Bupati Nduga: Pimpinan SKPD, Kadistrik dan Kepala Kampung Tidak Boleh Tabrak Aturan

Bupati Kabupaten Nduga menghadiri sekaligus membuka kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakatan, seperti RT, RW , PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna di aulah serba guna di Keneyam, pekan kemarin

KENEYAM- Untuk meningkatkan kinerja dan mensosialisasi aturan baru Kementrian Desa guna pemutahiran data penduduk desa di seluruh Indonesia, maka pemerintah Kabupaten Nduga terlebih dulu mensosialisasikan aturan dan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat oleh kementrian desa tersebut.
Acara sosialisasi ini dilakukan di aula serba guna di Kota Keneyam dihadiri bupati, sekda, asisten II dan seluruh kepala dinas, badan, kantor serta pegawai dan seluruh kepala distrik, kepala lampung se Kabupaten Dduga,
Acara yang diselenggaran oleh Dinas BPMK Kabupaten Nduga ini dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Nduga
Dalam sosialisasi Peraturan Kementrian Desa itu bupati menyelaskan, pemerintahan sekarang beda dengan pemerintahan dulu, dimana sekarang ini semuah aturan baru, maka para kepala SKPD, Kepala distrik, kepala kampung harus mengetahui dan mengikuti aturan yang ada. “ Tidak boleh bapak ibu tabrak aturan, jadi sosialisasi ini sangat penting, maka bagi yang ikut tolong sampaikan atau sosialisasikan lagi kepada yang belum ikut dan terjemahkan informasi ini dengan baik agar kita bisa ikuti aturan,” jelasnya.
Bupati juga menyampaikan terimakasi kepada Dinas BPMK yang telah mengadakan adakan kegiatan sosialisasi ini yang akan membawa perubahan dalam sistim pengelolaan data dan pemutahiran data.
Bupati juga minta kepada dinas terkait untuk terus programkan sosialisasi atau Bimtek di lapangan atau distrik dan kampung.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas BPMK Makla Gwijangge,S.Sos menjelaskan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kepala distrik, kepala kampung untuk mengetahui sistim pengelolahan pemerintahan distrik dan kampung.” Karena jika tidak disosialisasi sistim baru maka kami pemerintah Kabupaten Nduga bisa ketinggalan, maka kita sebagai disnas terkait perlu sosialisasi aturan baru agar kita bisa melaksanakan pemerintahan di lapangan dengan baik,” ujarnya.(Humas kab Nduga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *