Komisi V Sayangkan Ada Dana  Silpa Rp 41 Miliar di Dinkes

Timiles Jikwa menunjukkan postur anggaran dan penyerapan  pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua kepada Cenderawasih Pos, Selasa (27/7). Terdapat silfa sebesar Rp 41 miliar lebih tahun anggaran 2020 dan ini disayangkan oleh Komisi V dan menganggap Dinkes Papua belum mampu  mengelola anggaran dengan maksimal.(Gamel Cepos)

JAYAPURA – Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Jikwa menyayangkan adanya dana silfa di Dinas Kesehatan Provinsi untuk anggaran tahun 2020. Jumlahnya juga tak kecil  yaitu sebesar Rp 41 miliar lebih. Padahal kata Timiles ada banyak hal yang sebenarnya bisa digunakan dengan anggaran tersebut apalagi melihat situasi pandemi saat ini yang membutuhkan banyak anggaran. Hal ini disampaikan Timiles usai melakukan pertemuan dengan dinas kesehatan di Sunny Hotel Abepura, Selasa (27/7).

“Jelas sangat kami sayangkan sebab Papua membutuhkan banyak dukungan dengan status covid seperti saat ini. Tapi disaat kita butuh dukungan ternyata ada anggaran puluhan miliar yang justru menjadi silfa, itu sangat kami sayangkan,” jelas Timiles usai kegiatan. Dalam  kegiatan bertajuk pengawasan usuran pemerintahan bidang kesra Komisi V ini kata Timiles pihaknya mempertanyakan apa saja kebijakan dan progress yang dicanangkan atau yang sudah dilakukan di tahun 2021. Hanya disini kata Timiles pihaknya hanya mendengar bahwa ada pekerjaan fisik yang memang belum selesai meski pihaknya tidak diberitahu pekerjaan seperti apa.

“Ada insentif bagi tenaga kesehatan yang sudah diprogramkan namun hingga kini belum juga terbayarkan, padahal mereka sudah bekerja sejak tahun 2020 sampai sekarang,” bebernya.  “Kami juga menyinggung soal vaksin, kami minta tim medis sebelum melakukan vaksin harus memahami betul atau mengantongi catatan medik  dari calon  pasien yang akan divaksin. Jangan langsung – langsung karena  banyak yang mengeluh. Jangan juga memaksa untuk memvaksin, itu poinnya,” tegas Timiles. Dikatakan saat ini banyak sekali orang Papua yang tak paham soal vaksin sehingga dinas harus lebih proaktif menjelaskan itu ke publik.

“Ada pandangan seperti ini, covid itu penyakit dari luar Papua dan bukan dari Papua sehingga orang Papua akan sulit terkena. Ini pemikiran masyarakat awam dan yang begini – begini patut mendapat penjelasan detail agar tidak terjadi penolakan di lapangan,” imbuhnya.  Lalu terkait surat vaksin yang menjadi syarat  untuk melakukan perjalanan kata Timiles ini juga menjadi masalah. Banyak masyarakat akhirnya memilih tetap vaksin hanya untuk mendapat kartu vaksin. Akhirnya untuk mendapat kartu itu ia harus berbohong jika memiliki penyakit bawaan. “Itu karena tidak paham juga, akhirnya kebijakan tersebut muncul masalah baru di lapangan. Sekarang kalau mereka tidak dalam kondisi diperbolehkan vaksin lalu harus mendapat surat keterangan dari siapa,” tanya Timiles.

  “Jadi terkait anggaran kami menganggap Kadinskes belum mampu mengelola anggaran sebesar itu padahal ada banyak kebutuhan yang bisa digunakan dari anggaran tersebut,” tutupnya. Sementara Kadinkes, Roby Kayame yang dihubungi via telepon masih belum mau merespon. Meski pesan singkat diterima tetap tak direspon. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *