PPKM Jangan Hanya Berlaku di Jalan Utama

Sejumlah anak-anak sekolah Dasar di daerah danau Sentani terlihat turun dari speedboat saat pulang sekolah, Sabtu (7/8). Di tengah masa pandemi Covid-19 ini mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari sekolah. (Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Jayapura diharapkan tidak saja diterapkan terhadap aktivitas masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun aktivitas pertokoan yang ada di jalan utama, tetapi hal itu semestinya diberlakukan terhadap seluruh kegiatan ekonomi dan masyarakat di Kota Sentani dan sekitarnya.
“Kami melihat yang diperketat oleh pemerintah ini hanya toko-toko, kios dan PKL yang ada di jalan utama. Seharusnya berlaku menyeluruh di seluruh kawasan yang ada di Kota Sentani ini,” ujar Firmansyah, salah seorang warga Sentani yang mengeluhkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pembatasan waktu di Kabupaten Jayapura, Sabtu, (7/8).
Salah satu contoh kawasan yang masih ramai dari aktivitas masyarakat dan pedagang di Kota Sentani adalah di kawasan Pasar Lama Sentani. Tidak hanya aktivitas masyarakat yang lalu lintas di jalan, tapi juga ada sejumlah kios dan toko Sembako yang tetap beroperasi di luar waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
“Kita ini kan sama-sama statusnya daerah zona merah, kalau memang zona merah, hanya ada di jalan utama supaya kami pindah ke Pasar Lama dan juga beberapa daerah lain yang kami lihat tetap melakukan aktivitas di malam hari,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya ketidak tegasan dari pemerintah dalam memaksimalkan aturan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat lainnya di Kabupaten Jayapura. Karena hal itu juga akan sangat berpengaruh terhadap jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Jayapura.
“Kami dengar aturan ini untuk membatasi penyebaran Covid-19 itu. Tapi nyatanya yang ditegaskan oleh pemerintah ini hanya di jalan utama saja, sementara di jalur lain diluar jalan utama ini tidak dilakukan pemeriksaan. Justru di sanalah banyak sekali kerumunan, hanya saja pemerintah tidak ketat dan tegas,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dia berharap agar Pemkab Jayapura harus adil dalam memberlakukan peraturan itu. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman diantara masyarakat, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pedagang.
“Nanti kalau pemerintah tidak tegas yang di jalan lingkar luar kota ini akan timbul pertanyaan, kenapa yang diperketat hanya di jalan utama saja, berarti kan tidak adil,”pungkasnya.(roy/tho)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *