Pendekatan Budaya dan Kultur Diutamakan Atasi Pemalangan Venue PON

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triono dan Bupati Jayapura saat meninjau Gor Toware dan berkomunikasi dengan pemilik hak ulayat, Senin (16/8). (Elfira/Cepos)

JAYAPURA – Pekan Olahraga Nasional (PON) tinggal menghitung hari, dilain sisi masih terjadinya pemalangan di lokasi lokasi venue baik yang ada di Kota Jayapura ataupun di Kabupaten lainnya. Terkait dengan pemalangan Venue PON tersebut, Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih punya cara tersendiri untuk menyelesaikannya.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan, apabila terjadi pemalangan maka upaya yang akan dilakukan yakni mengedepankan pendekatan budaya dan pendekatan kultur.
“Kami sudah ingatkan kepada masyarakat untuk tidak melanggar hukum lain, dilain sisi kami mengedepankan pendekatan budaya dan itu menjadi pegangan kita,” kata Kapolda yang didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih saat meninjau beberapa Venue PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Senin (16/8)
“Kita tidak mau gara gara penegakan hukum justru membuat persoalan lain, sehingga kami kedepankan pendekatan kultur dan budaya,” sambungnya.
Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triono menyampaikan, kedepan tidak ada lagi masalah pemalangan dan lainnya. Sebagaimana sudah ada solusi sehingga PON bisa berjalan baik. “Soal pemalangan sudah diselesaikan,” kata Pangdam singkat.
Secara terpisah, Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto mengatakan, pembayaran hak adat yang belum dibayarkan oleh pemerintah provinsi, pemalangan di beberapa Venue di Kabupaten Mimika serta permasalahan Venue Aquatic yang masih menunggu pembayaran hak ulayat dan permasalahan pada jalan alternatif masih adanya pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar lokasi.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Polda Papua telah membentuk tim penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan pada Venue yang belum tuntas dan melakukan asistensi tuntutan oleh masyarakat,” ucap Wakapolda saat rapat koordinasi membahas percepatan penyelesaian masalah pertanahan di lokasi pembangunan venue penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI tahun 2021. (fia/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *