DPRP Diminta Bentuk Pansus

Nioluen Kotouki. (Yewen/Cepos)

*Eksekutif Harus Jelaskan, SILPA Rp 3,2 Triliun Digunakan untuk Apa

JAYAPURA-Pimpinan Dewan Perwakikan Rakyat Papua (DPRP) didesak untuk segera membentuk Pansus DPRP mengenai dana hibah untuk KONI Papua dan PB PON Papua maupun dana SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2020.
Hal ini didesak Anggota Fraksi Gabungan I Keadilan Nurani Dewan Perwakilan Rakyat (DPRP) Papua, Nioluen Kotouki, saat dihubungi Cenderawasih Pos melalui selulernya, Minggu (15/8)
“Menyangkut stetmen yang disampaikan pak Ketua DPRP mengenai dana SILPA dan hibah dana KONI dan PB PON serta Peparnas itu, saya melihat memang eksekutif itu harus paham bahwa DPR ini tugas dan fungsinya ada pengawasan dan badjeting dan jangan kita ini jadi bantal cap dan sidang LKPJ ditunda itu sudah benar dan sekarang eksekutif harus jelaskan ke DPRP bahwa SILPA Rp 3,2 Triliun itu digunakan untuk apa dan sisanya di kas itu tinggal berapa ini harus dijelaskan sebelum sidang perubahan,” Ungkap
Dirinya mengatakan materi LKPJ Gubernur Tahun 2020 sama sekali tidak jelas karena tidak ada totak anggaran dan jumlahnya sama sekali tidak ada. Menurutnya hal ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan dan kedepannya laporan harus jelas.
“Dana hibah PB PON, KONI dan Peparnas itu di LKPJ tidak muncul sehingga jangan jadikan DPRD ssbagai bantal cap dan tidak ada pertanggungjawaban ke rakyat melalui DPR, mau tanggungjawab kesiapa,” bebernya.
Kotouki juga meminta agar pimpinan DPR Papua membuka Bamus dan membentuk Pansus agar dapat melakukan penelahan terhadap kerja dana hibah sejauh mana sehingga adanya tranfaransi dan akuntabel.
“Saya lihat pak ketua DPRP sudah tegas sehingga anggota juga harus tegas untuk menyampaikan apa yang menjadi hak rakyat dan kita berikan semua, saya lihat materi LKPJ ini semua kosong, dibangun dimana, nilainya berapa dan ini tidak muncul semua,” tegasnya. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *