Tidak Ada Pencabutan  Izin Usaha

Salah satu pemilik usaha yang diberi peringatan  oleh Satgas Covid-19 karena melanggar batas waktu aktifitas  selama PPKM di Merauke.(Sulo/Cepos)

MERAUKE- Kepala Bidang Penegakan  Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kabupaten Merauke Drs. David Tuwok menjelaskan bahwa  hingga saat ini tidak ada pencabutan izin usaha terkait pelanggaran selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Merauke.

   Padahal, sebelumnya  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  Merauke Elias Refra menyampaikan adanya 6 tempat usaha yang  izinnya dicabut karena telah melanggar surat edaran bupati dan PPKM terkait pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat dalam rangka  memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

   Menurut David Tuwok, yang ada, adalah pembinaan,  dimana bagi yang sudah 2 kali diberikan peringatan namun tetap ditemukan melanggar  maka izin usahanya akan  dibawa ke kantor. “Jadi izin usahanya  dibawa ke kantor, kemudian  diberikan pembinaan. Kalau kemudian  masih ditemukan melanggar maka akan kita proses  sidang  untuk diberikan  denda. Tapi, nanti besarnya denda yang  dijatuhkan kepada setiap pelanggar itu oleh pengadilan. Jadi bukan  kita secara langsung,” tandasnya.

   Kepala Dinas PTSP Kabupaten Merauke Ir. Justina  Sianturi, M.Si enggan mengomentari  terkait dengan  pencabutan izin usaha tersebut. “Kalau kami hanya menerbitkan  administrasinya setelah semua kelengkapan dipenuhi. Tapi, prosesnya itu   ada di SKPD masing-masing. Kalau berkaitan dengan  perdagangan maka itu pada Disperindag Kabupaten Merauke,” terangnya.

   Menurutnya, jika ada pencabutan    izin usaha maka itu kebijakan atau aturannya  ke Tim Satgas Covid dalam rangka penenganan  Covid di Kabupaten Merauke. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *