Dinilai Tidak Relevan Lagi, Sejumlah Perda Akan Direview

Pembahasan sejumlah Raperda Komisi II DPRD Biak Numfor dengan beberapa OPD terkait di ruang rapat Bapenda, Kamis (12/8) kemarin. (Fiktor/Cepos)

BIAK-Pemerintah Daerah dan Komisi-Komisi DPRD Biak Numfor mulai melakukan pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan diajukan dalam sidang non APBD tahun 2021. Bahkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan bakal reviuw kembali, bahkan akan ditiadakan.
Pasalnya, dari sejumlah Perda retribusi dan pajak daerah yang telah ditetapkan di tahun-tahun sebelumnya ada sudah tidak ada objeknya, sehingga tidak bisa dilakukan lagi pungutan. Demikian halnya, Perda-Perda itu juga dinilai tumpang tindih dengan kewenangan yang lebih tinggi di atasnya, termasuk sudah dilarang melakukan pungutan.
Misalnya saja, untuk Perda penarikan biaya penerbitan dokumen kependudukan dilarang dilakukan pungutan, demikian halnya dengan pajak atau retribusi minuman beralkohol juga tidak diperbolehkan atau jika dilakukan maka terjadi tumpang tindih antara kewenangan pusat dan daerah.
“Banyak Perda yang akan dievaluasi kembali, ya direvitalisasi karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Ada juga Perda yang tumpang tindih dengan kewenangan yang lebih tinggi dan sejumlah lainnya, dalam pembahasan bersama dengan komisi-komisi DPRD hal ini menjadi perhatian serius kami untuk dievaluasi,” ujar Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Samuel Rumaikeuw, SH kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/8) kemarin.
Selain itu, lanjutnya, di sejumlah Raperda yang disiapkan terkait dengan pajak dan retribusi daerah akan lebih fokus pada objek-objek yang bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, secara khusus lagi di sejumlah OPD yang dinilai potensial dalam memberikan konstribusi pendapatan, baik dari sisi pajak maupun retribusi.
“Banyak potensi yang bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah namun masih kurang maksimal dikelola, untuk itu dalam hearing dan pembahasan dengan DPRD Biak Numfor, hal ini menjadi perhatian serius kami. Setelah itu hasilnya akan dirampungkan dan selanjutnya dibawa dalam sidang non APBD di DPRD Biak Numfor,” pungkas Rumaikeuw.(itb/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *