Tagih Janji Bupati, Korban Banjir Bandang Kembali Beraksi

Ratusan warga Sentani yang tergabung dalam Forum Peduli Kemanusiaan Banjir Bandang Sentani 16 Maret 2019 saat melakukan aksi demo di depan pintu masuk Kantor Bupati Jayapura, Rabu (18/8). (Robert Mboik Cepos)

 

SENTANI- Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum peduli kemanusiaan banjir bandang Sentani, 16 Maret 2019 kembali melakukan aksi demonstrasi di depan pintu masuk Kantor Bupati Jayapura, Selasa (18/8). Aksi kali ini menuntut Pemkab Jayapura untuk segera mewujudkan pembangunan rumah bagi korban bencana 2019 di daerah Danau Sentani.
Koordinator massa, Manase Taime mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya itu, hanya ingin menuntut dan menagih janji dari Bupati Jayapura Mathius awoitauw, yang sebelumnya berjanji untuk menyalurkan dana pembangunan rumah kepada masyarakat untuk dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat adat selaku korban bencana banjir bandang di Sentani pada Maret 2019 lalu.
“Demo hari ini kami mau menagih janji Bupati karena sebelumnya dia sampaikan bahwa dana akan diserahkan langsung kepada ondoafi di kampung untuk bersama-sama masyarakat mengerjakan rumah yang menjadi korban dari banjir 2019 Maret, tapi kami tunggu-tunggu sampai hari ini tidak dilakukan,”ungkapnya.
Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah Kabupaten Jayapura segera merealisasikan pembangunan rumah yang sudah dijanjikan itu terhadap seluruh korban bencana banjir bandang yang ada di wilayah danau Sentani secepatnya.
“Intinya kami meminta sebelum PON rumah-rumah yang ada di danau Sentani yang sengk-nya sudah karat, harus diganti baru, ” ujarnya.
Aksi demo kali ini mendapat pengawalan ketat dari Polres Jayapura. Sejumlah anggota tampaknya bersiaga dilokasi tempat demo itu dilaksanakan. Aksi demo ini tidak berlangsung lama karena langsung dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian karena masa peserta aksi tidak mengantongi izin.
Namun sebelum mereka dibubarkan, polisi memberi kesempatan kepada pemerintah dalam hal ini BPBD untuk menjelaskan, kegiatan yang sudah mulai dilaksanakan oleh BPBD sehubungan dengan apa yang menjadi tuntutan mereka. (roytho).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *