DPRP: Kembalikan Kepercayaan OAP

Pimpinan dan Angota Komisi I dan Kelompok Khusus DPR Papua saat melakukan jumpa Pers, di Kantor DPRP.  (Noel/cepos)

Panglima TNI Diminta Pecat  Dua Anggota TNI AU Secara Terbuka 

JAYAPURA – DPR Papua menegaskan bahwa jika ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Jakarta dalam penanganan kasus rasis, maka Panglima tertinggi Harus melakukan pemecatan secara terbuka bagi kedua Oknum Angota TNI AU yang melakukan tindakan kekerasan tidak nanusiawi bagi seoarang difabelitas tuna wicara di Merauke.

Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua John Gobai menegaskan bahwa, dengan melakukan pemecatan secara terbuka akan memberikan Trust (Kepercayaan) masyarakat Papua terhadap intitusi negara karena persoaalan  Papua dan Jakarta ini soal kepercayaan, dan rasis ini sering terjadi di Papua tapi berakhir dengan hukum yang tidak memuaskan.

“UU 40 2008 tetang penghapusan diskriminasi rasial,  harus ada catatan bahwa UU ini benar benar di laksanakan sehingga trust Jakarta dan Papua itu bisa terbagun kembali, maka pemecatan di lapangan terbuka itu akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat papua dalam mengatasi masalah kasus rasial di Papua,” katanya, di Kantor DPR Papua,  Rabu, (28/7).

Mewakili Komis I DPR Papua  Sekaertaris Komis I. Feryana Wakerkwa S.IP mengatakan bahwa, Belum hilang di ingatan  kasus rasisme yang dilakukan oleh oknum keamanan di Amerika dan juga di Surabaya yang tertampak kepada aksi demo besar-besaran di Papua hingga berujung pada tindakan anarkis mengakibatkan stabilitas keamanan Papua menjadi tegang maka dengan kejadian ini membuat harga diri orang Papua tidak dihargai dan merasa tidak akan pernah hidup dengan nyaman di tanahnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas dewan perwakilan rakyat Papua melalui komisi 1 bidang pemerintahan yang bermitra kerja dengan lembaga yudikatif dalam hal ini TNI Polri mengharapkan bahwa untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan menjaga stabilitas keamanan di Papua komisi 1 memberikan rekomendasi diantaranya nya memastikan proses hukum yang dilakukan melalui Peradilan Militer agama umum yang bersangkutan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya dan apabila terbukti waktu tersebut melakukan pelanggaran berdasarkan bukti dan fakta agar kedua oknum dapat dilakukan pemecatan dari kedinasan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

” Agar proses hukum nya juga dapat dilanjutkan di peradilan umum melalui pengadilan negeri Merauke secara terbuka Selain itu korban merupakan penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang selayaknya mendapat hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu DPR Papua meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat membangun rumah panjat sosial memperhatikan pendidikan dan pembinaan agar dapat mempersiapkan masa depan,” katanya.

Diharapkan juga pemerintah dapat memberikan jaminan kepada masyarakat agar tindakan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan tidak lagi Arogan dan bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat khususnya masyarakat Papua kejadian serupa tidak terulang lagi.

” kami menegaskan bahwa permohonan maaf tidaklah cukup harus diikuti dengan adanya kenyataan bahwa kejadian-kejadian mu tidak diulang oleh anggota-anggota lain dari institusi TNI maupun Polri yang bertugas di Papua,” katanya.

Hal senada di katakan, Wakil Ketua Satu Komis I Paskalis Letsoin SH.,MH mengatakan, DPR akan melakukan kunjungan langsung ke Merauke, dan permohonan maaf ini jangan di jadikan penyelesaian

“Kita akan melakukan kunjungan di Kabupaten Merauke, dan kami akan sampaikan ke Panglima Tertinggi sikap kami DPR Papua dan juga Kapolri apa yang menjadi harapan rakyat kami dorong, jangan hanya permohona  maaaf tap8 haris ada peryataan tegas agar tidak di ulangi, proses peradilan yang tertutup menjadi pertanyaan masyarakat Papua maka tindakan sidang juga harus terbuka dan sangsinya harus terbukan agar masyarakat tau secara terbuka dan harus ada peryataan di pecat dan dan jangan terjadi lagi ini yang di tuntut masyarakat Papua,” katanya.

Masih di tempat yang sama, Angota Komis I, Nioluen Kotouki mengatakan,  Pemerintah Pusat harus tangapi serius dan kami DPR tetap mengawal aspirasi masyarakat.

” Tindakan ini suda sangat biadap karena secara person harus hukum bertindak adil dan ini harua mejadi corong untuk masalah selajutnya maka harua tegas mereka di pecat,” katanya.

Anggota DPR Papua Las Niri juga menambahkan orang Papua lain juga merasa  bagian dari Korban ini.”Bagi kami sudah cukup dari tahun lalu, sekarang begini terus? kapan berlalu ? minta maaf saja tidak cukup. Harus pecat secara terbuka, semua di 29 Kabupateb merasakan ini masalah kami pihak TNI harus cepat,” katanya, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *