Penerapan Disiplin Masyarakat, 4 Wilayah Disekat

Aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP saat melakukan penyekatan di Jalan Ahmad Yani, Distrik Jayapura Utara, tepatnya depan Hotel Triton, Rabu (11/8) malam. Insert, suasana penyekatan yang dilakukan di batas kota, Waena, Distrik Heram. (JSM Papua for Cepos)

JAYAPURA-Mulai tanggal 11 Agutus 2021, penegakan disiplin Prokes Covid-19 khususnya di area PPKM Level 4 akan dilaksanakan oleh Satgas Covid-19.
Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua, William R. Manderi menjelaskan, menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 440/8963/SET, tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 Papua maka dilakukanlah pendisiplinan masyarakat oleh Satgas Covid-19.
“Khusus operasi penyekatan akan dimulai pada malam hari sesuai jam operasional yang telah diatur melalui ketentuan yang ada tertanggal 11 Agustus 2021 di beberapa area di antaranya Batas Kota Waena, PTC, Taman Imbi dan Jembatan Merah,” katanya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Rabu (11/8) kemarin.
Diakuinya, penegakan disiplin juga akan dilakukan di area pintu masuk Bandara Sentani dan Perbatasan Negara Skouw guna membatasi mobilsasi orang untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Papua.
“Semua ini kami lakukan guna memutuskan rantai penyebaran Covid-19, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat yang mulai kendor akhir-akhir ini,” pungkasnya.
Sementara itu, rencana pemerintah mencoret angka kematian karena Covid-19 dalam evaluasi penanganan pandemi menuai sorotan. Sebab langkah pemerintah ini dinilai diambil tanpa dasar kajian ilmiah.
Sorotan terhadap rencana pemerintah itu disampaikan anggota Komisi IX DPR (membidangi kesehatan) Netty Prasetiyani Aher.
Menurut dia, angka kematian adalah indikator penting dan harus dihitung dalam penanganan pandemi Covid-19. “Pastikan setiap kebijakan harus ada landasan ilmiahnya. Jangan asal gampangnya saja,” katanya kemarin (11/8).
Netty mempertanyakan standar yang digunakan pemerintah ketika mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19. Jika alasannya karena data kematian menyebabkan distorsi, maka proses input dan sistemnya harus dibenahi. Jika ada masalah data, dia yakin bukan hanya pada angka kematian, tapi statistik data juga perlu dipertanyakan.
Angka kematian, kata Netty, dapat memberi gambaran tingkat keparahan pandemi di suatu daerah dan bagaimana sistem kesehatan merespon kondisi tersebut. Justru berbahaya, jika data kematian dikeluarkan dari indikator, karena dapat melenakan para pengambil kebijakan. “Seolah kondisi aman dan terkendali, padahal mengandung bom yang siap meledak,” ungkapnya.
Menurut Netty, kebijakan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 harus menjadi kode keras bagi pemerintah agar mengembalikan penanganan pandemi kepada pihak atau lembaga kredibel.
Politisi PKS itu menegaskan bahwa leading sector penanganan pendemi adalah Kemenkes dan Satgas Covid-19. Jangan serahkan urusan bencana kesehatan kepada pihak atau lembaga yang bukan bidangnya.
Netty meminta agar pemerintah tidak membuat kebijakan pandemi yang tidak berdasar. Penanganan pandemi menyangkut keselamatan ratusan juta rakyat. Jika salah dalam membuat kebijakan, taruhannya adalah nyawa rakyat. “Tolong selipkan jiwa welas asih, empati dan kasih sayang dalam memutuskan setiap kebijakan,” tegasnya.
Rencana pemerintah menghapus angka kematian dalam evaluasia penanganan pandemi Covid-19 disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pertimbangan pemerintah karena adanya kesalahan dalam memasukkan data kematian di sejumlah kabupaten atau kota. Adanya kesalahan memasukkan data kematian itu, mengganggu penilaian evaluasi PPKM.
Idealnya ketika ada kesalahan dalam memasukkan data kematian, sistem memasukkan data kematian tersebut diperbaiki. Sehingga tidak terjadi kesalahan input data lagi. Tetapi ini pemerintah justru menghapus data kematian dalam evaluasi penanganan Covid-19.
LaporCovid-19 mendesak agar pemerintah tidak mengabaikan data kematian sebagai indikator evaluasi pemberlakukan PPKM. Analis Data LaporCovid-19 Said Fariz Hibban menyatakan data perlu diketahui warga agar tidak abai risiko. “Pemerintah wajib membenahi teknis pendataan, serta memasukan data kematian probabel, bukan menghilangkannya,” ungkapnya.
Dia menegaskan data kematian tidak patut dihilangkan. Sikap pemerintah ini patut dipertanyakan. “Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah,” beber Said.
Data kematian yang tidak akurat, menurutnya, seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. Said menekankan pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat. “Apalagi, data kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19,” ujarnya.
Menurit pantauan LaporCovid19 jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah. Ada lebih dari 19.000 kematian akibat Covid-19 yang dilaporkan pemda namun tidak dicatat pemerintah pusat. “Pemerintah juga seharusnya mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable agar masyarakat memahami secara lebih akurat dampak pandemi yang terjadi,” ungkapnya. .
Di sisi lain, jumlah kematian yang terjadi di luar rumah sakit belum tercatat secara baik dalam sistem pencatatan milik pemerintah. Padahal, berdasar data yang dikumpulkan tim LaporCovid19, banyak warga yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah atau tempat lain.
Sejak awal Juni hingga 7 Agustus 2021, tim LaporCovid19 mencatat sedikitnya 3.007 warga meninggal di luar rumah sakit. “Jumlah kematian yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih banyak karena data itu baru berasal dari 108 kota/kabupaten di 25 provinsi,” tuturnya.
Sementara itu dari BNPB sendiri masih melakukan analisis data kematian dalam penanganan pandemi Covid-19. Seperti dalam paparan yang disampaikan Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah dalam peluncuran Program Keluarga Tangguh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Jakarta kemarin (11/8).
Dalam paparannya kasus kematian tertinggi Covid-19 terjadi pada Juli 2021 lalu sebanyak 35.629 kasus. Angka ini naik sekitar 255 kali lipat dibandingkan data Maret 2021 atau bulan pertama Covid-19 melanda Indonesia. Pada Maret tahun lalu angka kematian Covid-19 di Indonesia tercatat ada 136 kasus.
Dewi mengatakan puncak kasus Covid-19 terjadi pada 24 Juli lalu. Pada saat itu ada 574 kasus aktif. Angka ini tiga kali lipat dari kasus aktif periode sebelumnya. ’’Sekarang sudah turun 23 persen dari puncak yang terjadi di akhir Juli 2021 lalu,’’ tuturnya. Dia menjelaskan jumlah kasus aktif itu menunjukkan jumlah orang yang sedang sakit. Baik itu yang butuh penanganan di RS, isolasi mandiri, maupun karantina terpusat.
Dia menambahkan di Juli ini kasus melandai. Tetapi kasus kematian justru meningkat. Setelah dilakukan analisa, kebanyakan kasus kematian karena keterlambatan penanganan di RS. Kebanyakan kasus meninggal adalah gejala berat dan kritis serta meninggal saat berada di ruangan IGD.
’’Ini artinya pasien tersebut datang dalam kondisi parah,’’ tuturnya. Untuk itu isolasi mandiri harus tetap dalam pemantauan dokter. Sehingga tidak lagi ada kasus pasien kritis dibawa ke RS. Saat itu banyak pasien dengan saturasi oksigen sudah di bawah 80 persen dilarikan ke RS kemudian tidak tertolong.
Banyak Anak Jadi Yatim Piatu
Tingginya angka kematian akibat pandemi Covid-19 memunculkan persoalan baru. Yaitu banyaknya anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat Covid-19. Kementerian Agama (Kemenag) mengajak lembaga zakat menggulirkan program orang tua asuh.
Data dari Kementerian Sosial yang dilansir beberapa waktu lalu menyebutkan ada 11.405 anak yang menjadi yatim piatu karena orangtuanya wafat akibat Covid-19. Bahkan di Provinsi Jawa Timur saja diperkirakan ada 5.733 anak yatim piatu karena orangtuanya meninggal akibat terpapar Covid-19.
Seruan supaya lembaga zakat aktif menjalankan program orang tua asuh itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Tarmizi Tohor. ’’Saat ini perlu program orang tua asuh. Khususnya kepada anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19,’’ katanya dalam peluncuran Program Keluarga Tangguh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Jakarta kemarin (11/8).
Tarmizi mengatakan anak-anak yatim piatu tersebut harus mendapatkan bantuan dan perlindungan. Tidak bisa dibiarkan hidup sebatang kara. Apalagi dia tengah pandemi Covid-19 yang masih belum reda seperti sekarang ini. Dia menyampaikan keprihatinan terhadap fenomena ini.
Melalui program orang tua asuh, masa depan anak-anak itu bisa tetap dijaga. Khususnya soal jaminan untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dia mengapresiasi program IZI yang juga bergerak di bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa. Dia berharap program ini dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat lainnya.
Tarmizi juga menyampaikan anak-anak yatim piatu itu juga membutuhkan bantuan pendampingan psikologi. ’’Mereka sekarang terganggu psikologinya. Butuh bimbingan khusus,’’ katanya. Dengan adanya bimbingan psikologi yang baik, mereka bisa menjalani kehidupannya seperti sediakala meskipun sudah ditinggal kedua orangtuanya.
Dia lantas berpesan kepada seluruh lembaga zakat untuk cermat dalam menggunakan data. Khususnya data masyarakat miskin atau yang terdampak pandemi Covid-19. Sehingga penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Tarmizi mengatakan lembaga zakat bisa menggunakan data yang ada di Kementerian Sosial.
Selain itu dia juga menyampaikan lembaga zakat bisa langsung ke lapangan untuk menggali data masyarakat terdampak pandemi. Tetapi dia mengingatkan supaya turut mengajak tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat untuk pendataan. Kemudian dia juga menyampaikan di perkotaan banyak orang miskin yang rentan tidak mendapatkan bantuan sosial di masa pandemi ini. Penyebabnya mereka merantau ke kota tanpa memiliki dokumen kependudukan yang komplit. ’’Mereka ini perlu kita bantu juga,’’ jelasnya.
Dirut IZI Wildhan Dewayana mengatakan siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah maupun lembaga zakat lainnya untuk penanganan pandemi Covid-19. Termasuk juga membantu nasib para anak-anak yang menjadi yatim piatu di tengah pandemi ini.
Dia mengatakan dari periode Maret 2020 sampai Juli 2021 telah menyalurkan Rp 4,3 miliar khusus untuk penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan untuk penyaluran secara umum mencapai 138 miliar. ’’Ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat,’’ katanya.
Wildhan mengatakan pada fase kedua penyaluran bantuan ini diharapkan bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Dia menargetkan bisa membantu 17 ribu keluarga di seluruh Indonesia. Bantuan mulai dari beasiswa pendidikan, pangan, dan bidang kesehatan. Dia berharap masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan lebih baik.
Sementara itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya, membuat Protokol Tata Kelola Data dan Protokol Pengasuhan Bagi Anak Tanpa Gejala, Anak Dalam Pemantauan, Pasien Anak Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Anak dengan Orangtua/Pengasuh/Wali Berstatus Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Orangtua Yang Meninggal Karena Covid-19.
“Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat melindungi hak anak, termasuk mereka yang ditinggalkan orangtuanya akibat pandemi Covid-19,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga.
Disamping itu, pihaknya pun telah mengirimkan surat edaran kepada 34 pemerintah provinsi terkait penyusunan data terpilah khusus anak yang terpisah karena orangtuanya melakukan isolasi mandiri dan/atau meninggal dunia. Tujuannya, agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendampingan dan dipastikan mendapatkan hak pengasuhan.
Lebih lanjut, Menteri Bintang menjelaskan, saat ini Kemen PPPA telah menyiapkan layanan pengaduan tingkat nasional. Masyarakat bisa melakukan pengaduan bila menemuk kasus anak yang orang tuanya menjnggal akibat Covid-19 melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 dan WhatsApp 08111-129-192.
“Kami juga secara intens melakukan rapat koordinasi penanganan kasus anak yang ditinggalkan orangtuanya karena Covid-19, termasuk menguatkan sistem rujukan layanan,” paparnya.
Selain melakukan berbagai upaya penanganan, lanjut dia, KemenPPPA juga memprioritaskan upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan kembali gerakan #BERJARAK yang bertujuan memastikan perempuan dan anak aman serta terlindungi dari bahaya Covid-19. Tak hanya itu, mereka juga harus terpenuhi hak-haknya di keluarga, rumah, dan lingkungannya.
Upaya lainnya, dengan mengoptimalkan peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Menurut Bintang, PATBM dapat memberikan peran dalam upaya perlindungan anak serta membantu keluarga melakukan adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Covid-19. Karena PATBM yang paling mengetahui kebutuhan sekaligus paling mengenal anak-anak yang berada dalam lingkungannya. Termasuk, mengawal fungsi pengasuhan anak jika menemukan anak yang terpisah dengan orangtuanya karena orangtuanya terpapar Covid-19.
“Tak kalah penting, upaya pencegahan dengan mengoptimalkan peran keluarga,” tegasnya.(ana/gin/nat/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *