Masyarakat Adat Pesisir Danau Sentani Duduki Kantor Bupati

Masyarakat adat dari sejumlah kampung yang ada di pesisir danau Sentani ketika membakar ban dan menutup akses keluar masuk di kantor bupati Jayapura sebagai bentuk protes mereka terhadap tuntutan mereka yang dinilai belum mendapat respon dari DPRD dan pemerintah Kabupaten Jayapura, Senin (26/7). (Robert Mboik Cepos)

Tuntut DPRD Segera Bentuk Pansus Dana Bantuan Bencana

SENTANI-Aksi protes masyarakat melalui demonstrasi yang dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Jayapura dan juga DPRD kabupaten Jayapura hingga saat ini masih berlangsung. Aksi demo tersebut sesungguhnya menuntut kepada DPRD
Jayapura untuk segera membentuk Pansus terkait dengan pengelolaan dana hibah dari BNPB terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura.
“Ini kali yang kelima kami melakukan aksi karena sudah 4 kali kami melakukan aksi tapi tidak ditanggapi,” kata koordinator aksi demo, Manase Taime ketika dikonfirmasi wartawan di sela-sela aksi di kantor bupati Jayapura, Senin (26/7).
Lanjut dia, aksi ini juga melibatkan secara langsung sejumlah ondofolo atau kepala suku dari sejumlah kampung yang ada di di pesisir danau Sentani. Karena menurutnya hal ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.
“Karena tidak ditanggapi maka kami meminta dukungan dari para ondofolo dalam melakukan aksi ini,” jelasnya.
Dia juga sangat menyayangkan pernyataan ketua DPR kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, yang menanggapi aksi yang mereka lakukan sebelumnya bahwa pihaknya harus menunggu koordinasi dengan kepala daerah dalam hal ini Bupati Jayapura Mathius awoitauw.
“Kita sudah koordinasi dengan DPR tetapi ketua DPR bilang sabar ya kita koordinasi dengan Bupati dulu. Ini kan lucu. Itu yang kami marah sehingga kami bicara dengan ondofolo,” jelasnya lagi.
Terkait hal itu mereka mengancam akan menutup seluruh akses masuk keluar kantor bupati Jayapura, sampai Bupati Matius dan juga ketua DPR Clemens Hamo yang harus menjawab langsung mengenai kejelasan dari tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat adat tersebut.
Apalagi kata dia pengelolaan dana hibah BNPB dana bencana banjir bandang 2019 itu sudah memasuki batas ambang terakhir terkait pertanggungjawaban penyerapannya yaitu pada 1 September nanti.
“DPR harus segera membentuk Pansus itu dan harus segera dilakukan sekarang juga. Kalau tidak dibentuk kami akan palang paket timbunan di jalan masuk dan keluar kantor bupati ini,” ujarnya.
Untuk diketahui pemerintah pusat melalui BNPB telah mengalokasikan dana hibah bencana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura senilai lebih dari Rp 375 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi sejumlah pekerjaan terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana termasuk pembangunan bantuan rumah bagi masyarakat yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut.
“Dari catatan yang ada di saya itu ada Rp 53 miliar juga yang digunakan untuk membiayai kegiatan di 16 opd. Itu kan dana untuk rakyat,” tambahnya.
Hingga pukul 13.00WIT, baik dari eksekutif maupun pihak DPR belum ada satu pun yang menemui para peserta aksi. Para peserta aksi ini pun mengancam akan tetap menduduki komplek Kantor Bupati sampai ada jawaban dari DPR dan juga pemerintah terkait dengan tuntutan mereka. (roy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *