Mantan Kadis PU Kaget, Kantor Lamanya Mau Dibangun lagi 

Seorang warga melihat dari dekat gambar perencanaan pembangunan gedung Dinas PUPR yang dipajang di depan Kantor Gubernur Papua, Jumat (23/7)

JAYAPURA – Protes hingga kritikan dari pencanangan pembangunan lima gedung di Provinsi Papua belum berhenti.

Kali ini Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur balik mempertanyakan rencana pembangunan gedung-gedung megah yang segera digarap tersebut, salah satunya gedung Kantor Dinas PU Provinsi Papua.

Kantor yang berada di Dok IV Jayapura ini bisa dibilang belum lama baru dibangun namun entah mengapa gedung yang berada di pinggir laut ini ikut masuk dalam paket pembangunan lima gedung lainnya.

“Itu sumber dananya dari mana? Kalau dari Otsus itu tidak boleh dipakai untuk membangun gedung. Dana infrastruktur Otsus hanya boleh dipakai untuk pekerjaan jalan, jembatan, lapangan terbang maupun pelabuhan. Ini banyak orang gagal paham soal ini,” kata Jansen Monim, anggota Komisi IV DPR Papua melalui ponselnya, Jumat (23/7).

Lalu terkait pembangunan gedung PU ini, Jansen yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis PU Provinsi Papua jutsru merasa heran mengingat gedung ini usianya masih terbilang baru.

“Itu gedung masih sangat layak lalu mau dibangun baru lagi ada apa ini? Mereka paham tidak pengalokasian dana Otsus untuk infrastruktur?. Kalau mau bangun baru kami di DPR Papua dengan tegas akan menolak,” cecar Jansen.

Ia menjelaskan bahwa kalau lantai keramik pecah atau ada beberapa bagian dinding yang retak itu normal selama tidak rusak terlalu parah. Jansen sendiri sudah menerima informasi tentang kondisi bangunan gedung PU ini dan ia memastikan jika kantor tersebut masih layak digunakan. “Saya pikir belum waktunya untuk direhab apalagi dibangun baru,” tambah Jansen.

Disini ia juga meminta agar orang – orang di sekeliling gubernur harus memberikan masukan yang benar kepada gubernur. j

Jangan justru ketika gubernur tidak tahu malah berbuat semaunya yang akhirnya publik justru menyoroti pemerintahan di bawah kepemimpinan gubernur. “Jangan bikin susah kepala daerah jika tidak mengerti, koordinasikan baik dulu dan jangan justru menjerumuskan gubernur,” singgungnya. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *