RUU Otsus Disahkan, Persoalan di Papua Belum Selesai

Lukas Enembe, SIP., MH.(Erik/Cepos)

 

Yan P Mandenas.(Dokumen)

JAYAPURA-Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, MPR RI, seluruh fraksi di DPR RI dan DPD RI yang telah memberikan kontribusi kepada Provinsi Papua, sehingga disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 masa persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.
Sekalipun RUU Otsus Papua telah disahkan, Gubernur Lukas Enembe menyatakan bahwa persoalan di tanah Papua masih belum selesai.
Menurutnya, instrumen peraturan perundang-undangan hanyalah pondasi besar yang menyediakan banyak ruang perubahan dan kemajuan terhadap Papua, apabila disertai dengan komunikasi dan partisipasi yang konsisten oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kolaborasi menjadi penting dalam mencapai perubahan dan kemajuan, untuk itu diharapkan ke depan relasi yang ada saat ini dapat berjalan semakin baik dan mengedepankan asas keterbukaan,” kata Gubernur Lukas Enembe melalui Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus dalam rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (19/7).
Gubernur mencermati dan menganalisa dengan seksama perubahan terhadap 18 Pasal dan penambahan 2 (dua) pasal baru di dalam RUU Otsus Papua.
Dirinya berpendapat bahwa perubahan tersebut belum berbanding lurus dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemerintah daerah dan rakyat Papua sebagaimana yang telah disuarakan dan disampaikan sejak tahun 2014 melalui usulan perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang dikenal dengan istilah RUU Otsus Plus.
Sekalipun demikian, Gubernur Enembe mengakui bahwa perubahan kedua atas UU Otsus tersebut secara parsial telah mengakomodir sejumlah masalah krusial yang berulangkali disampaikan dan diperjuangkan olehnya sejak tahun 2014, dan intens disampaikan kembali beberapa bulan terakhir ini seiring dengan penetapan RUU Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua sebagai prioritas dalam Prolegnas.
Terdapat lima kerangka usulan dari Gubernur Papua untuk menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan DPR RI, yakni kewenangan, kelembagaan, keuangan, kebijakan pembangunan serta politik, hukum dan HAM.
Maka, berdasarkan point of view Gubernur Papua atas RUU Otsus Papua yang telah disahkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pansus telah berusaha mengakomodasi dan mengagregasi kepentingan Papua dalam RUU Otsus Papua meskipun belum dirasa optimal.
Lima kerangka dasar yang disuarakan belum sepenuhnya terjawab. Namun harus diakui bahwa perubahan pada beberapa bagian diharapkan akan menjadi ruang baru bagi rasionalisasi kewenangan, penguatan kelembagaan, relokasi dan reorientasi dana otsus, efektivitas kebijakan pembangunan dan peningkatan partisipasi politik OAP melalui kelembagaan suprastruktur politik.
Sementara aspek politik, hukum dan HAM tidak mendapat porsi dalam perubahan UU tersebut. Padahal desakan atas penyelesaian masalah politik, hukum dan HAM secara komprehensif dan bermartabat rutin disuarakan oleh berbagai kalangan dan menandakan bahwa perihal tersebut merupakan hal yang urgent dan krusial.
Oleh sebab itu, pada rapat terbatas kabinet tanggal 11 Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengatakan agar evaluasi terhadap Otsus Papua dapat dilakukan dengan paradigma baru. Cara kerja yang baru melalui sistem dan desain yang baru agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Kiranya itu menjadi pengingat bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi Papua sendiri.
Berangkat dari hal tersebut, RUU Otsus Papua juga melahirkan sebuah pasal baru yang merumuskan terbentuknya sebuah Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beberapa anggota dari perwakilan pusat serta perwakilan Pemprov Papua yang kemudian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Untuk itu, Gubernur Enembe meminta agar Pemerintah Provinsi Papua dapat terlibat aktif dalam penyusunan peraturan pemerintah tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua akan membentuk tim khusus untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait penyusunan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi aturan turunan dari RUU Otsus Papua yang telah disahkan tersebut.
Secara khusus kepada masyarakat Papua, Gubernur Lukas Enembe berharap agar elemen publik dapat mencermati, aktif memberi masukan, serta mengawal ketat tahapan demi tahapan yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan pasca disahkannya RUU Otsus Papua oleh DPR RI.
Gubernur Enembe juga berharap agar seluruh stakeholder yang mendapat amanah dalam perencanaan, pembahasan, penyusunan hingga pengesahan peraturan perundang-undangan lainnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menimbang secara bijak sesuai dengan kondisi yang ada di Papua saat ini. Selain itu, pihaknya juga akan terus berjuang untuk memastikan agar aturan-aturan turunan (dalam hal ini Peraturan Pemerintah) dapat sesuai dengan amanat dari RUU Otsus Papua yang telah disahkan tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Papua.
“Perjuangan kita semua yang ada di tanah Papua belum selesai. Gerbang awal kemajuan tanah kita memang telah dibuka, kini dibutuhkan semangat yang lebih besar dan pastikan bahwa kebersamaan kita dari ufuk timur Indonesia tidak pernah pudar,” tegasnya.
Gubernur Enembe menambahkan, dirinya akan terus memelihara konsistensinya untuk membangkitkan awareness seluruh pihak agar perubahan kedua UU Otsus Papua ke depan dilakukan secara komprehensif dan bersifat holistik, bukan parsial. Dirinya mengharapkan seluruh pihak terkait untuk tetap berada dalam koridor sekutu yang sama agar tercipta sebuah cara pandang yang sama. Guna menjadikan kebijakan otonomi khusus Papua sebagai instrumen yang strategis dan berdayaguna dalam menyelesaikan sejumlah masalah di Papua secara komprehensif dan bermartabat. “Apabila hal demikian dapat terwujud, maka bukan hal mustahil bagi seluruh rakyat Papua untuk dapat menyaksikan dan merasakan derasnya arus perubahan tanah kita menuju kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan Papua yang berkeadilan dalam kerangka NKRI,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Otsus DPR RI, Yan Mandenas mengaku menghargai adanya protes dan komentar yang berujung pada penolakan terhadap Revisi UU Otsus terus dilakukan oleh banyak elemen di berbagai daerah. Sebab ini menjadi bagian dari hak untuk menyuarakan pendapat.
“Protes memang bagian dari dinamika berdemokrasi dan bernegara. Namun, selain melakukan protes dan penolakan, penting bagi masyarakat Papua untuk mengetahui bahwa perjuangan Tim Pansus dalam proses Perubahan Kedua UU Otsus Papua ini sudah melalui mekanisme yang konstitusional,” sebut Yan Mandenas dalam press release yang diterima Cenderawasih Pos, Selasa (20/7) kemarin.
Pasalnya, selama ini aspirasi yang dikemukakan banyak pihak, oleh Tim Pansus dengar dan tampung, termasuk agenda konsultasi dan komunikasi publik telah dilakukan.
Mandenas sepakat bahwa pada dasarnya apa yang kemudian dikehendaki masyarakat Papua memang tidak bisa sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah, karena satu dan lain hal.
“Ada debat, diskusi serta kompromi. Namun, semangat revisi RUU Otsus ini adalah tetap, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan secara bertahap demi kemajuan dan kesejahteraan orang asli Papua,” ungkapnya.
Oleh karena itu, menurutnya di saat proses revisi telah selesai, sebagai masyarakat Papua sebaiknya patut mensyukuri atas terakomodasinya beberapa kepentingan. Di antaranya afirmasi politik melalui jalur pengangkatan anggota legislatif yang diperluas hingga kabupaten, peningkatan anggaran dana Otsus, adanya alokasi anggaran khusus untuk pendidikan dan kesehatan bagi orang asli Papua, serta dibentuknya Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3) yang bertugas membantu koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
Mandenas menyesalkan banyak pihak yang terus membangun narasi-narasi propaganda tidak produktif yang hanya membuat situasi semakin rumit.
“Jangan pula kemudian kita ‘alergi’ atau ‘anti’ dengan Otsus. Sebab, ini demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Papua di 20 tahun mendatang. Diharapkan, semua pihak menyudahi polemik ataupun pertentangan pendapat mengenai revisi UU Otsus ini. Mari kita kawal bersama-sama supaya setelah revisi UU Otsus disahkan, implementasinya benar- benar sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat Papua,” jelasnya.
Mandenas mengklaim bahwa selama Otsus berjalan, Papua telah mengalami banyak perubahan dan banyak capaian pembangunan yang telah dilakukan melalui program dan anggaran Otsus Papua tersebut.
“Kita jangan menutup mata. Perubahan itu ada, terlepas dari segala kekurangannya. Dan penolakan dirasa tidak relevan jika berkaca atas berbagai capaian-capaian tersebut. Yang sebenarnya harus dipersoalkan adalah carut-marut jalannya pemerintahan daerah di Papua selama ini,” terangnya.
“Kita seharusnya fokus membenahi pemerintahan di daerah, evaluasi atas apa saja yang kurang terkait kinerja pemerintah daerah, kita harus kritisi dan berikan masukan. Selama ini dalam pandangan kami, jalannya pemerintahan daerah kurang memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Papua, termasuk adanya beberapa kasus korupsi yang menyeret beberapa pejabat dan kepala daerah”, tuturnya.
Mandenas menambahkan bahwa sebaiknya masyarakat Papua menyambut Perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ini dengan bersatu untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Papua yang berdaya, maju dan unggul, agar kelak bisa terus melanjutkan estafet pembangun dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.
Revisi UU Otsus ini adalah bagian dari terobosan baru, sehingga diharapkan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Papua untuk berinovasi dan berkembang maju melalui pemberdayaan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan. Tentu ini adalah kesempatan baik bagi orang asli Papua yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Jangan habiskan waktu secara tidak produktif.
“Kami mengajak masyarakat dan generasi muda Papua fokus menempuh pendidikan sebaik-baiknya supaya kelak Papua masa depan akan dipimpin oleh sumber daya yang unggul dan mumpuni dalam membangun Papua. Kami siapkan SDM yang unggul untuk mengawal dan menjaga Papua dari berbagai ancaman di masa depan, baik ancaman dalam bidang kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik yang selama ini terus menggerogoti tanah Papua,” tegasnya.
Mandenas juga menyampaikan bahwa daripada sibuk dengan teriak dan menuntut merdeka atau pun referendum. Lebih baik ambil kesempatan di hari-hari ini untuk bekerja sama meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup orang asli Papua sesuai potensi dan kapasitas masing-masing.
“Pemerintah tidak akan pernah memberikan ruang bagi agenda-agenda separatis semacam itu. Tuntutan merdeka maupun referendum sebenarnya menjadi tidak relevan lagi di tengah komitmen dan upaya-upaya yang sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan orang asli Papua” tambahnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga berpesan bahwa publik dan khususnya masyarakat Papua agar tidak berprasangka buruk kepada anggota Pansus, khususnya dari Dapil Papua. Sekalipun berbagai aspirasi yang sudah disampaikan memang belum semua bisa diakomodir.
“Itu dinamika politik yang biasa, bahwa dalam politik harus ada kompromi dan negosiasi. Apa yang sudah dicapai hari ini adalah bukti dari kerja-kerja semua anggota Pansus, termasuk yang dari Dapil Papua. Kami sudah bekerja keras dan itulah hasil. Jika ke depan ada dari substansi maupun pelaksanaan UU Otsus Papua yang masih dianggap kurang, kita bisa kembali melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, semisal melalui agenda perubahan atau pun pembuatan aturan baru lainnya. Intinya sekarang mari mengawal dan pastikan dulu pelaksanaan dari UU Otsus hasil perubahan kedua ini supaya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidup orang asli Papua”, tutupnya. (gr/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *