maclarimboen, mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan pembubaran paksa terhadap para peserta aksi karena mereka tidak mengantongi surat izin. Selain itu, saat ini Kabupaten Jayapura juga masih menerapkan status PPKM level 4. Selain itu, karena saat ini juga masih dalam pandemi Covid-19, tidak diperkenankan kepada masyarakat untuk berkerumun.
Namun terkait dengan tuntutan mereka, pihaknya sudah memfasilitasi agar Pemkab bisa menemui mereka.
“Kalau mereka mau menyampaikan aduan terkait pelanggaran atau korupsi, yang ada di Pemkab Jayapura silakan. Mekanismenya silahkan jalan,”pungkasnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *