Pelajaran Bagi Aparat Penegak Hukum di Papua

Suasana jumpa pers yang menghadirkan dua oknum anggota Pomau Lanud J.A Dimara Merauke yang melakukan tindak kekerasan terhadap seorang warga sipil di Merauke, Selasa (27/7).(Yulius Sulo/Cepos)

*Sikapi Kasus Merauke, Gubernur Enembe Minta Masyarakat Tenang

JAYAPURA-Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., memberikan apresiasi kepada pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) yang bertindak cepat merespon insiden kekerasan yang dialami seorang warga sipil yang dilakukan dua oknum anggota Pomau Lanud J.A. Dimara Merauke.

Gubernur Lukas Enembe melalui Juru Bicara Gubernur Papua, M. Rifai Darus, SH., juga mengaku salut dengan permohonan maaf yang disampaikan pimpinan TNI terkait kasus ini.

“Banyak permintaan maaf yang terucap dan diterima oleh publik Papua, mulai dari Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kadispenau Marsma Indan Gilang hingga Komandan Lanud Yohanes Abraham Dimara Merauke Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto. Semoga insiden seperti ini tidak lagi terulang di tanah Papua maupun daerah lainnya,” ungkap Rifai Darus.

Meskipun demikian, Gubernur Enembe berharap agar pelaku kekerasan terhadap warga sipil asal Merauke tersebut dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Gubernur juga berharap agar seluruh aparat penegak hukum yang ada di Papua dapat menjadikan ini sebagai pelajaran dan refleksi diri, agar ke depan hal serupa tidak lagi terulang,” jelasnya.

Lanjutnya, Gubernur Papua juga meminta kepada seluruh warga Papua untuk tetap tenang dan terus memantau atas proses yang sedang berjalan terhadap kedua aparat TNI AU yang melakukan kekerasan dan penyiksaan tersebut.

“Gubernur menekankan agar situasi aman dan kondusif tetap harus dikedepankan dalam masa pandemi ini, Gubernur Papua berterima kasih atas citizen journalism (jurnalisme warga) yang berhasil merekam peristiwa tersebut,” tambahnya.

Lanjutnya, manifestasi dari tindakan warga yang merekam peristiwa tersebut memberikan ruang bagi institusi hukum untuk dapat memeriksa para pelaku dengan bukti yang kuat dan nyata.

Gubernur Papua merasakan haru atas atensi seluruh warga Indonesia yang memenuhi linimasa sosial media dan memberi dukungan terhadap korban serta menabur banyak simpati dan empati terhadap Papua atas insiden kemarin. Ini menjadi bukti bahwa humanity tidak terkekang oleh batas wilayah dan waktu, semua menginginkan agar negara selalu hadir dalam melindungi siapapun warganya.

Kasus yang dilakukan dua oknum Pomau Lanud J.A. Dimara juga mendapat respon dari Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi, MSC.,  yang mengeluarkan tujuh poin pernyataan.

Tujuh poin pernyataan  pemimpin umat Katolik di Selatan Papua yang meliputi Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel, dibenarkan oleh Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Agung Merauke, Pastor Hendrikus Kariwop, MSC.

Adapun  pernyataan Uskup Keuskupan Agung Merauke terkait peristiwa kekerasan yang dilakukan terhadap seorang warga sipil yaitu pertama, menyampaikan terima kasih kepada petinggi militer yang sudah dengan cepat melaksanakan tindakan hukum terhadap dua oknum aparat militer Angkatan Udara yang melakukan tindak kekerasan dengan alasan apapun.

Kedua, menyatakan mengutuk setiap tindak kekerasan terhadap manusia siapapun dengan alasan apapun. “Setiap manusia, termasuk orang Papua, baik yang sehat maupun yang sakit adalah manusia yang merupakan gambaran Allah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diperlakukan secara kasar atau di luar kewajaran. Mereka adalah bukan hewan,” ungkap Pastor Hendrikus Kariwop membacakan pernyataan Uskup Agung Merauke, Rabu (28/7).

Ketiga,  sebagai konsekuensinya, yang  melakukan tindak kekerasan terhadap manusia harus ditangkap, diadili dan dihukum seberat-beratnya. Keempat, khusus terhadap orang Papua yang sudah terlalu lama mengalami sikap dan tindakan kekerasan darioknum aparat militer dan mereka sungguh sudah terluka, hendaklah aparat militer meminta maaf dan berjanji akan merubah cara pendekatan  terhadap orang Papua.  “Hendaklah aparat militer mengasihi, menghargai dan melindungi orang Papua sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Penegakan hukum tetap harus dilakukan kepada siapapun yang bersalah atau yang melawan hukum baik itu orang Papua ataupun non Papua. Namun demikian, penegakan hukum itu harus didasari dan sekaligus diwarnai dengan cinta, kelembutan dan bukan dengan dendam ataupun kekerasan sebagaimana yang ditunjukan oleh kedua aparat dari militer Angkatan Udara,” bebernya.

Kelima, mengingat banyak orang Papua yang sudah banyak terluka dengan sikap dan tindak kasar dan keras oleh oknum anggota militer, dimohon agar para anggota militer yang ditempatkan di Papua haruslah mendapat pembinaan khusus dalam hal karakter.

“Keenam,  meskipun demikian, kami tidak menutup mata atas banyak anggota militer yang baik, yang menunaikan tugas dengan penuh cinta kasih bagi orang Papua secara khsusus. Kepada mereka kami berterima kasih. ’Ketujuh,  demikianlah pernyataan kami. Semoga surat pernyataan ini dapat memberi kesejukan semua pihak dan Merauke kembali damai seperti semula,” tutupnya.

Respon yang sama juga datang dari pimpinan DPRD Kabupaten Merauke, PMKRI, GMKI dan  BEM Unmus   Merauke.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Merauke Evianus K,  saat melakukan pertemuan dengan DPRD Merauke mengungkapkan bahwa tindakan kedua oknum TNI AU  tersebut tidak berperikemanusiaan.

Dalam kesempatan itu, Evianus mengaku, menerima permintaan maaf yang disampaikan Danlanud dan Kepala Staf Angkatan Udara. “Sebagai manusia yang beragama,  permohonan maaf itu kita terima. Tapi supaya tidak terulang, karena  kasus-kasus seperti ini sebenarnya sudah banyak terjadi namun tidak muncul kepermukaan. Supaya menjadi alarm, maka perlu  tindakan tegas dari pimpinan TNI kepada kedua oknum TNI tersebut. Supaya menjadi alarm kepada anggota lainnya agar tidak terulang dikemudian hari. Itu yang sangat penting,’’ tandasnya.

Hal yang sama disampikan Sekertaris GMKI Cabang Merauke Imanuel yang meminta agar masalah tersebut ditangani dengan baik. Sebab, jika tidak ditangani secara baik, maka bisa menimbulkan masalah yang tidak hanya berskala nasional tapi juga internasional.   “Karena kita tahu selama ini ada banyak masalah-masalah yang  berkaitan dengan aparat dengan masyarakat Papua selama ini, sehingga kita sama-sama menyuarakan untuk menberikan tindakan tegas  kepada kedua oknum pelaku tersebut,’’ tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua  DPRD Kabupaten Merauke, Benjamin Latumahina mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi di Kabupaten Merauke agar tetap aman dan nyaman dalam kondisi pandemi Covid-19.

Menurut Politisi Partai NasDem ini, tindakan yang dilakukan oleh dua oknum anggota Lanud JA Dimara sudah direspon dengan cepat oleh pimpinan TNI. Bahkan petinggi TNI sudah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.

“Disatu sisi, saya berharap dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku,  tapi disisi lain mari kita melihat dan membawa ini semua ini sebagai hikmah. Sebagai tanda ingat bagi kita semua. Siapapun yang bekerja di Papua harus dengan hati sehingga  harus berjalan dengan baik. Pendampingan kepada masyarakat kita dengan baik sehingga kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Mari sama-sama saling memberi dan saling menerima,” pintanya.

Benjamin Latumahina berharap peristiwa  ini merupakan yang terakhir dan tidak terulang dikemudian hari.

Respon juga datang dari DPR Papua. Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua John Gobai menegaskan bahwa dengan melakukan pemecatan secara terbuka akan memberikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap institusi negara karena persoaalan  Papua.

“UU 40 2008 tetang penghapusan diskriminasi rasial,  harus ada catatan bahwa UU ini benar-benar dilaksanakan sehingga trust Jakarta dan Papua itu bisa terbangun kembali,” ungkapnya di kantor DPR Papua, Rabu (28/7).

Secara terpisah, Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, DPR Papua, Feryana Wakerkwa SIP., berharap persoalan ini tidak mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Dirinya berharap pemerintah dapat memberikan jaminan kepada masyarakat agar aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan tidak lagi arogan dan bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat khususnya masyarakat Papua. (ana/ulo/oel/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *