Gubernur Lingkari Dua Nama Cawagub, Tetap Koalisi yang Tentukan

Ketua partai Koalisi Lukmen Jilid II, Mathius Awoitauw. (Robert Mboik Cepos)

 

SENTANI- Hingga saat ini partai koalisi pengusung gubernur dan wakil gubernur Papua, Lukmen jilid II, belum juga menentukan figur yang pas untuk menggantikan posisi mantan wakil gubernur Klemen Tinal yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Persoalannya masih berkutat diinternal partai koalisi, seputar penentuan figure siapa yang akan disepakati koalisi. Koalisi partai pengusung Lukmen Jilid II ini terdiri dari gabungan sembilan partai politik. Nah tugas mereka sekarang adalah harus mengusung dua nama saja untuk selanjutnya diserahkan ke DPRP untuk dipilih satu dari dua calon itu lalu diparipurnakan.

Ketua Koalisi Lukmen Jilid II, Mathius Awoitauw mengatakan, terkait dengan usulan untuk menentukan siapa calon wakil gubernur menggantikan Klemen Tinal, sebelumnya partai koalisi ini menemui Gubernur Lukas Enembe. Pertemuan itu untuk menginformasikan terkait tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh koalisi.

“Kita ketemu dia sebagai gubernur dan itu pertemuan tidak resmi, sebagai etika saja. Bahwa toh pak gubenur juga perlu memberikan beberapa pandangan. Karena nanti yang akan pakai wakil gubernur ini adalah dia. Harus cocok dan tidak boleh kawin paksa, “ujar Mathius Awoitauw, di Sentani, Selasa (10/8).

Dia mengakui apa yang sudah dilakukan pihaknya itu sebenarnya tidak diatur dalam ketentuan. Sehubungan dengan itu terkait dengan kerja koalisi yang sedang mempersiapkan nama yang akan diusulkan, Gubernur juga sudah memberikan rekomendasi nama nama calon wakil gubernur Papua.

“Kemarin itu pak gubernur sudah lingkar dua nama, yang lagi rame di luar sekarang, “jelasnya

Dia juga menepis anggapan liar masyarakat yang menyebut bahwa koalisi menolak dua nama yang direkomendasikan Gubernur Papua itu. Dia menjelaskan bahwa terkait itu, koalisi tetap berpegang teguh pada peraturan dan mekanisme yang ada. Namun bukan tidak mungkin nama yang diusulkan gubernur itu akan menjadi bahan

pertimbangan koalisi.

“Bukan menolak, tapi koalisi tetap pada mekanisme yang sudah diatur,” jelasnya.

Dia mengatakan, langkah gubenur adalah bagian dari etika sebagai gubernur yang akan berpartner dengan wakil gubernur ini. Sehingga itu perlu dibangun komunikasi. Karena koalisi ini berlaku sampai 5 tahun sampai pasangan gubernur dan wakil gubernur selesai menjalani masa jabatannya.

“Dalam rangka itu komunikasi-komunikasi itu memang jalan, Saya berharap publik bisa melihat bagian ini, jangan sampai ada anggapan bahwa koalisi sudah keluar dari aturan. Kita diberi ruang oleh undang-undang untuk proses ini,” jelasnya.

Terkait hal itu kata dia, baik masukan dari gubenur maupun nanti siapa yang akan diputuskan oleh koalisi, itu tentunya diputuskan dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari kepentingan-kepentingan pembangunan di Papua, termasuk percepatan-percepatan pembangunan dan juga pada bagian lain terkait dengan hubungan pusat dan daerah yang harus tetap berjalan lancar.

“Dalam rapat malam kemarin, ada dua sampai tiga kubu yang beda pandangan. Akhirnya kita skors, nanti kita bertemu lagi satu dua hari kemudian, untuk kita bicarakan dan mengambil keputusan. Kalau sekarang ada dinamika lain, kami juga sesalkan. Karena di koalisi itu kita sudah sepakat tidak boleh publikasi apapun dari hasil ini, “paparnya.

Karena itu saya sebagai ketua koalisi harus luruskan sekarang, karena dipublik jadi viral. Dirinya juga meminta teman-teman koalisi supaya tetap kompak, tidak boleh terpecah belah, kompak seperti yang dari awal kita sepakati. Kepentingan partai silahkan, tapi dikoalisi kita jaga, karena ini amanat besar, kita harus menghasilkan sesuatu yang bisa menolong masyarakat dan daerah untuk kemajuan kedepan.(roy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *