Pansus DPRD Dorong Percepatan Penetapan RPJMD

Johan Paulus, SE. (Sulo/Cepos )

MERAUKE-Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Kabupaten Merauke yang dibentuk untuk membahas masalah rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2025 mulai melakukan rapat dengan Tim Penyusun yang diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Merauke dengan penangungjawab Sekda di ruang sidang DPRD Kabupaten Merauke, Jumat (13/8) kemarin.
Ketua Pansus B DPRD Kabupaten Merauke Johan Paulus, SE, ditemui media ini seusai menggelar rapat tersebut mengungkapkan bahwa dalam rapat yang berlangsung sekitar 2 jam ini ada banyak hal harus dilihat. Bahkan menurutnya, pembahasan sempat berjalan alot. Ini karena RPJM ini nantinya harus berpijak pada KLHS dan rancangan teknokrat.
“Dari situlah baru nanti ada rancangan awal RPJMD. Karena RPJMD ini merupakan dokumen yang memuat tentang visi misi bupati dan penjabarannya,” katanya.
Johan Paulus menjelaskan bahwa dalam rapat dengan tim penyusun ini juga banyak masukan yang disampaikan teman-teman anggota dewan dalam rangka pembobotan dari RPJMD itu sendiri. Dikatakan, nantinya setelah RPJMD ini jadi maka akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dari OPD setiap tahun.
Dikatakan, setelah selesai dibahas dengan dewan maka selanjutkan akan dilakukan konsultasi dengan gubernur cq Bappeda Provinsi. Setelah konsultasi maka akan dilakukan Musrenbang.
“Setelah Musrenbang kemudian kita paripurna,” jelasnya.
Namun sebelum dibawa ke provinsi, sebut Johan Paulus, akan ada penandatangan nota kesepahaman yang akan dilakukan bupati Merauke dengan pimpinan DPRD Kabupaten Merauke yang rencananya akan dilaksanakan Senin (16/8).
Sesuai ketentuan, ungkap Johan Paulus, rancangan RPJMD ini seharusnya sudah ditetapkan 40 hari setelah pelantikan kepala daerah. Sebab, penyusunan rancangan perubahan APBD 2021 maupun penyusunan rancangan APBD 2022 mendatang semuanya harus sesuai dengan visi misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut.
“Karena itu, kami dari Pansus Dewan mendorong untuk proses ini segera dilakukan untuk dapat dilakukan penetapan sebelum September. Karena untuk dilakukan perubahan anggaran dan penyusunan APBD 2022, RPJMD ini harus ditetapkan terlebih dahulu,” pungkasnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *