Soal IMB di BTN Bintang Timur dan Gajah Mada,  Pemkab Harus Bertanggungjawab

Salah satu warga dari Perumahan Bintang Timur meminta pertanggungjawaban Pemkab Jayapura terkait izin yang dikeluarkan untuk membangun BTN Bintang Timur dan BTN Gajah Mada di sela-sela rapat dengan tokoh masyarakat di Kantor Bupati Jayapura, Rabu, (28/7), kemarin.(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui instansi teknis diminta bertanggungjawab terkait kondisi bangunan di BTN Bintang Timur dan BTN Gajah Mada. Di mana masalah yang menimpa dua perumahan itu tidak terlepas dari izin membangun yang dikeluarkan oleh Pemkab Jayapura yang kemudian menjadi dasar dari pihak developer dan bank untuk membangun perumahan di atas tanah yang sesungguhnya tidak layak untuk dibangun perumahan.

“Di tangan saya ini ada dua izin yang dikeluarkan oleh Pemkab Jayapura. Perlu diketahui bahwa perumahan itu dibangun dalam sungai. Kemudian perumahan Gajah Mada dibangun di daerah resapan,” kata Erik salah satu koordinator masyarakat dari BTN Bintang Timur dan BTN Gajah Mada ketika menyampaikan aspirasinya kepada Pemkab Jayapura dalam rapat dengan tokoh masyarakat di Kantor Bupati Jayapura, Rabu, (28/7), kemarin.

Pembangunan perumahan yang kini bermasalah itu tidak terlepas dari  IMB yang dikeluarkan  oleh Pemkab Jayapura.

Khusus untuk BTN Bintang Timur, akibat bencana banjir bandang pada 16 Maret 2019 lalu, mengakibatkan kerugian dari sejumlah warga yang tinggal di BTN tersebut. Bahkan ada orang meninggal dunia akibat tertimpa bencana alam itu. Namun awalnya pemerintah hanya mendata sebagian kecil korban yang mengalami peristiwa itu dan  yang lainnya tidak dimasukkan dalam data yang menjadi korban.

“Jumlah korban di BTN Bintang Timur 107 warga, 4 orang meninggal dunia, namun data yang ada di kami hanya 26 nama saja. Mengenai hal itu sudah ada penjelasan dari Sekda. Yang tidak dijelaskan adalah perumahan itu tidak layak lagi ditempati, sehingga kira-kira solusinya seperti apa, dalam pemanfaatan dana ini,” ujar  Erik.

Karena itu, pihaknya berharap kepada Pemkab Jayapura agar bertanggungjawab dengan izin yang dikeluarkan terkait pendirian bangunan perumahan di BTN Bintang Timur dan Gajah Mada.

“Ini menjadi pertanyaan saya kira-kira bagaimana solusi bagi mereka di dua perumahan itu,” katanya.

Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si  menanggapi terkait dengan perumahan BTN Bintang Timur memang persoalannya kompleks, karena berkaitan dengan pihak bank. Pengembang yang punya rumah dengan pihak bank dan bukan dengan pemerintah.

“Kredit sementara jalan, kemudian izin pemerintah yang keluarkan. Jadi nanti kita bicara tentang izin itu,” ujar Bupati Matius.

Dalam pembangunan perumahan itu, pemilik tanah bekerjasama dengan pengembang dan pihak bank untuk membangun perumahan. Terkait masalah itu, pemerintah juga sudah memfasilitasi untuk menyelesaikannya.

“Kami mengundang pihak pengembang dan organisasi yang menaungi semua pengembang. Pembicaraan ini juga sudah sampai di Kementerian PUPR. Karena ini masuk dalam program sejuta rumah, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR juga harus bertanggungjawab untuk menjelaskan mengenai program nasional itu,”ungkapnya.

Sedangkan BTN Gajah Mada, pengembangnya sudah dipanggil, namun melarikan diri. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *