Tutup Akses Selama 28 Hari

Pemprov Papua akhirnya memutuskan menutup akses pintu masuk laut dan udara selama 28 hari mulai 1 Agustus 2021. Tampak aktivitas bongkar muat penumpang saat kapal putih sandar di Pelabuhan Jayapura beberapa waktu yang lalu.(Elfira/Cepos)

Gubernur Papua, Lukas Enembe SIP., MH., saat berbincang-bincang dengan Plh. Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa dan Asisten II Bidang Kesra Sekda Papua, Dr. Drs. Muhamma Musaad, M.Si.(Gamel/Cepos)

*Pemkot Jayapura Usul Lockdown di Sepanjang Juli

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua akhirnya memberi keputusan bahwa akan menutup akses pintu masuk laut dan udara  selama 28 hari. Ini terhitung mulai 1 Agustus  hingga 28 Agustus.

Keputusan ini diambil usai menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan OPD yang dilatarbelakangi pandemi yang terus menyebar dengan cepat. Pemerintah tak mau mendelay terlalu lama dan langkah – langkah berikutnya langsung disiapkan.

“Jadi setelah ditutup nantinya gubernur akan mengeluarkan surat agar kabupaten dan kota segera menggencarkan vaksin. Yang bisa divaksin harus divaksin. Sebab covid semakin mengganas  dan gubernur sampaikan masyarakat harus waspada,” kata Plh. Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH., usai mengikuti kegiatan di Suni Hotel Abepura, Rabu (21/7).

Vaksin ini sekali lagi diminta harus masif dijalankan dan itu akan menjadi tugas dari pemerintah daerah kabupaten dan kota. Gubernur Papua menurut Doren Wakerkwa juga menyampaikan bahwa dalam hal penerbangan, diminta masyarakat umum yang tidak terlalu berkepentingan untuk masuk ke Papua sebaiknya tidak datang dulu. Terkecuali yang memiliki agenda untuk PON maupun Peparnas. “Jadi selama selama 28 hari ini tinggal di rumah dulu, jangan kemana – mana,” sambung Doren.

Menariknya keinginan untuk pembatasan ini nampaknya lebih ketat dibanding sebelumnya, dimana kali ini mal, swalayan dan toko juga diminta untuk ditutup. Namun menurut Doren, kebijakan ini kembali ke bupati dan wali kota untuk  mengatur jadwalnya, semisal buka dari jam berapa sampai jam berapa. “Lalu restoran dan warung makan atau kafe juga tutup kecuali take away.   Ada hal lain yang akan dibahas kemudian mulai besok hingga beberapa hari ke depan. Ini dibahas dulu barulah gubernur sahkan dan gubernur meminta semua patuh agar bupati wali kota juga bisa melaksankaan sebab yang dilakukan saat ini adalah menyelamatkan manusia,” beber Doren.

Ia menyinggung pengalaman tahun lalu, dimana ada kabupaten yang menjalankan perintah gubernur namun ada juga yang tidak menjalankan dan ini diingatkan kembali tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Seluruh daerah menurutnya harus patuh. Sebab kalau dihitung jumlah pasien covid saat ini mencapai 30 ribu.

Selain itu, pasien covid semakin hari semakin membludak di RSUD Jayapura. Untuk itu, gubernur meminta masyarakat ikut membantu sebab covid berkembang cepat dan cukup ganas.  “Tadi kepala dinas sampaikan 1 orang sakit ia bisa menggunakan 5 tabung oksigen yang artinya penyakit ini menggerogoti betul, beda dengan virus lainnya,” tambahnya.

Lalu bagaimana dengan subsidi atau kompensasi bagi masyarakat dari pembatasan tersebut? Menurut Doren nantinya hal tersebut juga akan dibahas sehingga masyarakat tidak dilepas begitu saja dalam masa pembatasan.   “Itu segera kami bahas dalam waktu beberapa hari ke depan, ini masih keputusan umum,” pungkasnya.

Rencana Pemprov Papua melakukan lockdown Papua pada Agustus mendatang mengundang perhatian juga dari Pemkot Jayapura, secara khusus Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., yang diketahui mengusulkan Pemprov untuk lockdown Papua pada awal Juli lalu.

“Permintaan saya itu di bulan Juli. Kita usulkan melalui surat kepada Pemprov Papua itu di awal Juli. Pasalnya, lonjakan kasus Covid-19 terjadi secara signifikan di bulan Juli ini. Dan hingga akhir Juli ini kasus masih terus bertambah,” ungkap Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., kepada Cenderawasih Pos via telepon, Rabu (21/7) kemarin.

Di kondisi dimana kasus kembali naik signifikan, makanya akan kewalahan untuk mengatasi pandemi ini. “Makanya, saya pikir, kalau kita cepat ambil langkah di bulan Juli ini, maka tidak akan terjadi demikian (peningkatan kasus secara signifikan) di Kota Jayapura,” jelasnya.

Menurut Wali Kota Tomi Mano yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Jayapura, terdapat alasan lain usulan lockdown dilakukan di sepanjang Juli ini. Yaitu koordinasi dan komunikasi intens yang akan terjadi di bulan Agustus antara KONI Pusat, Team Delegate, Panwasra, dan Sub PB PON di klaster penyelenggara, dalam persiapan PON Papua secara teknis.

“Agustus itu sudah ada test event. Kemudian, September sudah ada beberapa cabor yang dipertandingan. Otomatis bulan Agustus itu kontingen PON dari daerah juga sudah tiba di Jayapura. Bulan Agustus juga, peralatan pertandingan akan didroping ke Jayapura, termasuk konsumsi dengan vendor dari Jakarta, sehingga mereka akan dropping banyak kontainer berisikan peralatan dapur dan bahan makanan masuk ke Jayapura,” tambahnya.

“Ini memerlukan izin untuk masuk ke Jayapura, sehingga ini mungkin bisa diprioritaskan. Artinya, perlu ada perhatian khusus untuk  kalau memang mau lockdown di Agustus,” pungkasnya. (ade/gr/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *