Tahap 3 Lokasi Pergeseran Pemkab Jayawijaya Dibayarkan

Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi, SH, M.Hum saat membayar tahap 3 lokasi pergeseran Kabupaten Jayawijaya ke Distrik Muliama kepada perwakilan 9 Pemilik Hak Ulayat.(Denny/ Cepos)

WAMENA-Pemda Jayawijaya merealisasikan pembayaran pembebasan lahan tahap ketiga kepada warga Distrik Muliama. Dimana lokasi itu akan digunakan untuk pemindahan Kabupaten Jayawijaya, jika usulan Kota Madya Wamena diusulkan untuk dibentuk, sehingga lokasi ini diperlukan untuk membangun fasilitas pemerintahan yang baru.
Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi, SH, M.Hum mengungkapkan bahwa kompensasi lokasi pergeseran kantor Pemkab Jayawijaya di Distrik Muliama, khususnya di Bukit Konam, sudah dibayarkan secara bertahap sejak tahun 2015. Untuk tahap pertama Rp 3 Miliar, untuk tahap kedua tahun 2017 sebesar Rp 3, 25 Miliar dan untuk tahap tiga dibayarkan Selasa (10/8) kemarin sebesar Rp 1,05 Miliar.
“Total yang sudah dibayarkan Kompensasi lokasi pergeseran Kabupaten jayawijaya sebesar Rp. 7,3 Miliar, dari harga sebenarnya Rp 10 Miliar yang harus dibayarkan pemda Jayawijaya kepada 9 pemilik hak ulayat lahan itu,”ungkapnya selasa (10/8) kemarin.
Menurutnya, pemerintah berharap dengan pembayaran itu, maka masyarakat bisa mengatur anggaran itu secara baik, khusus peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi mereka sebagai penerima kompensasi itu. Ia juga mengaku jika tadi dalam dialog sempat ada sedikit beda pandangan dari intelektual yang ada disana tentang beberapa permasalahan, sehingga itu akan menjadi bahan untuk didiskusikan kemudian.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiam Pemda Jayawijaya Lydia Logo, STTP mengakui jika untuk harga tanah pergeseran ini Rp 10 miliar dengan luasan 210 Hektar ini sudah dibayarkan 3 tahap dengan total anggaran Rp 7.300.000.000 sisanya Rp.2.700.000.000, untuk harga Rp 10 miliar merupakan komitmen awal di tahun 2013 dengan bupati yang terdahulu tanpa melihat luasan sebelum dilakukan pengukuran.
“Tahun 2013 itu ada komitmen dengan adanya wacana pergeseran Kabupaten jayawijaya dari jayawijaya ke Distrik Muliama, sehingga kesepakatan pemerintah dengan 9 pemilik hak ulayat, dilihat dari beban anggaran APBD sehingga 10 Miliar itu disepakati,”bebernya.(jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *