DPRD Diharap Akomodir Pembentukan Pansus Banjir Bandang

Jhon Suebu saat menyampaikan pertanyaan kepada Pemkab Jayapura di Lapangan Apel, Kantor Bupati Jayapura, pekan lalu. (Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Masyarakat yang menjadi korban bencana banjir bandang pada Maret 2019 lalu mengharapkan seluruh anggota DPRD Jayapura mengakomodir tuntutan mereka terkait pembentukan Pansus bencana banjir bandang 2019, bukan Pansus dana bencana Rp 275 miliar.
“Sebenarnya tuntutan kita dalam tiga kali aksi di DPRD itu, sudah jelas. Tuntutan kami itu bentuk Pansus terkait dengan penggunaan dana bencana sejak awal bencana banjir bandang itu sampai penggunaan atau penyerapan dana Rp 275 miliar,”kata Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan bencana banjir bandang Kabupaten Jayapura, Jhon Maurids Suebu kepada wartawan di Sentani, Minggu, (1/8) kemarin.
Dia mengatakan, apabila DPRD Jayapura membentuk Pansus hanya terkait Rp 275 miliar dan soal temuan BPK, sebenarnya semuanya sudah terang benderang dari penjelasan pemerintah. Namun masyarakat meminta pembentukan Pansus itu mencakup semua hal terkait peristiwa bencana banjir bandang sejak awal terjadinya sampai saat ini, terlebih khusus sehubungan dengan dana yang dikumpulkan, baik itu melalui bantuan dari berbagai daerah, termasuk dana yang dikeluarkan oleh Kabupaten Jayapura.
“Yang kita mau itu meluas, terkait dengan pengumpulan dana dari daerah-daerah sejak pasca bencana 16 Maret itu. Karena ada bantuan bantuan dari daerah lain. Karena itu Pansus diharapkan bisa bekerja, apalagi data-datanya sudah ada,”ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, apabila DPRD hanya membentuk Pansus terkait Rp 275 miliar, sudah pasti itu hanya fokus pada penyerapannya, kenapa terlambat, termasuk terkait dengan penemuan BPK, di mana ada penggunaan dana bencana banjir bandang senilai Rp 53 miliar untuk membiayai kegiatan di sejumlah OPD di Kabupaten Jayapura.
Menurut dia, apabila DPRD bisa membentuk Pansus yang mencakup seluruh penggunaan dana bencana di Kabupaten Jayapura, sebenarnya ada nilai plusnya untuk DPRD itu sendiri. Karena dari situlah bisa membuktikan kredibilitas dari lembaga negara yang mewakili rakyat untuk mengetahui dan mencari tahu penggunaan dana bencana itu dan tentunya mewakili masyarakat.
“Kenapa ini penting harus ada pertanggungjawaban dari awal karena dana-dana yang datang itu banyak. Semua tahu itu, tapi itu sampai di mana,” tambahnya.(roy/tho)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *