Papua Masuk PPKM Level 4, 3 dan 2

Personel Satgas Covid-19 Kota Jayapura saat menggelar operasi yustisi di Taman Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kamis (29/7) lalu. (Gratianus Silas/Cepos)

*Bandara dan Pelabuhan Diperketat

JAYAPURA-Setelah mendapat instruksi dari pemerintah pusat terkait Level PPKM yang dijalankan untuk Papua, Gubernur Papua Lukas Enembe, telah menandatangi surat edaran PPKM untuk Provinsi Papua, yang mana Papua dikenakan Level 4, Level 3 dan Level 2.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menjelaskan dalam surat edaran tersebut secara garis besar disampaikan bahwa Papua melaksanakan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2.
“Secara khusus Level 4 mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021. Ada 3 daerah yang masuk dalam pengawasan PPKM Level 4 yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kab.Mimika,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (3/8) malam.
Sementara itu, ada sembilan kabupaten lainnya masuk dalam kategori Level 3, sementara untuk Level 2 ada 18 kabupaten.
“Gubernur Papua Lukas Enembe sangat fokus dalam menginstruksikan kepada Tim Satgas bahwa keselamatan masyarakat Papua adalah hal yang utama di atas segala-galanya,” tuturnya.
Gubernur Papua menurut Rifai Darus meminta agar Tim Satgas dapat bekerja secara maksimal dalam upaya perketat penanganan, pencegahan dan penekanan angka penularan Covid-19 di Provinsi Papua.
Disamping itu Gubernur Lukas Enembe juga meminta Tim Satgas harus memantau dan monitoring proses vaksinasi bagi masyarakat di Papua khususnya di daerah-daerah atau klaster penyelenggaraan PON. Sebab ini menjadi bagian agar pelaksanaan PON dan Peparnas dapat berjalan dengan baik.
“Selain itu perbatasan antara negara lebih diperketat bahkan ditutup sementara sampai PPKM Level 4 selesai,” pungkasnya.
Adapun dalam Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 440/8936/SET Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 Provinsi Papua, ada beberapa hal yang diatur salah satunya pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua baik menggunakan transportasi udara maupun transportasi laut. Pembatasan dan pengetatan ini berlaku dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2021.
Dalam SE Gubernur Papua, ada 7 poin yang diatur terkait pembatasan akses masuk orang ke Provinsi Papua serta intra Papua yang menggunakan transportasi udara. Di antaranya orang yang berkunjung ke wilayah Papua dalam rangka kegiatan kedinasan wajib menunjukan surat keterangan perjalanan dinas dari pejabat tertinggi instansi tempat bekerja sesuai dengan keperluan dan kepentingan perjalanan dinas. Menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan (data lengkap lihat grafis).
Sedangkan untuk akses masuk ke Provinsi Papua melalui transportasi laut dan ASDP, lebih diperketat lagi dibanding melalui jalur udara. Berdasarkan SE Gubernur Papua, orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan Intra Papua untuk sementara tidak diperkenankan. Kecuali untuk keperluan dan kepentingan khusus yaitu logistik dan bahan pokok, bahan bakar,
logistik kesehatan dan obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien
dan jenazah, sektor perbankan, emergency keamanan, proyek
strategis nasional dan daerah di papua, kegiatan dan logistik PON XX
dan PEPARNAS XVI;
Ketentuan lainnya, orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan Intra Papua untuk keperluan dan kepentingan khusus sebagaimana dimaksud di atas, wajib menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 5 x 24 jam sebelum keberangkatan.
Untuk transportasi darat juga dalam masa PPKM ini juga diatur. Dimana transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi hingga pukul 20.00 WIT dengan pembatasan penumpang 50% dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sedangkan transportasi umum seperti ojek (konvensional dan online) beroperasi hingga pukul 20.00 WIT dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.
Sementara, Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta masyarakat lebih peduli terhadap bagaimana memproteksi kesehatan diri disaat pandemi Covid-19.
Pasalnya hingga kini belum ada tanda-tanda Covid akan mereda. Bahkan pada Juli kemarin terbilang menjadi waktu dengan angka kematian tertinggi selama ini. Ada 70 pasien Covid yang akhirnya meninggal di bulan itu dan sebagian besar memiliki catatan belum pernah divaksin.
Rustan Saru mengingatkan agar kondisi bulan Juli yang benar-benar crawdit tidak terjadi di bulan berjalan. Pasalnya kemarin kata Rustan di delapan rumah sakit yang ada di Jayapura semua penuh dengan pasien bahkan harus ditangani hingga ke teras atau halaman rumah sakit. Tak hanya itu, persediaan oksigen juga sempat menjadi langka termasuk peti jenazah.
Pemerintah dan tim medis saat itu benar-benar dibuat kelimpungan dengan serangan pasien yang mendadak dengan jumlah banyak. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi mengingat masih banyak warga yang belum menerapkan protokol kesehatan.
“Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, pertama berdasar data di bulan Juli terjadi lonjakan pandemi di mana rata – rata 73 orang perhari. Padahal Juni lalu hanya 14 orang perhari. Lalu yang membuat kami sedih adalah angka kematian, dimana di bulan Juni hanya 3 yang meninggal namun di bulan Juli ini ada 80 yang meninggal,” beber Rustan Saru usai menghadiri undangan Pansus Covid DPRD Kota Jayapura, di ruang rapat DPRD Kota Jayapura, Selasa (3/8).
Pansus kata Rustan meminta ada perubahan langkah dan strategi yang dilakukan Satgas agar Level IV ini bisa ditekan.
Rustan menjelaskan bahwa sejumlah upaya sudah dilakukan mulai dari pembuatan posko PPKM di setiap distrik kemudian ini akan di ditambah di lokasi pasar tradisional, serta Satgas akan melakukan operasi yustisi. “Kami akan lakukan penegakan hukum dengan melakukan operasi yustisi. Jika melanggar akan dilakukan sidang ditempat kemudian langsung dites antigen dan jika positif akan dibawa ke LPMP,” tegasnya.
Masyarakat di Kota Jayapura lanjut Rustan Saru, ada sekira 38 persen yang sudah divaksin dan ini belum dengan angka ditingkat provinsi.
Rustan juga membeberkan bahwa Jayapura sempat kelabakan dengan kebutuhkan tabung oksigen pada Juli lalu dimana dibutuhkan sebanyak 426 tabung perhari. Sementara saat itu yang baru bisa disuplai hanya 300 tabung yang artinya masih kurang 126 tabung sehingga pada Agustus ini pihaknya mendorong untuk menambah fasilitas.
Lalu untuk anggaran dari Januari – Juni disebutkan telah terserap sebesar Rp 7,3 miliar. Ini digunakan sebagian besar untuk penanganan di LPMP maupun penanganan penegakan hukum.
“Untuk Juli – Agustus kami masih butuh dukungan anggaran Rp 3,3 miliar sedangkan untuk hingga Desember 2021 kami membutuhkan anggaran sebesar Rp 16,7 miliar namun jika ditotal semua dalam setahun paling tidak berkisar pada Rp 27,7 miliar,” pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua Pansus Covid DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman menjelaskan bahwa untuk anggaran, pihakya akan memperjuangkan dalam APBD perubahan. “Kita akan lihat berapa silpa yang ada dan memang membutuhkan anggaran sekitar Rp 16 miliar lebih. Ini akan kami bicarakan juga dengan DPR Papua, bagaimana solusinya,” jelas Yuli.
Ia berharap pemerintah provinsi bisa membantu soal penganggaran karena pihaknya sangat berharap jelang PON tingkat covid yang berjumlah 1955 pasien terpapar ini bisa turun melandai. “Paling tidak kita masuk dalam penyelenggaraan PON angka ini turun ke 500 ke bawah sebab Juli kemarin pandemic paling tinggi,” sambung Yuli.
Ia juga mengajak masyarakat untuk divaksin. “Saya pikir taka da pemaksaan sebab ada screening lebih dulu jadi tidak serta merta masyarakat divaksin. Kami tidak memaksa masyarakat divaksin namun untuk membentuk herd immunity untuk membantu pemulihan daerah. Jika Herd Immunity terbentuk mencapai 70 persen maka kita bisa lebih leluasa bekerja,” tutupnya. (ana/ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *