TNI AU Ganti Danlanud J. A. Dimara

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) menerima kunjungan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian (kiri) bersama sejumlah pejabat tinggi Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/12/2017).Pertemuan tersebut harus tetap dilakukan untuk menjaga soliditas TNI-Polri, mulai dari tingkat pimpinan hingga seluruh satuan wilayah.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.(Lukas-Biro Pers Setpres)

*KSAU Akui Kesalahan Personel POM AU, Pastikan Kedua Pelaku Ditindak Tegas

JAKARTA, Jawa Pos – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto marah dan kecewa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Serda Dimas Ardianto dan Prada Rian Pebrianto di Merauke, Papua Senin (26/7). Untuk itu, dia meminta TNI AU menindak tegas kedua prajurit tersebut. Tidak sampai di situ, dia juga memerintahkan supaya Komandan Lanud (Danlanud) Johannes Abraham Dimara Kolonel (Pnb) Herdy Arief Budiyanto.

Selain Herdy, Hadi juga meminta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengganti komandan Satuan POM AU di Lanud Johannes Abraham Dimara. ”Saya minta malam ini (tadi malam, Red) langsung serah terimakan,” pinta orang nomor satu di TNI itu. Dia ingin TNI AU membuat keputusan cepat sehingga proses pergantian danlanud serta komandan satuan POM AU di Merauke segera tuntas.

Menurut Hadi, pergantian itu patut dilakukan lantaran danlanud serta komandan satuan POM AU tidak dapat membina personelnya dengan baik. ”Kenapa tidak peka memperlakukan disabilitas seperti itu, itu yang membuat saya marah,” tegas Hadi. Belakangan, Hadi mengetahui bahwa Steven sebagai korban yang ditarik, ditindih, dan diinjak kepalanya oleh dua personel POM AU merupakan seorang penyandang disabilitas.

KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagai pimpinan TNI AU pun telah buka suara. Secara langsung dia kembali minta maaf kepada masyarakat. ”Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya,” ungkapnya.

Fadjar mengakui, peristiwa yang terjadi di Merauke terjadi lantaran anak buahnya berbuat keliru. ”Semata-mata memang karena kesalahan dari anggota,” jelasnya. Dia memastikan tidak pernah ada perintah terhadap kedua personel POM AU tersebut untuk bertindak sebagaimana terlihat dalam rekaman video yang beredar. Namun demikian, evaluasi tetap dilakukan oleh TNI AU. ”Kami juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan,” lanjut dia.

Sesuai perintah panglima TNI, KSAU juga memastikan akan mengganti danlanud serta komandan Satuan POM AU Lanud J. A. Dimara. ”Setelah melakukan evaluasi dan pendalaman, saya akan mengganti komandan Lanud J. A. Dimara beserta komandan Satuan Polisi Militer Lanud J. A. Dimara,” jelas Fadjar. Itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan dua prajurit TNI AU yang bertugas di Lanud J. A. Dimara.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menyatakan bahwa proses hukum terhadap kedua personel Satuan POM AU tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Mereka berdua kini sudah berstatus tersangka. ”Saat ini kedua tersangka menjalani penahan sementara selama 20 hari untuk kepentingan proses penyidikan selanjutnya,” terang dia.

Indan berharap semua pihak mengikuti proses hukum itu. Pihaknya belum tahu sanksi apa yang akan diberikan kepada kedua prajurit tersebut. Yang pasti, hukuman diberikan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. ”Masih proses penyidikan terhadap kedua tersangka, tim penyidik akan menyelesaikan BAP dan nantinya akan dilimpahkan ke oditur militer untuk proses hukum selanjutnya,” bebernya.

Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dua prajurit TNI AU di Merauke memang sudah kelewat batas. ”Komnas (HAM) mengecam keras tindakan aparat kepada warga sipil tersebut, apalagi kemudian diketahui yang bersangkutan berkebutuhan khusus,” ujarnya. Menurut dia tindakan yang dilakukan kedua prajurit TNI AU itu jauh dari standar dan norma HAM.

Sebab HAM jelas menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. ”Selain itu, tindakan aparat (TNI AU di Merauke) juga bisa dikategorikan perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi jika merujuk pada konvensi anti penyiksaan PBB yang sudah diratifikasi Indonesia,” terang Beka. Komnas HAM pun menilai, peristiwa yang terjadi di Merauke harus menjadi bahan evaluasi semua pihak. Sehingga ke depan aparat di tanah air bisa bertindak lebih humanis dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Terlebih, masih kata Beka, peristiwa itu patut jadi bahan evaluasi aparat di Papua. Ada persoalan yang belum tuntas di sana. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut dia, peristiwa yang terjadi di Papua kemarin bisa jadi membuat persoalan semakin rumit. ”Peristiwa kemarin (Senin, Red) sedikit banyak memperumit upaya membangun Papua yang damai dan sejahtera,” imbuhnya.

Berkaitan dengan proses hukum yang sudah berjalan, Bekas memastikan bahwa Komnas HAM juga akan ikut memantau setiap perkembangannya. ”Bukan hanya soal hukumannya, tetapi juga pemulihan korban dan keluarganya,” ungkap Beka. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan pihaknya dan LBH seluruh Indonesia menyatakan sikap bahwa tindakan dua oknum anggota TNI AU di Merauke terhadap penyandang disabilitas bernama Steven Yadomahang sangat tidak manusiawi. “Tindakan itu mengiringi rangkaian kekerasan yang terus terjadi dan dilakukan oleh aparat TNI/POLRI di Papua – Papua Barat,” ujarnya.

Asfin menilai kasus kekerasan di Merauke menunjukkan adanya rasisme yang telah lama menimpa orang Papua. Dari peristiwa tersebut juga dapat dilihat bahwa perlakuan aparat terhadap orang Papua cenderung lebih keras daripada orang dari daerah lain. “Misalnya demonstrasi, di daerah lain hanya dibubarkan atau mendapat kekerasan, jika terjadi di Papua dikriminalkan sebagai makar. Bahkan untuk aksi damai sekalipun,” ujarnya.

Menurut Asfin, kekerasan-kekerasan dengan rasisme di Papua terus terjadi karena tidak adanya penegakan hukum yang memadai. Khususnya kasus kekerasan yang dilakukan militer. Asfin menyebut Peradilan Militer saat ini menjadi sarana impunitas. “Adanya perwira penyerah perkara, oditur militer, hakim militer dan pengaturan pengadilan yang tertutup, merupakan beberapa hal yang mengganggu imparsialitas dan independensi peradilan militer,” jelasnya.

Asfin menambahkan, Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam UU 31/1997 merupakan produk Orde Baru (Orba) yang lahir dalam kondisi negara yang tidak demokratis atau dalam rezim otoritarian. UU 34/2004 tentang TNI, kata dia, sebenarnya membawa semangat reformasi TNI sebagaimana juga terdapat dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3 Ayat (4) huruf a TAP MPR VII/MPR/2000 dan Pasal 65 (2) UU TNI itu sudah memandatkan ‘Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang’. “Sayangnya hingga saat ini pemerintah dan DPR tidak kunjung mengubah UU Peradilan Militer agar sesuai dengan semangat reformasi TNI,” imbuhnya.

Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) juga menyoroti kekerasan dan pelecehan oleh oknum TNI terhadap pemuda di Papua. Perbuatan tersebut menurut PGRI merupakan pelecehan martabat kemanusiaan, apalagi pemuda tersebut penyandang disabilitas.

Pernyataan dari PGI itu disampaikan Humas PGI Philip Situmorang. Menurut dia perlakuan tindak kekerasan tersebut sangat melukai rasa kemanusiaan. Sehingga wajar tindakan tersebut kemudian menuai kecaman dari masyarakat luas. Kekerasan seperti itu seharusnya tidak terjadi. ’’Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, dibutuhkan solidaritas seluruh anak bangsa,’’ katanya.

Atas kejadian tersebut, Philip mengatakan PGI menyampaikan beberapa hal. ’’Mengapresiasi sikap tegas dan tindakan cepat Panglima TNI melalui KSAU dan jajarannya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua,’’ katanya kemarin. Khususnya kepada keluarga korban serta berkomitmen memproses hukum kedua pelaku dengan hukuman berat.

Selain itu, PGI meminta Panglima TNI untuk melakukan tata ulang terhadap tata kelola kebijakan keamanan di Papua dengan mengutamakan pendekatan kemanusiaan. Kemudian lebih mengutamakan pendekatan kultural dan humanis sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia.

PGI juga meminta kepada semua pihak untuk menjaga suasana ketenangan dan kedamaian di Papua. Khususnya di wilayah Merauke. Apalagi saat ini Merauke sedang bekerja keras mengatasi persoalan pandemi Covid-19 dan sudah berada di PPKM Level 4.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat menghindari tindak kekerasan terhadap masyarakat, terlebih dalam kondisi sulit karena pandemi sekarang ini. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanggulangan Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah.

Menurut dia, kekerasan saat penegakan PPKM saja tidak boleh terjadi, apalagi kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat yang itu tidak berkaitan dengan tugas-tugasnya dan prioritas penanganan pandemi. “Jelas hal tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan,” kata Puan.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, kekerasan aparat terhadap masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Merauke, Papua seharusnya tidak perlu terjadi dengan alasan apapun. Di tengah Merauke yang sedang melaksanakan PPKM Level 4, aparat negara harusnya berupaya mendapat dukungan masyarakat agar pengawasan kebijakan pemerintah itu bisa efektif dilakukan. Bukan malah melakukan kekerasan di luar tugas-tugasnya.

Namun, Puan mengapresiasi langkah TNI AU yang cepat merespons insiden itu dengan permintaan maaf secara publik dan menindak dua oknum aparatnya. Menurut dia, dalam situasi yang sedang sulit seperti sekarang, sekecil apa pun tindakan yang kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah, dan berpotensi merusak kepercayaan rakyat, harus benar-benar dihindari.

“Tanpa situasi ini pun, kekerasan oleh aparat terhadap masyarakat sipil yang tidak membahayakan keamanan negara sama sekali tidak boleh dibenarkan,” tegas Puan . Dia mengatakan, aparat sebagai ujung tombak pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada masyarakat. Terlebih dalam kondisi masyarakat yang sedang sulit karena pandemi.

Dia menegaskan, jangan ada lagi yang mengulangi hidup dalam suasana represif ketika aparat justru menjadi sosok menakutkan bagi rakyat. “Rakyat seharusnya dijaga, dilindungi dan diayomi,” ujar Puan.

Puan menambahkan, stabilitas di Papua juga harus menjadi prioritas bagi setiap aparat yang bertugas di sana. Dengan banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan di Papua, jangan lagi ditambah dengan insiden-insiden yang tidak diperlukan seperti di Merauke.

Aparat harus selalu berada di hati rakyat Papua dan seluruh rakyat Indonesia. “Kita semua harus fokus pada penanganan pandemi Covid-19, menjaga stabilitas negara dan juga kepercayaan rakyat kepada negara dan aparat-aparatnya. Arahkan energi bangsa ini ke sana,” tegas alumnus FISIP Universitas Indonesia (UI) itu. (lum/syn/tyo/wan/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *