Bupati Usman: ASN dan Masyarakat Tolikara Wajid Jaga Aset Daerah!

Pimpinan OPD dan Staf Pemkab Tolikara saat mengikuti sosialisasi hukum di Aula Kantor Bupati Tolikara di Igari, Selasa (27/7) kemarin.(Diskominfo for Cepos)

KARUBAGA-Seluruh Aparat Sipil Negara ASN di lingkungan Pemkab Tolikara maupun masyarakat pengguna manfaat aset milik pemerintah, diminta menjaga asset yang bergerak maupun tidak bergerak, karena aset ini milik bersama bukan milik pribadi.

   Hal tersebut ditegaskan Bupati Tolikara Usman G.Wanimbo,SE,M.Si dalam arahannya saat membuka kegiatan sosialisasi Hukum di Aula Kantor Bupati Tolikara di Igari, Selasa (27/7).   Kepala Kejaksaan tinggi Wamena Andre didampingi Febiana Wilma Sorbu,SH dan dua staf atau asisten yang menjadi  Narasumber atau pemateri dalam sosialisasi hukum itu.

    Kegiatan sosialisasi hukum yang digelar oleh Bagian Hukum dan Perundang – undangan Sekda Tolikara ini melibatkan seluruh Pimpinan OPD,dan Staf Pemkab Tolikara,serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya. Tema yang diangkat yaitu tugas pokok dan fungsi bidang perdata dan tata usaha Negara terkait pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

    Bupati Tolikara Usman G. wanimbo,SE,M.Si minta seluruh Pimpinan OPD dan staf mengikuti meteri ini secara baik dari awal hingga selesai, agar tidak terjadi pelangaran hukum di kemudian hari, sebab ASN mematuhi hukum berarti ASN bersangkutan  paham hukum.

  “Setiap tahun pemerintah daerah belanja aset-aset daerah dengan menghabiskan  Anggaran   APBD ratusan hingga miliaran rupiah, untuk itu tahun 2021 tidak menghabiskan APBD daerah lagi,” tegas Bupati Usman Wanimbo.

   Bupati Usman G. Wanimbo juga memberikan penghargaan tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wamena bersama tim datangi Pemkab Tolikara memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga asset Pemerintah daerah. Meski saat ini situasi pandemi Covid-19, semua aktivitas sudah dibatasi tetapi kesadaran hukum sangat penting bagi pemerintah daerah, semoga materi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk dipatuhi dan diterapkan.

   Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Wamena Andre mengatakan bahwa pemerintah daerah harus jaga aset-aset daerah terutama roda dua dan empat. Jika pemerintah tidak menjaga asset daerah bukan tidak mungkin banyak yang hilang termasuk perumahan.

  “Kita harus jaga aset daerah dengan baik untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, meskipun kami bertugas di Jayawijaya tetapi wilayah hukum 8 Kabupaten Kota sehingga kami berikan penghargaan tinggi kepada Pemkab Tolikara atas kepercayaan yang ke dua kali untuk pendampingan hukum di Tolikara,” tuturnya.

  Narasumber Febiana Wilma Sorbu,SH mengatakan Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara sangat penting untuk menyelamatkan kekayaan Negara, memulihkan kekayaan Negara, mencegah sengketa dalam masyarakat menjaga kewibawaan pemerintah. Maka dari itu kejaksaan tinggi Wamena memilik peranan penting untuk konsultasi hukum di sejumlah instansi pemerintah  daerah  sebab undang-undang 16  tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2), tentang Kuasa Hukum, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Diskominfo Tolikara)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *