Realisasi Dana Hibah Bencana Baru Capai Rp 5 Miliar

Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan, SE dan Sekda Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi ketika menjelaskan kepada publik terkait penyerapan dana hibah bencana senilai Rp 275 miliar di sela rapat dengan seluruh Ondoafi di Kabupaten Jayapura, Rabu (28/7).(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan, SE menjelaskan, di Tahun 2021 ini,  realisasi penggunaan dana hibah bencana dari BNPB pusat untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura baru mencapai Rp 5 miliar dari total Rp 275 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat.

“Uangnya sudah turun pada 3 September 2020. Dana tersebut sudah dialokasikan dalam DPA BPBD Kabupaten Jayapura sebesar Rp 275 miliar. Pada Tahun 2020, sudah dicairkan sebesar Rp 2,3 miliar karena masih dalam tahap perencanaan.

Sesuai arahan Ibu Sekda uang itu di mana, uang sekarang ada di kas daerah sebesar Rp 272 miliar.

Di Tahun 2021 ini, realisasi dana itu baru mencapai Rp 5 miliar. Itu pun baru uang muka. Jadi masih ada sisa Rp 260 sekian miliar,” jelas Subhan kepada para peserta rapat di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Rabu, (28/7) kemarin.

Pihaknya berharap agar BPBD segera merealisasikan dana tersebut lebih cepat karena deadline penggunaan dana tersebut ada batas waktunya. Yaitu tanggal 3 September 2021, apabila tidak diajukan permohonan perpanjangan waktu, maka wajib disetor ke kas negara.

“Jadi pusat sekarang kontrol betul uang ini,”katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengukur pencapaiannya nanti pada saat 3 September 2021. Selesai atau tidak tetap disetor ke kas negara, apabila tidak diajukan usulan perpanjangan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Lanjut dia, terkait dengan adanya polemik yang berkembang di publik saat ini, adanya catatan-catatan terkait temuan BPK, di mana secara administrasi nilainya mencapai Rp 53 miliar, kemudian ada opini berkembang di masyarakat seolah-olah dana itu diselewengkan. Padahal dana itu sudah dianggarkan di Tahun 2021. Kronologis terjadinya pada saat itu, yaitu pada saat akhir 2020, penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Jayapura, yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak mencapai target. Hanya mencapai 73%. Sementara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada saat itu pendapatan daerah di dalam APBD Rp 103 miliar, tapi hanya mencapai Rp 94 miliar. Berarti ada belanja belanja di OPD yang tidak akan terbayar. Sementara uang ini ada di kas daerah. Untuk menanggulangi permintaan pencairan di 14 OPD itu, sementara diambilkan dulu di kas daerah menggunakan dana hibah bencana tersebut. Daripada menimbulkan utang daerah. Karena kalau terjadi utang daerah, maka di ujung tahun pasti dianggarkan juga karena itu menjadi utang daerah.

“Pihak ketiga sudah menagih dan selesai pekerjaan pada saat itu. Jadi Rp 53 miliar ini hanya menanggulangi saja. pada 2021 ini sudah dikembalikan sehingga totalnya Rp 272 miliar,” jelasnya.

Sehingga soal penganggaran tidak menjadi masalah meskipun sempat menjadi polemik di masyarakat. Dari catatan dan temuan BPK itu, mereka juga merekomendasikan tidak adanya kerugian daerah. Karena satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan secara konstitusi menetapkan ada kerugian keuangan daerah atau tidak adalah BPK sendiri.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *