Kantor Gubernur Papua Dibangun 10 Lantai

Gubernur Papua, Lukas Enembe saat menekan sirine sebagai simbolis pencanangan pembangunan kantor Gubernur Papua, gedung MRP, kantor KPU Papua, Dinas PUPR Papua, BPPBJ Papua dan kantor KNPI Papua di kantor Gubernur Papua, Senin (19/7).(Erik / Cepos)

JAYAPURA – Kantor Gubernur Papua akan dibangun menjadi 10 lantai. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., telah melakukan pencanangan pembangunan kantor Gubernur Papua di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (19/7) kemarin.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, perubahan demi masyarakat Papua sangat penting dilakukan, salah satunya membangun baru kantor Pemerintahan Papua. Apalagi menurutnya, saat ini masyarakat Papua telah berada pada peradaban baru.
“Moment ini kita ada pada babak peradaban orang Papua dari waktu ke waktu, sebagai gubernur merasa penting harus ada perubahan di tanah Papua. Harus membangun kantor pemerintah yang memenuhi syarat dan dibanggakan masyarakat Papua. Kita ada di era modern, jangan dilihat keadaan hari ini tapi kita tunjukan bahwa manusia Papua sudah berubah,” ungkap Gubernur Enembe saat memberikan sambutannya dalam ceremony pencanangan.
Gubernur Enembe juga menyebutkan, jika yang mereka lakukan sudah sesuai dengan visi dan misi Papua bangkit dan mandiri. Gubernur dua periode itu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang selalu memberikan kebijakan dalam perubahan Papua.
“Di Papua segala infrastruktur kita bangun, tinggal bagaimana kelanjutannya setelah saya. Ini adalah kantor pemerintah, kita akan bangun rencana 10 lantai. Ini kebangkitan kemandirian orang Papua. Peradaban orang Papua kita wujudkan dalam karya nyata kita. Pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada kita, kita bangun untuk kebangkitan orang Papua. Ada simbol-simbol kebanggaan masyarakat Papua,” ujar Gubernur Enembe.
“Membangun negeri ini (Papua) untuk mensejahterakan orang Papua, itu tugas saya. Kita berkomitmen harus jelas. Dalam kesempatan ini saya sampaikan terimakasih kepada kita semua, kita hadir untuk menjadi sejarah, kita akan mati tapi generasi kita akan membaca sejarah pemerintahan Papua,” sambungnya.
Gubernur Enembe juga menegaskan bahwa seluruh masyarakat Papua harus mendukung pembangunan infrastruktur yang terjadi di tanah Papua.
Menurutnya, dengan perubahan infrastruktur di Papua dapat mengubah stigma masyarakat luar terkait Papua.
“Kita orang Papua harus menyambut dengan baik, semua orang Indonesia harus datang menyaksikan perubahan yang terjadi bukan menyaksikan masalah tapi perlu melihat perubahan yang terjadi di Papua. Inilah yang akan kita kerjakan ke depan,” tegas Gubernur Enembe.
Ia juga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua serta kontraktor yang menangani mega proyek itu agar menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jadwal kalender kontrak yang sudah disepakati.
“Saya berharap kepada kepala Dinas PU dan orang yang mengerjakan harus mengikuti jadwal, selesaikan sesuai jadwal. Kita minta kepada orang yang memenangkan tender ini harus menyesuaikan jadwal yang ada sehingga selesai dengan jadwal,” pintanya.
Selain kantor Gubernur Papua, Gubernur Enembe juga mencanangkan pembangunan Kantor MRP, KPU, Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Papua, BPPBJ Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Papua  Papua dan kantor KNPI Papua yang mulai berjalan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR, Perumahan dan Pemukiman, Provinsi Papua Girius One Yoman menyebutkan, pembangunan kantor Gubernur Papua serta lima kantor tersebut akan memakan waktu selama 15 bulan.
“Hari ini pencanangan dan pengosongan kantor Gubernur, pembangunan kantor gubernur itu statusnya rancang bangun, bentuk multiyears kurang lebih 15 bulan akan selesai sesuai perhitungan. Pekerjaan akan diselesaikan sesuai progres dalam kontrak, jadi awal tahun 2023 sudah rampung semua” ujar Yoman.
“Secara administrasi sudah siap. Jadi dokumen kami sudah menuju ke bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan siap diproses. Nanti akan ditender siapa yang akan bangun, kisaran anggarannya APBD 2020/2021 Rp 400 miliar. Kantor Gubernur sudah dikosongkan, dan mereka akan berkantor di Otonom dan beberapa aset Pemda,” pungkasnya. (eri/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *