Anggaran Pembangunan Lima Gedung Dikhawatirkan Timbulkan Persoalan

Seorang warga melihat dari dekat gambar perencanaan pembangunan gedung Dinas PUPR yang dipajang di depan Kantor Gubernur Papua, Jumat (23/7)/(GAMEL/CEPOS)

JAYAPURA – Tekad pemerintah provinsi untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan 5 gedung di provinsi Papua seperti yang telah dicanangkan gubernur Lukas Enembe dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan besar dikemudian hari. Itu berkaitan dengan sumber anggaran. Pasalnya menurut anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur, Jansen Monim akan salah jika pemerintah menggunakan dana Otsus infrastruktur untuk pembangunan lima gedung yang dicanangkan.
Lima gedung tersebut adalah gedung kantor MRP Papua, kantor KPU Papua, kantor KNPI Papua, kantor Dinas PUPR Papua dan kantor BPP BJ Papua. Pasalnya menurut Jansen dana infrastruktur yang bersumber dari Otonomi Khusus hanya boleh digunakan untuk pekerjaan jalan, jembatan, pelabuhan, lapangan terbang dan irigasi. Sementara untuk bangunan gedung tidak boleh menggunakan dana Otsus infrastuktur.
“Kami perlu menanyakan itu dipakai menggunakan dana apa sebab dana infrastruktur tidak bisa digunakan untuk membangun gedung seperti kantor. Dana infrastruktur Otsus situ hanya diperbolehkan untuk jalan, jembatan, bandara atau lapangan terbang termasuk pelabuhan dan irigasi,” beber Jansen, Jumat )23/7).
Orang PU kata Jansen harusnya juga tahu soal ini sebab ia sendiri sudah berulang kali menjelaskan. “Jangan bikin susah kepala daerah, kalau tidak mengerti harusnya konsultasi dulu. Cara – cara begini yang akhirnya kami juga tidak heran jika mendagri dan menteri keuangan menyampaikan jika di Papua banyak terjadi penyalahgunaan pengalokasian dana Otsus dan jumlahnya tidak sedikit,” singgungnya. Jansen akhirnya tak heran jika pemerintah pusat memiliki catatan buruk soal keuangan di Papua dimana belanja tidak langsungnya jauh lebih tinggi dibanding belanja langsung.
Yang turun ke masyarakat minim tapi untuk kepentingan pemerintah besar sekali. “Kita disebut Papua tidak mengerti dalam pengelolaan dana Otsus dan akhirnya ini juga yang bikin susah kepala daerah. Harusnya staf teknis ini memberi masukan yang benar itu seperti apa. Jangan gubernur tidak tahu malah semakin menjadi dan akhirnya gubernur yang bertanggungjawab,” cecar Jansen. Mantan Kadis PU Provinsi Papua inipun mempertanyakan bahwa kantor PU ini belum lama dibangun. Jadi alasan dibongkar lalu bangun baru itu apa?.
Kalau hanya keramik retak retak menurut Jansen itu biasa. Biasanya karena campurannya kurang rata karena ada kekosongan rongga udara akhirnya panas dan terjadi pecah. “Gedung itu masih layak jadi tidak perlu dibangun baru. Setelah saya cek staf di PU itu karena banyak keramik yang pecah tapi saya pikir pihak lab penguji juga perlu mengecek apakah gedung itu sudah mau runtuh yang akhirnya dibangun baru sementara rakyat di bawah berteriak terus,” singgungnya.
“Kalau gedung – gedung yang mau dibangun ini yang kami juga bingung pakai sumber dana dari mana. Penggunaan itu kami akan tanya lagi pakai sumber dana apa membangun pakai dana Otsus. Kalau mau pakai dana DAU silahkan saja tapi jangan dana Otsus untuk infrastruktur,” wantinya. Secara pesan yang tersirat lanjut Jansen dana infrastruktur ini sudah direncanakan bahwa selama 20 tahun di Papua akses jalan semua sudah terintegrasi, terhubung begitu juga dengan pelabuhan maupun bandara sehingga rentan kendali itu bisa diminimalisir.

“Kami sudah rapat kerja dengan Bapennas di Jakarta dan Bapennas sampaikan bahwa mereka tidak pernah keluarkan aturan bahwa dana infrastruktur dipakai untuk bangun gedung. Jadi kami ingatkan saja, jangan akhirnya gubernur yang disalahkan padahal pejabat di bawahnya yang tak paham,” tutup Jansen Monim. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *